Muslimah News, FOKUS — Kementerian dan lembaga negara ramai-ramai meminta kenaikan anggaran pada APBN tahun depan. Permintaan itu mereka ajukan pada rapat kerja di DPR yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 (7-7-2025).
Sejumlah K/L mengajukan tambahan anggaran, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Rp100,609 miliar), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Rp728,8 miliar), Kementerian Perindustrian (Rp2,05 triliun), Kemkomdigi (Rp12,6 triliun), Kejaksaan Agung (Rp 18,5 triliun), Komisi Pemilihan Umum (Rp986 miliar), KPK (Rp1,34 triliun), Kementerian Koperasi dan UKM (Rp7,85 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp184 triliun), Kementerian ATR/BPN (Rp3,63 triliun), Kementerian Ekraf (Rp2,3 triliun), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rp248 miliar).
Sementara itu, K/L yang lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1,05 triliun), Kemenpan RB dan BKN (Rp 314,7 miliar), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp68,88 triliun), Polri (Rp63,7 triliun), Kementerian PPN/Bappenas (Rp2,01 triliun), Kementerian BUMN (Rp604 miliar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp 22,11 triliun, Kementerian Agama (Rp11,1 triliun), Badan Pangan Nasional (Rp16,02 triliun), dan Kementerian Pertanian (Rp44,64 triliun).
Mereka beralasan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif tidak mencukupi kebutuhan K/L. Sebagai contoh, anggaran Kemenkraf hanya cukup untuk membayar gaji pegawai. Sedangkan pada K/L lain, kenaikan anggaran tersebut diperlukan untuk pelaksanaan program. Terjadinya kekurangan anggaran ini merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kementerian akhirnya disetujui DPR untuk mendapatkan tambahan anggaran. Misalnya Kementerian Keuangan (Rp4,8 triliun), Kementerian Agama (Rp36,7 triliun), Kemendiktisaintek (Rp12,535 triliun), dan Perpusnas (Rp1,035 triliun). Sedangkan K/L lainnya masih dalam pembahasan.
Apakah Benar-Benar Butuh?
Permintaan kenaikan anggaran mencuatkan pertanyaan kritis, apakah tambahan anggaran itu benar-benar dibutuhkan ataukah tidak? Di satu sisi, permintaan kenaikan anggaran merupakan hal yang wajar karena banyak sektor pelayanan publik yang terdampak kebijakan efisiensi. Keinginan Prabowo untuk menghemat anggaran hingga Rp750 triliun dalam tiga tahap berdampak pada kekacauan layanan publik.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, efisiensi anggaran menyebabkan sektor infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan di daerah terancam terganggu. Misalnya, pada sektor pendidikan, pemangkasan anggaran Rp8,01 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpotensi menghambat Program Indonesia Pintar (PIP) dan mengabaikan amanat mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Selain itu, pemotongan anggaran sebesar Rp19,6 triliun di Kementerian Kesehatan berdampak pada pengadaan obat dan vaksin serta menghambat target eliminasi TBC pada 2030.
Namun, di sisi lain, permintaan kenaikan anggaran berpeluang menjadi ajang pemborosan dan menghambur-hamburkan anggaran. Ini mengingat rekam jejak pemerintah yang kerap membuat kebijakan populis yang memboroskan anggaran. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp171 triliun sepanjang tahun ini. Padahal, program ini dinilai bermasalah karena banyaknya menu yang tidak seimbang, kasus keracunan di berbagai wilayah, pembayaran yang tersendat pada mitra, dan transparansi pelaksanaan. Efektivitas MBG untuk menyolusi masalah stunting juga banyak dipertanyakan.
Pemborosan lainnya adalah proyek populis Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah menghabiskan anggaran Rp89 triliun. Hingga kini tidak jelas urgensi dan kelanjutan proyek tersebut. Selain program MBG dan IKN, masih banyak proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang mengindikasikan pemborosan dan menghambur-hamburkan anggaran.
Berbagai kebiasaan buruk dalam pengelolaan anggaran sebelum adanya efisiensi, besar kemungkinan akan terjadi lagi jika anggaran meningkat. Misalnya upaya menghabiskan anggaran pada akhir tahun dengan mengada-adakan agenda hanya demi menyerap 100% anggaran, juga kebiasaan kunjungan kerja, studi banding, dan berbagai seremonial yang tidak penting.
