[Kabar] UIY: Reshuffle Kabinet Masih Jauh dari Harapan

Muslimah News, NASIONAL — Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengungkapkan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo masih jauh dari harapan.

Dalam Fokus to the Point: “Mengurai Motif Reshuffle: Kekuasaan atau Perubahan?” di kanal UIY Official, Senin (15-9-2025), ia menyampaikan ada beberapa ukuran untuk menilai hal tersebut.

“Pertama, memenuhi kebutuhan rakyat untuk hidup tenang, juga tercukupi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sesuatu yang dirasakan makin hari makin berat karena tekanan ekonomi, PHK, pengangguran, kenaikan harga-harga, dan sebagainya,” ujarnya.

Kedua, sebutnya, keinginan untuk melihat tegaknya keadilan di negeri ini, seperti keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, dan sebagainya. “Sesuatu yang dirasakan ini hari sering disebut sebagai residu dari sepuluh tahun kekuasaan rezim yang jauh dari harapan publik. Ada banyak orang yang sesungguhnya sepantasnya diadili dan dihukum, ini hari justru mendapatkan jabatan,” ucapnya.

Ketiga, tambahnya, kalau menggunakan perspektif Islam ada keinginan agar negeri ini makin hari makin bertakwa. “Artinya, hal-hal yang mungkar dihentikan. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat wajib itu ditegakkan,” ujarnya.

Nah, paparnya, apabila acuan-acuan semacam itu digunakan, maka tampaklah reshuffle ini masih jauh dari harapan. “Pergantian pejabat hanya akan menyentuh pada aspek policy (kebijakan). Sementara itu, aspek yang menyangkut filosofi, apalagi ideologi ekonomi tidak tersentuh. Paling jauh, varian saja. Ada yang mungkin sangat liberal, ada yang kurang liberal, dan sebagainya,” bebernya.

Oleh karenanya, UIY menyatakan, ditinjau dari pandangan Islam, harus diakui bahwa kondisi negara ini sedang tidak baik-baik saja.

Penerapan Syariat

Ia pun menerangkan, ada yang bisa dilakukan melalui penerapan syariat Islam untuk menyelesaikan persoalan di negeri ini, salah satunya meletakkan konsep kepemilikan secara benar. “Itu yang paling dasar karena konsep kepemilikan akan berpengaruh kepada siapa yang berhak mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi yang ada,” jelasnya.

Dalam hal ini, sambungnya, Islam memberikan garis sangat jelas antara milik pribadi, milik umum, dan milik negara. “Barang tambang sangat melimpah, misalnya batu bara, nikel, timah, emas, perak, termasuk minyak, gas, hutan. Itu semua dalam pandangan syarak adalah milik umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat,” ulasnya.

Menurutnya, andai itu dilakukan negara secara baik, mestinya tidak terjadi sebagaimana saat ini. “Kita harus berutang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara, barang-barang tambang yang hasilnya luar biasa justru dinikmati oleh segelintir orang,” kritiknya.

Ia menuturkan, hal seperti ini harus segera dibereskan dan mestinya Presiden Prabowo melihat hal tersebut.

“Jadi, tidak perlu susah-susah mencari atau mengumpulkan uang receh dari rakyat karena uang-uang besar sepenuhnya di tangan negara. Nah, itu contoh dari sekian banyak langkah-langkah penting yang diajarkan oleh syariat di dalam pengelolaan keuangan atau ekonomi negara,” tandasnya. [MNews/RA]