![[Kabar] Konselor: Turunnya APS SMA Menjadi Tamparan Keras bagi Pendidikan Indonesia](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/09/photo_2022-09-02_23-10-20.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi perhatian serius. Berdasarkan Rapor Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 yang diluncurkan Pada Juli 2025 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan ( BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, APS di jenjang SMA, hanya mencapai 74,64%.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga mengindikasikan masalah sosial yang lebih luas. Di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah hanya mencapai 5,1 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa banyak penduduk di daerah tersebut belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Tamparan Keras
Konselor Putri Ria Angelina, M.Pd.Kons. menilai, turunnya angka partisipasi sekolah menjadi tamparan keras bagi pendidikan. ”Turunnya APS jenjang SMA secara signifikan menjadi tamparan keras bagi wajah pendidikan Indonesia. Data terbaru menunjukkan APS SMA hanya berkisar 70–85%, sementara pada jenjang perguruan tinggi ikut anjlok ke angka 30–40%,” ungkapnya kepada MNews, Selasa (26-8-2025).
Ia menambahkan, di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah bahkan hanya sekitar lima tahun. ”Fakta ini jelas memperlihatkan adanya jurang kesenjangan yang makin melebar, meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka,” kritiknya.
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar kegagalan teknis, melainkan bukti nyata gagalnya sistem pendidikan yang berlandaskan kapitalisme. ”Sistem kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Hanya mereka yang memiliki daya beli yang bisa melanjutkan sekolah, sementara anak-anak dari keluarga miskin terpaksa berhenti di tengah jalan. Kesenjangan infrastruktur, ketakmerataan guru berkualitas, hingga biaya pendidikan yang terus meningkat memperburuk keadaan,” imbuhnya.
Ia menyesalkan, politik anggaran pendidikan pun lebih condong pada program populis jangka pendek ketimbang memperkuat akar pendidikan. Ia mencontohkan, besarnya alokasi dana untuk makan bergizi gratis seharusnya tidak mengabaikan pembiayaan sekolah, peningkatan mutu guru, serta akses pendidikan di daerah tertinggal. ”Yang menjadi masalah pokok adalah memastikan setiap anak mampu menjalani pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan biaya terjangkau bahkan seharusnya gratis,” tandasnya.
Bukan Dagangan
Putri menjelaskan, dari sudut pandang Islam, pendidikan bukanlah barang dagangan. “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memfasilitasi pendidikan gratis dan berkualitas tanpa diskriminasi,” terangnya.
Dalam sistem Islam, lanjutnya, pendidikan dibiayai dari baitulmal hasil pengelolaan kekayaan alam dan harta milik umum sehingga rakyat tidak dibebani biaya. “Islam menempatkan pendidikan sebagai hak mendasar yang harus dipenuhi oleh negara. Lebih jauh, Islam memandang pendidikan bukan untuk mencetak tenaga kerja bagi industri, melainkan membentuk generasi beriman, berilmu, dan beradab yang siap membangun peradaban,” bebernya.
Ia menilai, turunnya APS SMA hari ini adalah cermin kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin keadilan pendidikan. Jika kondisi ini dibiarkan, ucapnya, maka kesenjangan sosial hanya akan makin dalam dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa makin jauh dari kenyataan.
Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya bangsa ini mempertimbangkan paradigma alternatif yang lebih adil dan visioner. Islam, sambungnya, telah menawarkan konsep pendidikan yang tidak hanya gratis dan merata, tetapi juga berorientasi pada penciptaan manusia paripurna yang berilmu dan bertakwa. ”Lalu apalagi yang hendak kita harap dari sistem pendidikan kapitalisme yang sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan mendasar manusia?” tanyanya memungkasi penuturan. [MNews/IA]
