[Kabar] Keluhan terhadap Layanan Kesehatan dalam Kapitalisme, Pengamat: Suatu Keniscayaan

Muslimah News, NASIONAL — Dalam rapat Panja antara Komisi IX dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas Kesehatan, Ombudsman, YLKI, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Rabu (24-9-2025), anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti fenomena rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat yang dapat berujung pada meninggalnya pasien.

Menurut Irma, banyak kasus menunjukkan rumah sakit cenderung menghindari pasien yang berpotensi membutuhkan penanganan kompleks, dengan alasan yang dipakai biasanya karena keterbatasan fasilitas atau peralatan medis. Selain itu, Irma juga menyoroti lemahnya penegakan diagnosis.

Pernyataan Irma, sejalan dengan temuan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, keluhan terbanyak yang ditemukan adalah yang berkaitan dengan pelayanan. Keluhan ini disampaikan oleh 27.038 peserta. Sementara itu, keluhan tentang administrasi dirasakan oleh lebih dari 24.000 peserta dan keluhan soal iuran dari lembaga pelayanan jaminan kesehatan disampaikan oleh 11.000 peserta. Meski demikian, pengaduan yang masuk sesungguhnya baru sebagian.

Niscaya

Pengamat kebijakan publik dr. Arum Harjanti menilai, keluhan layanan kesehatan dalam sistem kapitalisme sejatinya adalah suatu keniscayaan. “Bahkan, layanan tersebut jauh dari nilai kemanusiaan dan membahayakan nyawa,“ ungkapnya kepada MNews, Sabtu (4-9-2025).

Pasalnya, ia menerangkan, dalam sistem ini kesehatan adalah komoditas sehingga layanan yang didapatkan tergantung jumlah iuran yang dibayarkan. “Kalaupun ada layanan gratis, itu hanya untuk sebagian kecil rakyat saja, itu pun dengan layanan minimal,“ ujarnya.

Oleh karenanya, ia mengatakan, tidak aneh jika layanan didapatkan dengan syarat administrasi berbelit dan prosedur yang rumit, bahkan dalam kondisi yang membutuhkan penanganan medis segera. “Syarat administrasi sering menjadi hal yang utama, membuat tindakan medis terabaikan sehingga membahayakan keselamatan nyawa. Aspek kemanusiaan bahkan sering diabaikan sehingga wajar jika keluhan terbanyak yang berkaitan dengan layanan,“ jelasnya.

Semua ini, ucapnya, merupakan buah dari tata kelola kesehatan ala kapitalisme. “Paradigma dalam sistem ini, peran utama negara adalah regulator dan bukan pelayan rakyat. Sementara rumah sakit adalah operator yang menjalankan usaha jasa kesehatan. Oleh karena itu, layanan kesehatan diselenggarakan dengan konsep bisnis. Rakyat harus membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan meski dengan besaran berbeda,“ ulasnya.

Konsep Islam

Namun, Arum menuturkan, konsep tersebut berbeda dengan Islam. “Paradigma dalam Islam, negara adalah raa’in (pelayan). Hal ini meniscayakan tersedianya layanan kesehatan di seluruh pelosok wilayah negara dengan murah, bahkan gratis dan berkualitas,“ terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, semua rakyat mendapatkan jaminan layanan kesehatan. “Islam memberikan tuntunan untuk memberikan layanan terbaik, apalagi terkait dengan kesehatan dan nyawa manusia. Layanan diberikan oleh negara tanpa memungut biaya, tanpa diskriminasi pada semua rakyat, baik kaya maupun miskin. Terlebih layanan kesehatan untuk menjaga nyawa manusia, “ paparnya.

Ia mengutip QS Al-Maidah ayat 32, “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

“Ayat ini harus menjadi spirit dalam memberikan layanan terbaik untuk menjaga kehidupan setiap insan, terlebih dalam layanan kesehatan,“ urainya.

Selain itu, tambahnya, Islam menetapkan prinsip layanan dalam Islam adalah cepat, mudah, serta dilaksanakan oleh tenaga professional. “Islam juga memerintahkan untuk mempermudah urusan orang lain sebagaimana Nabi saw. bersabda dalam riwayat Muslim, ‘Mudahkan, jangan mempersulit.’ Demikian juga melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, termasuk dalam memberikan layanan kesehatan,“ tuturnya.

Hanya saja, urainya, layanan kesehatan demikian hanya akan terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam, yaitu Khilafah Islamiah. “Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan,“ tandasnya. [MNews/RA]