Sistem Berganti, Kekisruhan Tahun Ajaran Baru Tetap Terjadi

Sistem Berganti, Kekisruhan Tahun Ajaran Baru Tetap Terjadi

Muslimah News, FOKUS — Mulai tahun ajaran 2025/2026, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) resmi berganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini berdasarkan Permendikdasmen 3/2025. Sebagai wujud evaluasi dan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, pemberlakuan SPMB ditargetkan bisa meminimalkan kekisruhan tahunan seputar penerimaan murid baru.

Namun bukannya berhenti, karut-marut penerimaan murid baru nyatanya masih saja berulang. Sebagai contohnya, Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menerima sebanyak 109 pengaduan atau laporan masyarakat seputar SPMB 2025/2026 terkait permintaan biaya pendaftaran ulang, uang pembangunan sekolah, uang komite, biaya seragam sekolah, dan buku.

Selain itu, berlakunya sistem domisili juga tidak sesuai target karena masih ada sejumlah kawasan yang tidak masuk dalam jangkauan sekolah mana pun. Belum lagi soal seragam dan atribut sekolah yang dinyatakan wajib dibeli oleh wali murid dengan harga yang cukup mahal sebagaimana keluhan orang tua murid di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan di Kota Bandung, Jawa Barat, mencuat dugaan praktik pungutan liar dan jual beli kursi dalam SPMB di sejumlah sekolah.

Salah Fokus

Kekisruhan yang selalu terjadi di setiap awal tahun ajaran baru sebenarnya bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan sistemis. Meski jalur zonasi diubah menjadi domisili sekalipun, ketimpangan terhadap akses pendidikan tetap saja terjadi. Problem sulitnya mencari sekolah berkualitas dan terjangkau yang akhirnya memunculkan praktik pungli serta jual beli kursi tentu tidak mungkin diselesaikan dengan hanya mengubah teknis penerimaan murid baru.

Semua ini karena yang menjadi akar masalah adalah negara yang abai dalam memenuhi kebutuhan pendidikan semua warga, bukan pada teknis penerimaan murid. Kita bisa melihat bahwa fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah negeri yang gratis, jumlahnya masih belum memadai. Juga masih banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung karena kapasitas sekolah tidak cukup.

Perihal ini, Dinas Pendidikan Jakarta pernah mengungkapkan bahwa daya tampung SMP Negeri sebesar 47%, sedangkan SMA/SMK Negeri hanya 35%. Akibatnya, terdapat lebih dari 100 ribu calon murid baru yang tidak lulus pada PPDB 2024 lalu, yang terdiri dari 80.071 anak di jenjang SMP dan 90.152 anak di jenjang SMA/SMK. Tidak hanya di Jakarta, keterbatasan kursi sekolah bagi murid terjadi hampir di seluruh daerah.

Di sisi lain, ada oknum di dunia pendidikan sendiri yang tidak bertanggung jawab sehingga makin memperkeruh situasi. Model kehidupan kapitalistik telah membuat mereka menjadi orang yang serakah dan minim integritas. Hal itu mendorong mereka untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Parahnya lagi, kontrol sosial dari lingkungan masyarakat nyaris tidak berjalan. Pada akhirnya, praktik pungli menjadi hal yang dianggap biasa.

Jelas, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan sarana sekolah sesuai kebutuhan masyarakat serta memastikan pemerataan fasilitas pendidikan dengan kualitas yang setara dan seragam di semua wilayah. Dengan demikian, kasus rebutan dan jual beli kursi, bahkan pungli dapat dihindari.

Di samping itu, negara juga harus memastikan seluruh fasilitas itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara cuma-cuma. Pendidikan dasar gratis seharusnya bukan sekadar politik pemanis yang hanya tertulis di atas kertas. Sebaliknya, hal itu harus bisa dirasakan secara menyeluruh dan nyata.

Oleh sebab itu, hendaklah negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan fasilitas pendidikan gratis yang berkualitas, bukan sekadar formalitas. Jangan sampai negara sudah telanjur mengeklaim sekolah gratis, tetapi orang tua murid masih harus menanggung biaya tambahan yang memberatkan, mulai dari uang seragam, atribut sekolah, hingga buku pelajaran.

