Penulis: Abdullah
Muslimah News, TELAAH KITAB — Dalam Islam, akal tidak berperan dalam legislasi hukum. Legislasi hukum semuanya ditentukan oleh wahyu. Syariat memberikan solusi bagi seluruh problematika manusia dalam wujud hukum syarak. Tidak ada ruang bagi legislasi hukum buatan manusia, baik itu berdasarkan akal ataupun yang lain.
Apakah akal berkompeten membuat hukum? Dalam bagian pembahasan keterbatasan manusia, kita telah sama-sama melihat bahwa akal manusia bersifat terbatas. Seluruh penilaian rasional didasarkan pada kesadaran akan keadaan dan parameter permasalahan yang dikaji. Akan tetapi, seperti yang Finnis nyatakan bahwa dalam setiap pertanyaan akan ada efek sampingan yang tidak terlihat, tetapi tidak bisa dihindari, sehingga konsekuensinya tidak bisa diperhitungkan. Meski begitu, selalu rasional untuk mengabaikan beberapa di antaranya, bahkan seluruhnya. (Finnis, hlm. 121).
Apabila ada faktor-faktor yang tidak terkira banyaknya yang harus diperhitungkan, bagaimana bisa akal manusia yang terbatas itu melegislasi hukum? Ini karena akal manusia tidak mengetahui seluruh kemampuan yang secara logis akan memengaruhi penilaiannya.
Finnis berargumen bahwa banyak, bahkan seluruh kemungkinan tersembunyi ini agar diabaikan. Akan tetapi, siapa yang bisa mengatakan mana yang harus diabaikan? Apabila penilaian itu diserahkan kepada manusia, bagaimana manusia dapat menentukan faktor-faktor mana yang bisa diabaikan dan dianggap tidak relevan, ketika ia sendiri tidak tahu faktor-faktor apa saja yang tersedia?
Ini adalah keadaan yang sangat rumit. Seseorang tidak akan pernah yakin bahwa penilaian rasional seseorang adalah akurat ketika akal kita yang terbatas tidak memungkinkan kita untuk memperhitungkan seluruh faktor yang mungkin memengaruhi penilaian.
Menyadari masalah ini, Aquinas dan Finnis menegaskan bahwa solusi rasional dan moral terhadap problematika manusia hanya dapat diputuskan oleh orang-orang terpilih. Mereka memiliki daya intelektualitas, kebijaksanaan, dan nurani yang super. Andaikan itu mungkin, tetap saja realitas menunjukkan bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini bersifat terbatas, lemah, dan membutuhkan. Dengan demikian, akal mereka juga terbatas.
Konsekuensinya, keunggulan akal manusia adalah relatif terhadap akal manusia lain dan semuanya tetap pada keterbatasannya. Tegasnya, seluruh akal adalah terbatas sehingga tidak berkompeten untuk melegislasi hukum.
Islam menegaskan pandangan ini sedari awalnya. Ketika manusia telah memahami sifat-sifat alamiahnya, yakni terbatas, lemah, mortal, dan membutuhkan, ia harus mengakui dengan sendirinya bahwa ia tidak dapat menentukan sendiri tujuan baik atau buruknya, serta solusi terhadap segala permasalahannya. Ia membutuhkan petunjuk. Menurut Islam, petunjuk itu diterima manusia dalam bentuk Al-Qur’an Al-Karim dan Sunah Rasulullah ﷺ.
Wahyu Ilahi ini terbukti secara rasional mencakup setiap permasalahan. Oleh karena itu, manusia harus tunduk padanya. Manusia tidak berperan sebagai pembuat hukum. Justru, manusia harus menggunakan akalnya untuk memahami Keagungan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Yang Maha Perkasa, yang telah menurunkan Islam kepada manusia sebagai Rahmat-Nya. Islam akan membimbing manusia kepada jalan yang benar dan sikap tunduk yang sempurna terhadap Zat yang telah menciptakannya.
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad sebagai) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa: 65).
Hukum yang dibawa oleh Muhammad saw. sebagai solusi bagi setiap persoalan dan problematika manusia adalah syariat-Nya. Jadi, Allah Swt. adalah Pembuat Hukum Sejati. Syariat-Nya adalah hukum tertinggi. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdullah, Siapa yang Layak sebagai Pembuat Hukum.
