[Kabar] Moskow Khawatir Kebangkitan Islam Politik, Penegakan Khilafah, dan Penyatuan Umat

Muslimah News, INTERNASIONAL — Rusia mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi menerima surat kepercayaan Duta Besar Afganistan yang baru, dengan demikian menjadi negara pertama yang mengakui pemerintah yang dipimpin Taliban pada Kamis (3-7-2025)

Sejak terjadinya pergantian rezim di Afganistan, ungkap juru bicara kelompok dakwah ideologis di Afganistan, Rusia secara aktif berupaya membangun hubungan yang kuat dengan otoritas baru. “Pergeseran politik ini bermula dari kekhawatiran Rusia akan keamanan nasional dan kepentingan strategisnya di Asia Tengah. Moskow (ibu kota Rusia) mengkhawatirkan kebangkitan Islam politik, penegakan kembali Khilafah, dan penyatuan umat.

Menurutnya, Moskow berharap rezim Afganistan saat ini dapat menekan mujahidin di Asia Tengah. “Karena alasan ini, 4 Juli 2024, Presiden Putin secara terbuka menyatakan, ‘Taliban tentu saja sekutu kita dalam perang melawan terorisme.’ Pernyataan seperti itu dengan jelas mengungkap pandangan Rusia yang manipulatif dan instrumental terhadap pemerintah Afganistan,” terangnya.

Menjauhkan

Ia memandang pengakuan ini sebagai bagian dari proses yang lebih luas, yakni rezim saat ini akan secara bertahap diserap ke dalam sistem negara-bangsa internasional yang sekuler. Sistem sekuler, ungkapnya, seiring waktu, akan menjauhkan rezim Afganistan dari tujuan Islam yang sangat penting untuk menegakkan dan menjalankan din (agama) Allah Swt.. “Selain itu, pengakuan tersebut dapat mengubah Afganistan menjadi medan pertempuran untuk persaingan di antara kekuatan regional dan global,” jelasnya.

Pengakuan dalam istilah saat ini, jelasnya, adalah alat politik modern yang digunakan untuk melayani kepentingan nasional negara-negara yang kuat. “Ini adalah bantuan politik yang diberikan Rusia hanya berdasarkan perhitungan strategisnya sendiri dan Rusia mengharapkan pemerintah Afganistan untuk mengejar dan mempertahankan bantuan ini dengan memprioritaskan kepentingan material saja, mengabaikan semua standar lain, termasuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam,” bebernya.

Strategi Bersama

Ia mengungkapkan, seperti halnya Presiden AS Donald Trump yang memberikan harapan serupa dari rezim Suriah yang baru. “Kekhawatiran umum di antara negara-negara non-Islam tersebut menunjukkan strategi bersama mereka, yakni menahan Islam politik dan mencegah munculnya tatanan Islam di wilayah tersebut,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, lanjutnya, keinginan untuk mendapatkan dukungan politik semacam itu dari negara-negara yang bermusuhan seperti Rusia tidak berakar pada keyakinan Islam, melainkan pada pola pikir yang dibentuk oleh pragmatisme dan pandangan yang berorientasi pada keuntungan. “Demikian pula, Amanullah Khan (penguasa Kerajaan Afganistan, 1919—1929) mengirim surat resmi kepada Vladimir Lenin, untuk meminta dukungan politik dari Uni Soviet, yang menjadi negara pertama yang mengakui kekuasaannya,” jelasnya.

Namun, katanya, secara historis—bahkan sekarang di bawah Vladimir Putin—Rusia tetap menjadi salah satu musuh Islam dan muslim yang paling gigih dan menjadi hambatan utama bagi persatuan umat Islam. “Kejahatannya terhadap muslim di Rusia, Asia Tengah, Kaukasus, Suriah, Afganistan, dan wilayah lainnya tidak dapat disangkal. Tidak diragukan lagi, hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi dengan negara-negara kafir diakui dalam Islam dan memiliki preseden historis,” terangnya.

Polugri

Ia kemudian menjelaskan politik luar negeri era negara Islam (Khilafah) saat masih tegak. Sejak zaman Nabi Muhammad saw., paparnya, hingga era khalifah yang benar dan seterusnya, hubungan luar negeri umat Islam selalu dipandu oleh keyakinan Islam dan prinsip al-walāʾ wal-barāʾ (kesetiaan dan pemutusan hubungan). “Kebijakan luar negeri Khilafah digunakan untuk melayani misi penyebaran Islam melalui dakwah dan jihad untuk memperluas pemerintahan Islam. Salah satu contoh yang jelas adalah pengiriman utusan oleh Nabi saw. ke istana para kaisar saat itu,” jelasnya.

Diplomasi dalam Islam, terangnya, didasarkan pada prinsip-prinsip seperti iẓhār-u-dīn (identitas agama), al-walāʾ wal-barā, dan klasifikasi tanah sebagai dar Islam atau dar kufur. “Konsep-konsep ini tidak memiliki tempat dalam tatanan negara-bangsa sekuler. Bahkan, konsep-konsep ini sering dianggap sebagai bahaya,” paparnya.

Dalam sistem pemerintahan Islam, katanya, kebijakan luar negeri dan diplomasi Islam hanya dijalankan jika bertujuan untuk membangun tatanan politik yang berakar pada Islam itu sendiri, bukan yang terintegrasi ke dalam sistem sekuler. “Ini hanya mungkin melalui pembentukan kembali negara Khilafah Rashidah, yakni yang sesuai manhaj kenabian,” ujarnya.

Jika tidak, lanjutnya, negara saat ini secara bertahap akan menyimpang, didorong oleh realisme politik dan keterikatan dalam tatanan global sekuler. “Sayangnya, ini adalah kesesatan politik yang telah dilakukan oleh para penguasa lain di dunia muslim—dan terus dilakukan hingga kini—yang menyebabkan tangan mereka terikat oleh batasan-batasan sistem internasional,” pungkasnya. [MNews/IK]