Dengan rekam jejak pemerintah yang demikian, patut diduga kenaikan anggaran tidak akan berdampak besar pada riayah (pengurusan) kemaslahatan rakyat. Yang menikmati tambahan anggaran bukan rakyat, tetapi pejabat dan lingkaran elite di sekitarnya yang mendapatkan tender proyek pemerintah.
Salah Kaprah Politik Anggaran
Persoalan naik tidaknya anggaran akhirnya menjadi serba salah. Jika anggaran tidak dinaikkan, pelayanan publik akan kacau. Namun, jika anggaran dinaikkan, bisa-bisa digunakan untuk program yang tidak jelas dan menjadi bancakan pejabat dan elite kapitalis pendukungnya. Padahal, setiap sen uang negara haruslah digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Pengelolaan anggaran yang kacau ini terjadi karena salah kaprah politik anggaran yang berawal dari kesalahan paradigma tentang posisi penguasa di hadapan rakyat. Di dalam sistem kapitalisme yang mendominasi negeri ini, posisi penguasa di hadapan rakyat adalah sebatas regulator dan fasilitator. Negara tidak mengurusi (riayah) kemaslahatan rakyat hingga tertunaikan secara tuntas. Hal ini mereduksi tanggung jawab penguasa untuk mengurus urusan rakyat.
Dalam konteks anggaran, penguasa sudah merasa menjalankan tugasnya ketika mereka membuat rancangan program berikut anggarannya, kemudian merealisasikan program itu ke masyarakat hingga anggaran terserap habis. Ketika program terlaksana dan anggaran terserap 100%, seolah-olah pemerintah telah berhasil.
Penguasa tidak memastikan, mengawasi, dan mengevaluasi apakah programnya efektif menyelesaikan problem publik. Sering kali, program pemerintah tidak nyambung dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Contoh nyata atas hal ini adalah program MBG untuk mengatasi stunting, sungguh jauh panggang dari api. Namun, program ini jalan terus meski mengalami “hujan” kritikan.
Posisi penguasa yang hanya menjadi regulator dan fasilitator juga mereduksi tanggung jawab penguasa untuk menjaga harta rakyat berupa kekayaan alam yang melimpah ruah sehingga pasti cukup untuk menjadi modal menyejahterakan rakyat. Berbagai tambang diserahkan pada korporasi kapitalis lokal maupun global, sedangkan negara merasa puas hanya mendapatkan bagian dividen dan pajak yang jumlahnya sangat minim jika dibandingkan dengan nilai komoditas hasil tambang. Yang lebih mengenaskan, negara juga membiarkan praktik tambang ilegal marak terjadi sehingga negara tidak mendapatkan apa-apa, kecuali kerusakan masif di darat, udara, dan lautan.
Negara seolah-olah “mati gaya” untuk memperoleh dana demi membiayai pelayanan publik, padahal berbagai kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke telah Allah Taala anugerahkan untuk dikelola dengan baik sehingga mewujudkan kemaslahatan rakyat. Bukannya mengelola, negara justru menyerahkannya pada para pengusaha yang menjadi pendukung politiknya.
Ketika hasil kekayaan alam masuk ke kantong pengusaha dan tidak masuk APBN, sedangkan kebutuhan keuangan negara amat besar, lantas penguasa menggaungkan efisiensi. Rakyat dipaksa “berhemat”, padahal mereka berdiri di atas kekayaan alam yang luar biasa. Sungguh miris, tetapi inilah kapitalisme yang melegalkan perampokan kekayaan alam sebuah negara oleh para kapitalis sehingga rakyat hanya gigit jari melihat tambang mereka dikeruk, sedangkan layanan publik yang mereka rasakan begitu buruk.
Situasi pengelolaan anggaran yang sudah kacau balau ini diperparah oleh praktik korupsi yang berurat berakar dalam pemerintahan. Penerapan sistem demokrasi yang berbiaya tinggi telah membuat korupsi tumbuh subur sehingga menggerogoti keuangan negara. Alhasil, pengurusan kemaslahatan rakyat makin minimalis.
Politik Anggaran Islam Menyejahterakan
Kondisi ini sungguh berbeda dengan pengelolaan anggaran dalam sistem Islam (Khilafah). Islam memosisikan penguasa negara sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat). Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam/khalifah itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan predikat raa’in ini, penguasa (khalifah) memiliki tanggung jawab dunia akhirat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam konteks anggaran, penguasa wajib memastikan dua hal, yaitu pemasukan yang cukup dan pembelanjaan yang amanah sesuai syariat Islam. Hal ini tercakup dalam pengelolaan APBN sesuai syariat.
APBN dalam sistem ekonomi Islam diperankan oleh baitulmal sebagai lembaga penyimpanan berbagai pemasukan sekaligus bertugas untuk mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan pos-posnya yang ada menurut syariat. (Syekh Abdul Qadim Zallum, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukmi wa al-Idârah, hlm. 135).
Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan di dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) hlm. 26, pendapatan negara meliputi tiga bagian, yaitu fai dan kharaj, pemilikan umum, dan zakat. Bagian fai dan kharaj meliputi seksi ganimah (mencakup ganimah, anfal, fai, dan khumus), kharaj, status tanah, jizyah, dharibah (pajak).
Bagian pemilikan umum meliputi seksi minyak dan gas; listrik; pertambangan; laut, sungai, perairan dan mata air; hutan dan padang (rumput) gembalaan; dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Sedangkan bagian zakat meliputi seksi zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; dan zakat ternak (unta, sapi, dan kambing).
Dengan semua pemasukan tersebut, negara akan memiliki anggaran yang sangat besar sehingga cukup untuk memenuhi kemaslahatan rakyat. Negara mengelola kekayaan milik umum, termasuk tambang, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat dalam bentuk layanan publik.
Pembelanjaan harta di baitulmal dilakukan sesuai kebutuhan demi kemaslahatan umat dan negara. Khalifah berwenang menentukan pembelanjaan negara berdasarkan ijtihad dan pandangannya.
Pos-pos pengeluaran APBN Khilafah meliputi sebagai berikut. Pertama, harta zakat menjadi hak delapan golongan berdasarkan QS At-Taubah ayat 60.
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Kedua, pembelanjaan wajib untuk fakir miskin, ibnusabil, atau untuk jihad. Ketiga, kompensasi jasa untuk negara, misalnya gaji tentara, ASN, hakim, guru, dan sebagainya. Keempat, pembelanjaan karena darurat, seperti bencana longsor, banjir, gempa, dll. Kelima, untuk proyek-proyek kemaslahatan vital yang jika tidak ada, umat akan merasakan kesulitan, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dll. Keenam, untuk pembangunan kemaslahatan umat, tetapi sifatnya nonvital (sekunder).
Khilafah akan melakukan pengelolaan APBN secara efisien (sesuai kebutuhan, tidak boros dan tidak pelit) sesuai dengan syariat Islam. Mekanismenya adalah para wali (gubernur) dan amil (bupati/wali kota) melihat kebutuhan masing-masing daerah lalu mengajukan kebutuhan tersebut kepada khalifah. Selanjutnya khalifah menentukan anggaran untuk sebuah wilayah dan membagi anggaran tersebut ke setiap departemen/dinas yang ada di wilayah itu. Departemen/dinas itu akan menyalurkan anggaran dalam bentuk program berdasarkan keputusan khalifah.
Wali/amil akan mengawasi proses penyaluran anggaran ini hingga sampai ke rakyat, baik dalam bentuk layanan (jasa), barang, maupun uang. Wali dan amil akan melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan menyerahkan hasil evaluasi beserta usulan perbaikan kepada khalifah. Mekanisme ini menjadikan seluruh rakyat bisa merasakan layanan publik tanpa kecuali. Semua kebutuhan rakyat akan terpenuhi dengan baik sehingga terwujudlah kesejahteraan rakyat.
Politik pengelolaan anggaran ini didukung oleh iklim politik yang bersih (tidak transaksional), para pejabat dan pegawai yang bertakwa, mekanisme pengawasan harta pejabat oleh khalifah, aktivitas muhasabah oleh rakyat, serta sistem sanksi yang tegas sehingga mampu mencegah terjadinya praktik korupsi. Walhasil anggaran akan dikelola secara amanah sesuai syariat sehingga mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa kecuali. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

kembali ke sistem Islam
Maa syaa Allah, hanya Sistem Islam Kaffah dalam Naungan Khilafah solusi hakiki permasalahan dalam kehidupan
Pengelolaan anggaran yang kacau ini terjadi karena salah kaprah politik anggaran yang berawal dari kesalahan paradigma tentang posisi penguasa di hadapan rakyat.
Solusinya adalah kembali pada aturan hidup yaitu Islam