Muslimah News, FOKUS — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom pada Rabu (9-7-2025) menyatakan jumlah pecandu narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta jiwa. Ia menilai angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan sebuah fenomena sosial yang membahayakan ketahanan bangsa, bahkan sebuah pasar potensial yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan.
Ia menegaskan, secara ekonomi perputaran uang dari peredaran narkoba di Indonesia ditaksir hampir mencapai Rp500 triliun per tahun. Sedangkan secara jumlah, 52% penghuni lapas di Indonesia adalah penyalah guna narkoba.
Penyebaran narkoba kini tidak hanya menyasar masyarakat perkotaan, tetapi sudah menjangkau hingga ke desa-desa. Sekitar 90% narkoba yang masuk ke Indonesia diselundupkan melalui jalur pantai. Wilayah selatan Jawa Barat adalah salah satu titik rawan penyelundupan. Beberapa tahun lalu BNN pernah menyita lebih dari satu ton narkoba di daerah tersebut. Lebih miris lagi, ada masyarakat lokal yang terlibat. Secara sadar ataupun tidak sadar, mereka telah membantu jalur masuk narkoba ke Tanah Air.
Pada saat yang sama, baru-baru ini Kemenpora RI mendukung penuh dan terus bersinergi dengan BNN untuk perang melawan narkoba di kalangan generasi muda Indonesia. Kemenpora melihat pemuda adalah aset paling strategis dalam pembangunan nasional. Di tangan pemuda terdapat energi, semangat perubahan, dan potensi besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada tantangan serius, yakni ancaman nyata narkoba yang bisa merusak masa depan mereka.
Sungguh, gurita narkoba tidak ubahnya fenomena gunung es. Tekanan hidup, gaya hidup, stres, salah pergaulan, hingga faktor ekonomi adalah sejumlah alasan di balik sulitnya penghentian peredaran narkoba. Lantas, bagaimana upaya paripurna pemberantasan narkoba?
Ironi Pemberantasan Narkoba
Pengedar dan penyalah guna narkoba tampaknya selalu ada, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2022 hingga 19 Maret 2023, dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang, BNN telah menyita barang bukti narkotika dengan jumlah yang besar. Sedangkan pada periode 2021—2023 BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Besarnya jumlah barang bukti itu memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia.
Bagaimana tidak? Penjara yang semestinya menjadi tempat pelaku kejahatan menjalani hukuman, nyatanya menjadi tempat pengendali peredaran dan perdagangan narkoba. Ketika keluar penjara pun tidak sedikit pelaku yang tidak bertobat, tetapi malah makin lihai menjadi pengedar. Belum lagi yang terbukti beberapa kali terperosok ke jurang narkoba dengan menjadi pemakai hingga harus keluar masuk bui.
Lebih parah lagi, gurita narkoba ternyata juga menimpa aparat. Mereka yang semestinya menjadi penegak hukum justru turut menjadi pengedar, penyelundup, bahkan pengguna. Ini sebagaimana peristiwa yang terjadi baru-baru ini, ketika Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Nunukan Iptu SH karena dugaan terlibat penyelundupan narkoba jenis sabu. SH ditangkap bersama tiga anggota Satres Narkoba pada Rabu (9-7-2025).
Kejadian seperti ini di tubuh Polri bukan yang pertama. Pada Mei 2023, Irjen TM divonis penjara seumur hidup terkait kasus tukar sabu barang bukti narkoba dengan tawas. TM bahkan diduga menjual barang bukti narkoba tersebut. Kemudian pada April 2025, kasus tewasnya seorang polisi turut menyeret dua perwira Polri atasannya setelah mereka terlibat dalam pesta narkoba di Lombok. Padahal, si atasan tersebut pernah menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polresta Mataram, bahkan pernah mengungkap kasus-kasus besar, di antaranya penangkapan kurir dan bandar narkoba 1,5 kg.
Perihal ini, institusi Polri telah menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Polri juga mengeklaim bahwa institusinya konsisten untuk bersikap tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk yang terlibat dalam kasus narkoba.
Namun, narkoba bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Kasus narkoba justru sangat erat kaitannya dengan jejaring global. Jika demikian, apakah penghentian kasus narkoba cukup hanya dengan pernyataan tegas dan penindakan oleh aparat?
Terganjal Anggaran
Sungguh miris, penanggulangan kasus narkoba di negeri kita tidak hanya tersandung keterlibatan aparat, tetapi juga terganjal keterbatasan anggaran. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (10-7-2025) Kepala BNN mengatakan bahwa pagu indikatif 2026 BNN tidak dapat mendukung pelaksanaan pemberantasan narkoba. Sebabnya, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2026 hanya sebesar Rp1,02 triliun atau susut 58,82% dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal 2025 yang senilai Rp2,46 triliun. Jumlah tersebut (Rp1,02 triliun) jauh dari total kebutuhan anggaran BNN pada 2026 yang besarnya Rp2,16 triliun.
Pagu indikatif itu hanya mampu untuk memenuhi belanja operasional BNN yang nilainya Rp977,18 miliar. Sedangkan untuk belanja non-operasional hanya mampu mendanai Rp38,66 miliar. Belanja non-operasional yang tidak mampu dibiayai oleh pagu indikatif 2026 tersebut seperti program rehabilitasi dan uji narkotika. Untuk itu, BNN mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp1,14 triliun.
Jika anggaran dipangkas, lantas bagaimana kita hendak mengharapkan efektivitas penanggulangan narkoba di negeri ini? Saat anggaran tidak dipangkas saja, penanggulangan narkoba belum efektif, alih-alih tuntas dan paripurna. Apalagi jika anggaran dipangkas, bandar dan pengedar narkoba mungkin akan bersorak gembira karena pejabat/aparat makin mudah disuap sehingga bisnis haram mereka juga makin mulus.
Tambahan lagi, Kepala BNN menyatakan bahwa artis pengguna narkoba tidak akan ditangkap, bahkan semua pengguna narkoba juga tidak akan ditangkap dan diproses hukum, melainkan dibawa ke tempat rehabilitasi. Jika sudah begini, sungguh kecil harapan terhadap upaya penanggulangan narkoba di negeri kita. “Perang melawan narkoba” pun hanya sekadar slogan.
Kita juga patut mempertanyakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga generasi. Sebabnya, mayoritas pengguna narkoba adalah generasi muda dengan rentang usia 15—35 tahun. Jika tidak ada sanksi tegas, bukan mustahil jika negeri ini akan terlumat oleh gurita narkoba.
Akibat Sistem Sekuler Kapitalisme
Lingkaran setan narkoba tidak bisa dilepaskan dari iklim yang menyuburkannya, yakni sistem kapitalisme. Kapitalisme telah merestui kebebasan bertingkah laku serta memberlakukan sistem ekonomi liberal. Akidah kapitalisme adalah sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme mengakibatkan tingkah laku dalam kehidupan menjadi serba bebas sehingga tidak memiliki keterikatan terhadap aturan agama, dalam hal ini Islam.
Sedangkan dalam sistem ekonomi, kapitalisme berbasis pada mekanisme produksi. Artinya, selama suatu produk (barang atau jasa) masih ada yang menginginkannya, proses produksi terhadap produk tersebut akan terus dilakukan. Konsep ini pula yang terjadi dalam kasus narkoba.
Sekularisme selaku akidah yang memfasilitasi masyarakat untuk berbuat serba bebas, disambut oleh mekanisme pasar berupa produksi narkoba. Akibatnya, orang-orang yang lemah iman tidak akan menjadikan agama sebagai jalan keluar, tetapi menjadikan narkoba sebagai solusi saat mereka berada dalam permasalahan kehidupan. Hal yang demikian ini banyak menjadi faktor penyebab jatuhnya seseorang ke dalam jurang narkoba.
Yang menjadi masalah, orang-orang yang lemah iman sangat banyak di negeri ini, meski berpenduduk mayoritas muslim. Karut marut kehidupan yang disertai ketimpangan ekonomi dan gaya hidup juga sangat kuat membelit kehidupan masyarakat. Ini berdampak pada penggunaan jalan pintas, yaitu narkoba, miras, atau bunuh diri. Generasi muda juga banyak terbelit masalah, seperti pergaulan bebas dan tekanan dunia pendidikan, sehingga menjadi pemicu mereka menjadi penyalah guna narkoba. Ini adalah secuil contoh kegagalan negara menjaga generasi muda.
Jika kita mencermati realitas pelik narkoba, tampak jelas bahwa kapitalisme tidak punya solusinya. Kapitalisme hanya menciptakan masalah dan memperburuk masalah tersebut. Rehabilitasi bukanlah solusi tuntas terhadap permasalahan narkoba, melainkan sekadar solusi di permukaan. Tidak ada jaminan bagi seseorang bertobat pascarehabilitasi, selain dengan mengembalikannya kepada akidah Islam dan terikat pada syariat. Terlebih, bandar dan pengedar narkoba tentu mustahil bisa ditanggulangi dengan rehabilitasi, tetapi dengan penerapan aturan Islam kafah.
Solusi Paripurna
Jelas, solusi yang mampu memutus lingkaran setan narkoba adalah Islam. Islam adalah risalah universal yang meliputi seluruh manusia. Risalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Risalah itu diterapkan dalam sebuah format pemerintahan yang disebut Khilafah. Khilafah berperan merealisasikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan, serta dasar pemerintahan dan kekuasaan. Khilafah juga menerapkan aturan Islam secara kafah, termasuk untuk mengatasi permasalahan narkoba.
Dalam buku Khilafah, Memahami Sistem Politik dan Pemerintahan Islam, Subbab “Negara Khilafah Melawan Jaringan Pengedar Narkoba” disebutkan bahwa narkoba adalah barang yang haram diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan di tengah masyarakat. Keharaman narkoba dinyatakan di dalam hadis, “Rasulullah saw. melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan (mufattir).” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Syekh Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani di dalam kitab Subul as-Salam menyatakan bahwa mufattir adalah setiap zat penenang yang kita kenal sebagai obat psikotropika dan narkoba. Al-‘Iraqi dan Ibnu Taymiyah juga menuturkan adanya ijmak tentang keharaman candu (ganja).
Di dalam Khilafah, barang haram tidak dianggap sebagai barang ekonomi. Oleh sebab itu, barang haram tidak boleh diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan di tengah masyarakat. Aktivitas memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikannya di tengah masyarakat dianggap sebagai bentuk kejahatan (jarimah) yang harus ditindak.
Namun, sanksi terkait narkoba berbeda dengan khamar. Meski sama-sama memabukkan, sanksi narkoba tidak diatur secara mendetail di dalam nas syarak sebagaimana sanksi khamar. Dengan demikian, sanksi narkoba adalah takzir. Dalam hal ini, hakim/kadi akan mempertimbangkan kadar sanksi untuk pelakunya, dari yang ringan hingga yang berat.
Sanksi (‘uqubat) tersebut bisa berupa pengumuman, diekspos di tengah masyarakat, penjara, denda, cambuk, bahkan hukuman mati berdasarkan tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat. Sanksi berlaku pada semua pihak yang melanggar. Tindak kejahatan narkoba adalah bagian dari kemaksiatan, yakni pelanggaran hukum syarak. Pemberlakuan sanksi tidak ada pengecualian, baik pelakunya artis ataupun masyarakat umum.
Sanksi di dalam Islam berfungsi sebagai upaya preventif (zawajir), yakni untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Juga sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelaku sehingga di akhirat ia akan terbebas dari azab Allah Taala.
Syekh Abdurrahman al-Maliki dan Syekh Ahmad ad-Daur menyebutkan sanksi bagi kasus narkoba di dalam kitab Nizham al-‘Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat secara garis besar sebagai berikut:
- Siapa saja yang menggunakan narkoba, seperti ganja, heroin, dan sejenisnya, bisa dianggap pelaku kriminal. Ia akan dijatuhi sanksi cambuk, penjara hingga 15 tahun, dan denda. Masalah ini diserahkan kepada hakim.
- Siapa saja yang menjual, membeli, menyuling, mengangkut, atau mengumpulkan narkoba, seperti ganja, heroin, dan sejenisnya, akan dijatuhi sanksi cambuk, penjara hingga 15 tahun, dan denda sebesar harganya.
- Siapa saja yang membuka tempat, baik terbuka maupun tertutup, sebagai tempat mengonsumsi narkoba, ia akan dikenai sanksi cambuk dan penjara selama 15 tahun.
- Orang yang mengatakan bahwa ia menjual khamar (zat yang memabukkan) untuk pengobatan maka tidak akan diterima kecuali pabriknya adalah pabrik obat-obatan, dan ia menjual obat-obatan, seperti di apotek dan sejenisnya. Jika ia terbukti menjual zat yang memabukkan itu untuk pengobatan, pembuktiannya tetap harus didengarkan.
Jika dengan sanksi-sanksi ini, pengguna, bandar, dan pengedar narkoba tetap tidak jera, hakim bisa memvonis dengan sanksi maksimal hingga hukuman mati. Ini karena kejahatan ini bisa dianggap sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa).
Selain itu, Khilafah juga akan memilih para pejabat, aparat, dan petugas yang amanah dan mampu menjaga diri dari kemaksiatan. Keimanan dan ketakwaan adalah benteng diri yang paling kuat dan utama. Hal itu sebagai wujud orientasi hidup berlandaskan akidah Islam, yakni meraih rida Allah Taala.
Pada saat yang sama, Khilafah menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk individu yang berkepribadian Islam (syahsiah islamiah) sehingga mampu menancapkan pemahaman bahwa narkoba adalah barang haram. Pemahaman ini akan menjadi perisai yang akan mencegah individu muslim menggunakan narkoba.
Dengan demikian, semua pihak akan konsisten menegakkan hukum serta takut jika berbuat dosa di hadapan Allah, bukan malah turut terlibat dalam jaringan narkoba. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

solusi yang mampu memutus lingkaran setan narkoba adalah Islam