Muslimah News, FOKUS — Praktik tambang ilegal marak di Indonesia. Ada sekitar 300 ribu hektare lahan tambang ilegal yang berada di kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengambilalihan lahan tersebut. Ini merupakan tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa aktivitas tambang ilegal menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp700 triliun.
Sementara itu, Kepala BPKP Yusuf Ateh dalam acara Leader’s Corner: Leading to Transform di Jakarta, pada Kamis (26-6-2025) mengatakan dari total 4,2 juta hektare tambang dalam kawasan hutan yang teridentifikasi, BPKP telah menghitung sekitar 300 ribu hektare yang menjadi prioritas negara untuk dikuasai kembali. Tambang tersebut mengandung berbagai komoditas bernilai tinggi, seperti emas, bauksit, dan batu bara.
Menurut Yusuf, kerugian akibat praktik pertambangan di kawasan hutan jauh lebih besar daripada komoditas lain karena lahan tersebut bisa langsung dieksploitasi tanpa proses panjang. BPKP juga mencatat nilai kerugian dari aktivitas ilegal yang telah dihitung mencapai Rp111 triliun.
Salah satu tempat yang marak terjadi aktivitas penambangan emas ilegal adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Kapal-kapal tambang marak beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis (26-6-2025), Polsek Cerenti menemukan 10 unit rakit dompeng yang digunakan untuk aktivitas tanbang ilegal di aliran Sungai Kuantan.
Tambang ilegal juga terdapat di Berau, Kalimantan Timur. Manajer Keamanan Berau Coal Punto Prabowo mengatakan, tim patroli gabungan dari Berau Coal, Polres Berau, dan TNI menemukan aktivitas tambang ilegal di area Labanan-Kelay pada Sabtu (28-6-2025). Area tersebut selama ini sering menjadi langganan praktik pertambangan tanpa izin.
Di Kalimantan Timur, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada 168 titik aktivitas tambang ilegal tersebar di empat kabupaten dan kota sejak 2018 hingga 2024. Sementara itu, di Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat menemukan 176 titik tambang ilegal di 16 kabupaten dan satu kota.
Penambangan ilegal telah menjadi masalah menahun dan makin marak. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa hingga 2023 terdapat lebih dari 2.740 titik tambang ilegal di seluruh Indonesia dan melibatkan 3,7 juta pekerja. Sebanyak 2.645 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan pertambangan batu bara. Lokasi tambang ilegal terbanyak ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.
Negara Gagal Melindungi SDA
Maraknya tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun menunjukkan kegagalan negara dalam mengawasi dan melindungi kekayaan alam. Lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal diakui oleh pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui lemahnya instrumen pengawasan menjadi salah satu kendala utama pemerintah dalam memberantas tambang ilegal.
Pertambangan ilegal mengakibatkan banyak dampak buruk bagi masyarakat, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara). Kerusakan ini tidak terkendali karena tidak adanya penerapan prinsip penambangan yang baik dan benar. Tidak ada mekanisme reklamasi, rehabilitasi lahan, maupun pengelolaan limbah sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.
Tidak hanya merusak lingkungan, tambang ilegal juga membahayakan nyawa rakyat. Misalnya, penggunaan merkuri dalam penambangan emas ilegal mencemari sumber air (sungai). Ikan-ikan di sungai juga terkontaminasi merkuri sehingga membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi oleh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Paparan emisi merkuri juga berakibat fatal pada janin, yaitu mengakibatkan bayi lahir cacat. Ini seperti yang terjadi pada seorang bayi di daerah Lingga Kayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara yang lahir pada 2019 dengan kondisi usus di luar perut (gastroschisis).
Bekas galian tambang ilegal juga kerap mencelakai penduduk. Berdasarkan data anggota DPD RI Yulianus Henock, ada 44.736 lubang tambang di Kalimantan Timur. Hampir tidak ada yang ditangani secara serius sehingga berdampak pada keselamatan nyawa masyarakat. Menurut pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo ada 47 anak yang tenggelam di lubang tambang karena tidak ditutup permanen.
Penambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial berupa perebutan lahan antara penambang ilegal, masyarakat lokal, dan pemilik lahan hingga terjadi kekerasan.
Lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal disebabkan negara memosisikan diri hanya sebagai regulator dalam urusan tambang. Negara sudah merasa cukup dengan membuat regulasi terkait penindakan hukum bagi pelaku tambang ilegal. Negara tidak bersungguh-sungguh menghentikan praktik tambang ilegal. Negara tidak memosisikan diri sebagai pengurus rakyat (raa’in) yang turun tangan langsung mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan tambang dari hulu hingga hilir demi kemaslahatan rakyat, termasuk masalah tambang ilegal.
Akibat Kapitalisme
Posisi pemerintah yang hanya menjadi regulator ini merupakan profil khas negara dalam sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang menuhankan uang dan mencampakkan aturan agama (Islam) ini juga menjadikan banyak oknum pejabat pemerintahan, TNI, maupun Polri yang seharusnya memberantas tambang ilegal justru menjadi bekingnya. Paradigma kapitalistik membuat mereka menyalahgunakan jabatannya demi memperoleh keuntungan pribadi dan kroninya.
Selain itu, sistem kapitalisme yang fokus pada pertumbuhan modal dan investasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi telah menjadikan regulasi negara berpihak pada para pemodal besar (kapitalis), bukan pada kemaslahatan rakyat. Regulasi terkait pertambangan ilegal berbasis liberalisasi sehingga memberi kebebasan bagi pihak swasta untuk mengelola tambang, sedangkan negara justru dilarang ikut campur dengan dalih profesionalitas.
