[Kabar] Akademisi: Sia-Sia Berharap PBB Menyelesaikan Konflik Iran-Zion*s dan Masalah Palestina

Muslimah News, INTERNASIONAL — Ketegangan antara Zion*s “Israel” dan Iran yang meningkat beberapa waktu lalu tidak hanya memicu kekhawatiran geopolitik global, tetapi juga menimbulkan sorotan tajam dari kacamata hukum internasional. 

Menurut Yordan Gunawan, S.H., M.B.A., M.H., Ph.D., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan dosen hukum internasional, konflik ini merupakan refleksi dari eskalasi geopolitik yang kompleks, didorong oleh faktor ideologis, historis, dan kepentingan strategis kawasan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan kekuatan oleh negara harus tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sia-Sia

Akademisi di kampus Surabaya Dr. Nenik Estuningsih, M.Si. menegaskan, sia-sia berharap kepada PBB untuk menyelesaikan konflik Iran-Zion*s “Israel” ataupun masalah Palestina.

“PBB dan hukum internasional, sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam menyelamatkan nyawa umat Islam di Gaza, Palestina, ataupun di Iran karena Zion*s “Israel” didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan Inggris, serta “diselimuti” oleh PBB,” ungkapnya kepada MNews, Senin (30-6-2025).

Ia menilai, PBB bersifat mandul dalam menjaga kemanan dunia karena pelanggaran hak asasi manusia seberat apa pun yang dilakukan Zion*s Israel tidak dianggap masalah. “Di balik itu semua, ada kepentingan besar negara adidaya yang senantisa mendukung Zion*s Israel. Dari sini terkuaklah PBB sesungguhnya milik siapa dan disetir oleh siapa,” cetusnya.

Terlebih lagi, ulasnya, konflik Iran-Zion*s “Israel” tidak bisa dilepaskan dengan adanya perintah dan dukungan AS. Ini tampak, lanjutnya, di platform Truth Social, Ahad (15-6-2025), Trump berkata, ‘Iran dan Israel harus membuat kesepakatan, dan akan membuat kesepakatan, seperti yang saya minta India dan Pakistan buat. Demikian pula, kita akan segera mencapai perdamaian antara Israel dan Iran! Banyak panggilan dan pertemuan sekarang sedang berlangsung.’,” ujarnya.

Jadi, jelasnya, Zion*s “Israel” dalam posisi superior karena mendapat dukungan penuh dari negara adidaya AS, baik secara politik, ideologi, taktis persenjataan, maupun ekonomi. AS sebagai salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto, tambahnya, dengan mudahnya membatalkan apa pun keputusan Majelis Umum PBB.

“Padahal, Majelis Umum ini yang sesungguhnya mewakili PBB secara mayoritas. Lebih dari 30 resolusi DK PBB untuk Zion*s Israel sudah pernah dikeluarkan, tetapi tidak pernah diindahkan, bahkan cenderung dimentahkan,” kritiknya.

Lalu, ia menegaskan, apa yang bisa diharapkan pada PBB yang telah jelas terbukti sikap inferiornya di hadapan Zion*s laknatullah itu?

Sikap Negara Muslim

Ia menyatakan, harus ada sikap negara muslim secara independen yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya dengan mengembalikan satu institusi pemersatu umat, Khilafah. “Khilafah bukan sekadar sejarah masa lalu, tetapi merupakan kewajiban syar’i yang dijelaskan dalam banyak nas,” urainya.

Khilafah, paparnya, adalah sistem pemerintahan Islam yang menyatukan umat, menerapkan syariat secara kafah, dan melindungi wilayah kaum muslim dengan jihad fi sabilillah.

“Dengan kekuatan negara yang satu, kaum muslim dapat membebaskan Palestina sebagaimana Salahuddin al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dari tangan tentara Salib. Begitu pula Sultan Abdul Hamid II dari Kekhalifahan Turki Utsmani yang secara tegas menyatakan bahwa Tanah Palestina adalah tanah kaum muslim dan selama kekuasaan Islam mampu menjaganya, maka tidak ada siapa pun yang bisa mengambilnya dengan percuma,” terangnya.

Ia mengingatkan, kaum muslim harus melakukan langkah politik yang serius untuk mencabut akar masalahnya, yaitu sistem global sekuler yang menindas umat.

“Hanya jihad dan Khilafah solusi tunggal dan fundamental untuk Palestina dan negeri muslim lainnya yang masih terjajah. Dengan Khilafah, kehormatan, nyawa, dan harta kaum muslim bisa terjaga. Semoga Allah segerakan untuk kita, amin,” tutupnya. [MNews/RA]