Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Hakikat sosialisme negara adalah sosialisme semu (pseudo socialism), bukan sosialisme sejati. Intinya, sosialisme semu ini mengamati setiap keadaan yang di dalamnya menyerukan kepentingan umum, yaitu mengubah kepemilikan pribadi (private property) menjadi kepemilikan umum (collective property).
Itulah yang dinamakan dengan nasionalisasi, yakni usaha untuk mengubah private property menjadi collective property. Merekamemberlakukan limitasi (pembatasan) terhadap private property, membuat peraturan yang menetapkan batas maksimal atas bunga dan sewa sehingga dilarang mengambil bunga jika melebihi jumlah tertentu, juga dilarang sewa barang tidak bergerak atau komoditas apa pun jika tarifnya melebihi batas yang ditentukan, seperti real estate atau mobil. Mereka juga menetapkan batas minimal gaji para pekerja sehingga tidak boleh memberi pekerja gaji kurang dari jumlah yang telah ditetapkan. Demikian pula memberikan bagian modal bagi para pekerja sehingga mereka mempunyai sejumlah saham tertentu di pabrik tempat mereka bekerja, dan lain-lainnya.
Inilah sosialisme negara, yaitu sosialisme yang sedang dipropagandakan dan berusaha diterapkan oleh sebagian penguasa. Metode penerapan sosialisme ini adalah negara menetapkan dan menerapkan undang-undang. Mereka berpendapat bahwa dengan ditetapkannya undang-undang akan terjamin pemeliharaan atas kepentingan umum dan perbaikan taraf hidup para pekerja. Misalnya, dalam hal penetapan kewajiban pajak pendapatan, modal, harta warisan, dan apa saja yang bisa memperkecil kesenjangan dalam hal kekayaan.
Dilihat dari pemikiran maupun metode penerapannya, sosialisme negara ini diadakan untuk menghadapi sosialisme sejati yang menyerang dan mengancam eksistensi sistem kapitalisme. Demi melindungi sistem ini, ia dinamakan sosialisme. Akan tetapi, itu hanya semu saja karena hakikatnya adalah dinding untuk melindungi kapitalisme dan kelemahannya di hadapan sosialisme sejati.
Dengan sifat seperti ini, sosialisme tidak mungkin dijadikan sistem yang dapat diterapkan dan berlangsung dengan baik hanya dengan diterapkannya undang-undang dan peraturan-peraturan. Harus dibentuk opini umum terlebih dulu di tengah masyarakat berdasarkan pemahaman yang terkait dengan konsep yang hendak diterapkan sampai pada keadaan yang memungkinkan berlangsungnya penerapannya.
Penerapan konsep hanya dengan menetapkan undang-undang oleh pihak penguasa yang akan menerapkannya merupakan langkah yang salah. Sebabnya, hanya dengan menetapkan undang-undang saja tidak cukup untuk menerapkannya. Namun, harus dibangun opini umum tentang undang-undang ini berdasarkan pemahaman yang berhubungan dengannya meskipun secara global. Dengan begitu, penerapannya berlangsung dengan baik dan kontinu.
Oleh karena itu, ketika memulai usaha menerapkan sosialisme negara, Eropa menempuh metode ini dengan membentuk opini umum tentang sosialisme berdasarkan pemahamannya. Setelah itu mulailah usaha menerapkannya. Pertama kali, dibentuklah partai-partai sosialis yang akan mengemban pemikiran dan mempropagandakannya, serta menghimpun manusia di sekitarnya. Setelah partai-partai sosialis ini sampai pada kekuasaan, mulailah usaha menerapkannya.
Namun, para penguasa dan para propagandis sosialisme di negeri-negeri Islam sekarang menetapkan undang-undang dan menerapkannya sebelum dibentuk pemikiran pada masyarakat dan sebelum dibangun opini umum tentang hakikat pemikiran tersebut, meskipun secara global.
Setelah menetapkan undang-undang, para penguasa Mesir langsung menerapkannya. Ini sebelum dibangun pemikiran dan terbentuknya opini umum tentang hakikat pemahaman tersebut, bahkan sebelum adanya partai sosialis. Hal ini seperti menaruh kuda di belakang kereta kuda agar berjalan ke depan atau seperti menempuh langkah kedua sebelum langkah pertama. Dengan demikian, tentu mereka gagal. Ini dilihat dari satu sisi.
Di sisi lain, sosialisme negara tidak mungkin diterapkan dan dijadikan sebagai opini umum. Sebabnya, sosialisme negara merupakan kumpulan pemikiran yang tidak terpusat pada satu asas. Masing-masing pemikiran di dalamnya berbeda satu sama lain. Asasnya adalah kajian tentang suatu keadaan yang didorong oleh kepentingan umum untuk mewujudkan sesuatu yang akan membatasi kezaliman yang timbul dari milik perorangan. Ini bukan pemikiran umum yang terbatas dan melahirkan pemikiran-pemikiran lain.
Masalah kezaliman mungkin saja terjadi dalam sistem apa pun, mungkin terjadi dalam sistem kapitalisme, sistem sebelumnya, dan dalam semua sistem. Hal semacam ini tidak layak untuk dijadikan asas pemikiran yang melahirkan pemikiran-pemikiran lain. Juga tidak akan membentuk akidah (ideologi) yang mendorong manusia untuk memeluknya.
Pemikiran-pemikiran yang lahir dari sosialisme negara ini berupa nasionalisasi terhadap beberapa kepentingan, limitasi kepemilikan individu atas sejumlah warga negara, serta penentuan gaji minimal, sewa (tarif), bunga, dan sebagainya. Semuanya merupakan pemikiran-pemikiran yang sama sekali tidak ada korelasinya satu sama lain.
Jika dalam kenyataannya mampu membentuk satu pemikiran dari pemikiran-pemikiran itu sebagai opini umum, misalnya tentang nasionalisasi, maka ia tidak akan mungkin membentuk opini umum tentang semua pemikiran itu secara menyeluruh, yakni sosialisme secara utuh.
Selama pemikiran-pemikiran itu tidak mungkin dijadikan bahan untuk membentuk opini umum sesuai dengan konsepnya, tentu penerapannya juga tidak akan berjalan dengan sempurna dan langgeng. Oleh karena itu, semua partai sosialis di Eropa mengalami kegagalan dan belum pernah mampu menerapkan sosialisme negara.
Bukti terbesar kegagalan itu adalah Partai Buruh di Inggris pernah berhasil meraih kekuasaan. Bahkan, ia menjadi partai tunggal yang mengendalikan pemerintahan. Namun, ketika berusaha menerapkan sosialisme negara, ia mengalami kegagalan. Dalam kekuasaannya, Partai Buruh pernah menerapkan sebagian pemikiran di beberapa keadaan, seperti menasionalisasi beberapa kepentingan umum, tetapi rakyat tidak menerimanya. Penolakan rakyat itu berpengaruh terhadap kekuatannya dalam Pemilu.
Akibat usahanya untuk menerapkan ide nasionalisasi, maka dalam kampanye-kampanye pemilu Partai Buruh saat itu kurang mendapat sambutan rakyat. Dari sinilah kemudian beredar rumor tentang adanya keinginan yang kuat di kalangan beberapa anggota Partai Buruh untuk menjauhkan ide sosialisme negara dari partai demi meraih dukungan dan suara yang banyak dalam pemilu. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Kerusakan Sosialisme Negara (Bagian 2/3)”