Kondisi seperti ini akan lebih buruk jika wacana pendidikan gratis tidak ditopang oleh sistem ekonomi yang menyejahterakan. Meski sekolah gratis, tetapi mencari penghasilan sungguh sangat sulit dan harga barang kebutuhan pokok juga terus naik. Anak-anak sekolah, tetapi kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Tidak sedikit orang tua murid yang juga harus dipusingkan dengan biaya sewa rumah atau berobat yang tidak murah. Bahkan, masih banyak anak yang terpaksa putus sekolah dan mengorbankan masa depannya dengan ikut banting tulang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Jika kita mencermati semua fenomena miris ini, sungguh negara harus hadir menjadi penanggung jawab pemenuhan seluruh hak rakyat yang tidak hanya dalam urusan pendidikan saja. Pendidikan gratis bukan berarti seadanya, bukan juga mengabaikan jasa guru dengan memberikannya gaji ala kadarnya. Realitas pahit ini semestinya memantik kesadaran kita bahwa semua problematik ini bersifat sistemis dan struktural. Oleh karena itu, solusi tuntasnya hanyalah dengan mengganti sistem yang menaungi pelaksanaan pendidikan tersebut, yakni dari sekuler kapitalisme menuju Islam.

Peran Negara

Pendidikan adalah sektor strategis yang menentukan masa depan bangsa dan peradaban manusia. Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok kolektif masyarakat yang wajib difasilitasi oleh negara. Penerapan sistem Islam secara kafah oleh Negara Islam (Khilafah) telah mencontohkan pelaksanaan sistem pendidikan yang demikian itu secara riil sejak masa Rasulullah ﷺ.

Rasulullah saw. pernah menjadikan tebusan bagi tawanan Perang Badar yang bisa membaca dan menulis adalah dengan mengajarkan baca-tulis kepada anak-anak keluarga kaum Anshar. Setiap satu tawanan diwajibkan mengajari sepuluh anak. Tindakan ini menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah saw. terhadap pendidikan. Perhatian serupa juga diberikan oleh para khulafa setelah beliau. Tidak heran, terdapat banyak lembaga pendidikan yang berkembang pesat di masa peradaban Islam, yang melahirkan para pemikir, ilmuwan, dan cendekiawan muslim.

Dalam kitab Nizham al-Islam Bab Strategi Pendidikan hlm. 176, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menyebutkan bahwa negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, sarana ilmu pengetahuan lainnya, gedung-gedung sekolah, dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis, dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, dan penemuan-penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu.

Penerapan sistem ekonomi Islam memberikan jaminan tersedianya sumber pendanaan yang besar dan melimpah. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadiyi fii al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) Bab “Baitulmal” hlm. 537, bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab mewujudkan layanan pendidikan terbaik dan gratis untuk seluruh rakyat, Khilafah akan memanfaatkan sumber dana yang besar dan beragam yang dimilikinya. Di antaranya dari pos fai dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara. Sumber dana tersebut berupa ganimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan pajak (dharibah).

Selain itu, ada juga dana dari pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Jika sumber itu tidak mencukupi atau dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) saat ditunda pembiayaannya,  negara akan meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim.

Seluruh biaya pendidikan yang negara kelola itu akan dialokasikan untuk membayar gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dll. serta membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Selain mewujudkan layanan pendidikan gratis dan berkualitas, sistem Islam juga memberikan jaminan kehidupan secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, pelaksanaan sistem pendidikan wajib ditopang oleh pelaksanaan sistem Islam secara menyeluruh mulai dari akar hingga ke daunnya, bukan secara parsial. Penerapan sistem politik Islam akan melahirkan para pemimpin yang berfungsi sebagai raa’in (penanggung jawab) bagi warganya, yang akan memenuhi kebutuhan asasi warganya dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan. Kolaborasi itulah yang akan meniscayakan terwujudnya sistem pendidikan yang melahirkan generasi berkualitas pembangunan peradaban mulia.

Islam juga telah menjelaskan pengaturan hal-hal teknis dengan teperinci. Di dalam kitab Ajhizatu Daulati al-Khilafah fii al-Hukmi wa al-Idarati (Struktur Negara Khilafah di Dalam Pemerintahan dan Administrasi), disebutkan bahwa manajemen strategi pengaturan kepentingan rakyat harus dilakukan dengan sederhana, cepat, mudah, serta dikerjakan oleh pihak yang memiliki kapabilitas dan integritas. Ini artinya negara harus mengerahkan para ahli untuk merancang sistem penerimaan murid baru yang mudah, praktis, transparan, dan bisa diakses oleh seluruh individu rakyat.

Khatimah

Sesungguhnya kekisruhan yang terus terjadi setiap awal tahun ajaran baru merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Secanggih apa pun sistem penerimaan murid baru yang diterapkan, berbagai problematik yang sama akan terus berulang. Jelas, solusi tuntas hanya akan hadir dengan penerapan sistem Islam secara kafah, bukan yang lain. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Share

2 thoughts on “Sistem Berganti, Kekisruhan Tahun Ajaran Baru Tetap Terjadi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *