Muslimah News, NASIONAL — Mulai tahun ajaran 2025/2026, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menerapkan pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menyiapkan generasi masa depan Indonesia menghadapi era Society 5.0, di mana teknologi dan manusia saling berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi pembelajaran KKA di sekolah melalui alokasi dana BOS.
Pemerintah Siap?
Namun, praktisi pendidikan Vita Yulia Indrasari, S.P justru mempertanyakan kesiapan pemerintah menerapkan program KKA ini. ”Yang jadi pertanyaan adalah, sudah siapkah pendidikan Indonesia untuk memulai langkah strategis digitalisasi pembelajaran?” ungkapnya kepada MNews, Ahad (6-7-2025).
Pasalnya, jelas Vita, sistem pendidikan di Indonesia belum memiliki arah yang jelas. ”Hal ini bisa dilihat dari perubahan kurikulum dengan bergantinya menteri. Walaupun berkedok perbaikan sebagaimana upgrading system dalam beberapa versinya, dalam hal ini pendidikan bukanlah percobaan di laboratorium yang meneliti benda mati,” argumennya.
Siswa dan guru, lanjutnya, adalah makhluk hidup yang dinamis yang memiliki perasaan dan pemahaman yang bisa jadi berbeda tergantung lingkungannya. ”Menerapkan konsep yang berbeda dalam satu waktu ditambah dengan pendefinisian dan pemahaman yang berbeda pada suatu konsep dalam lini masa yang singkat mustahil menghasilkan karakter terbangun yang diharapkan muncul pada peserta didik,” kritiknya.
Selain itu, ia memaparkan, kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia masih dalam angka yang memprihatinkan, sehingga jika siswa langsung dituntut untuk mengembangkan keterampilan teknologinya pasti akan menimbulkan masalah.
”Ditambah masalah sarana prasarana yang belum terpenuhi di banyak sekolah di belahan sudut Nusantara ini. Tuntutan kurikulum menasional, tetapi fasilitas masih melokal. Bantuan pemerintah belum merata di sekolah negeri, apalagi di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T),” bebernya.
Tereduksi?
Selain kesiapan sistem pendidikan serta kesiapan sarana-prasarana dalam penyelenggaraan program KKA ini, Vita juga mengkhawatirkan peran guru akan tereduksi. ”Banyak pertanyaan seputar sejauh mana keterhubungan siswa dalam pembelajaran dengan kecerdasan artifisial yang akan mereka pelajari. Apakah peran guru akan tereduksi dengan penggunaan kecerdasan artifisial dalam proses belajar?” tanyanya.
Ia meyakini sampai kapan pun peran guru dengan profesionalismenya tidak akan bisa digantikan oleh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). “AI hanyalah katalis untuk efisiensi dan inovasi dalam pendidikan,” cetusnya.
Ia menambahkan, kasih sayang guru dan dorongan menyampaikan ilmu untuk membentuk siswa yang memiliki kepribadian Islam, beriman, dan bertakwa, dan menyadarkan tugasnya sebagai khalifah fil ardh, tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI yang notabene sekadar mesin dengan “perasaan” artifisial.
”AI mungkin dapat mempercepat pekerjaan guru, tetapi hanya guru yang bisa memperdalam makna belajar. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menandingi kebijaksanaan seorang guru yang memahami muridnya,” pungkasnya. [MNews/IA]