Yang menjadi motif pemerintah dalam mengusut tambang ilegal bukanlah untuk kemaslahatan rakyat, tetapi demi memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari perusahaan tambang. Asalkan mau membayar PNBP, perusahaan akan aman menjalankan usahanya tanpa “dicampuri” pemerintah, meski pada faktanya mereka merusak lingkungan yang berdampak pada bencana yang menimpa rakyat jelata. Ini menjadikan sikap negara pada pengusaha tambang tidak tegas. Negara hendak melarang, tetapi butuh investasi dan PNBP-nya.
Negara juga jadi memaklumi praktik tambang legal, meski mereka telah mengeruk SDA dan merusak alam. Sedangkan PNBP yang masuk APBN dari sektor tambang jumlahnya minim. Status “legal” membuat mereka leluasa menjalankan praktik bisnisnya, meski sebenarnya juga merusak alam sebagaimana tambang ilegal. Jadi, baik legal maupun ilegal, pengelolaan tambang dalam kapitalisme nyata-nyata merugikan rakyat dan merusak alam.
Ketaktegasan pemerintah terhadap tambang ilegal tampak pada tidak bertajinya sanksi hukum bagi pelaku penambangan ilegal. UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) belum efektif memberantas tambang ilegal. Hukuman bagi pelaku sangat ringan sehingga tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun.
Demikianlah, penerapan sistem kapitalisme telah menjadikan tambang ilegal marak dan sulit diberantas. Akibatnya, SDA habis “dicuri” dan rakyat menanggung dampak kerusakannya. Oleh karenanya, mempertahankan kapitalisme sama dengan membiarkan tambang ilegal terus-menerus mencuri SDA kita.
Tambang dalam Islam, untuk Kemaslahatan Rakyat
Dalam sistem Islam, tambang dalam jumlah besar merupakan harta milik umum (seluruh rakyat) yang wajib dikelola negara demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan individu atau korporasi. Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan di dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah) hlm. 83—90 bahwa barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya tidak terbatas masuk kategori harta milik umum bagi seluruh kaum muslim sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang (korporasi).
Tambang tidak boleh diberikan kepada seseorang ataupun beberapa orang (korporasi) tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum muslim dan mereka berserikat atas harta tersebut.
Negaralah yang wajib menggali tambang tersebut, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama kaum muslim, dan menyimpan hasil penjualannya di baitulmal kaum muslim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di permukaan bumi) yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam, dan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, krom, uranium, fosfat, dan barang tambang lainnya.
Dalil atas hal ini adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal, “Sesungguhnya ia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis, ‘Apakah Anda mengetahui apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah Anda berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir.’ Akhimya beliau bersabda, ‘Kalau begitu) tarik kembali darinya.'” (HR Tirmidzi).
Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah saw. menarik (tidak memberikan) tambang dengan deposit besar pada individu yang memintanya. Sedangkan jika depositnya kecil, beliau membolehkan individu untuk memiliki dan mengelolanya.
Negara wajib melakukan pengelolaan terhadap barang tambang yang depositnya besar sebagai wakil kaum muslim. Kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan kaum muslim. Apa pun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh kaum muslim. Negara dilarang memberikan izin pengelolaan tambang kepada perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, karena hal itu melanggar syariat Islam. Adapun tambang yang jumlah depositnya kecil boleh dikelola oleh individu (rakyat), tetapi negara melakukan pengawasan secara cermat untuk mencegah terjadinya prosedur penambangan yang merusak lingkungan.
Negara Khilafah berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in) yang wajib memastikan pengelolaan tambang oleh negara dilakukan secara amanah, memperhatikan keselamatan masyarakat dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), serta menghindari eksploitasi berlebihan (serakah) seperti yang terjadi saat ini dalam sistem kapitalisme hingga berakibat kerusakan alam. Pengelolaan tambang oleh Khilafah dipastikan menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari tambang bisa didapatkan, sekaligus masyarakat tetap terjaga kesehatan dan keselamatan nyawanya, serta lingkungan tetap terjaga lestari.
Negara tidak akan mengorbankan keselamatan rakyat semata demi meraih target ekonomi. Negara Khilafah juga tidak terpaku pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi karena konsep “sejahtera” dalam sistem Islam tidak menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara riil, bukan angka di atas kertas.
Tujuan pengelolaan tambang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Hasil tambang akan didistribusikan langsung kepada rakyat dalam bentuk subsidi energi (termasuk listrik), bahan bakar (minyak, gas, dll.), layanan pendidikan hingga tingkat tinggi (universitas), kesehatan, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, komunikasi, instalasi air, dll. Semua pembiayaan fasilitas publik ini bersumber dari pos kepemilikan umum dalam baitulmal.
Pengelolaan tambang dengan sistem Islam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dilakukan secara amanah sehingga tidak mengakibatkan kerusakan alam. Rakyat bisa hidup sejahtera dan lingkungan hidup mereka tetap terjaga kelestariannya. Hal ini hanya bisa terwujud dengan sistem Islam (Khilafah), bukan kapitalisme. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Maa syaa Allah, Sistem Islam Kaffah solusi hakiki dalam berbagai persoalan kehidupan
Maa syaa Allah, Sistem Islam Kaffah memiliki solusi tuntas dalam problematika kehidupan
Astaghfirullah, seharusnya SDA dikelola,oleh negara’