Muslimah News, NASIONAL — Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah menjadi kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut disampaikan dalam video monolog di kanal YouTube Gibran TV, Jumat (6-6-2025). Ia menyebut, ada ratusan juta umat muslim di dalam negeri. Ini memberi Indonesia kekuatan menggerakkan pasar, sebagai salah satu negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia.
Eksploitasi
Menurut pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek., rayuan menjadi negara maju sebenarnya hanya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi umat. “Potensi pasar dan produksi ekonomi berbasis syariat hanya menjadi ladang baru untuk dieksploitasi oleh para kapitalis (pemodal). Jumlah umat Islam yang besar adalah potensi pasar dan produksi. Keduanya adalah pilar ekonomi kapitalisme,” ujarnya kepada MNews, Rabu (18-6-2025).
Hanya saja, katanya, dengan posisi umat Islam di Indonesia yang tertinggal puluhan tahun secara teknologi dan keilmuan, mereka terus menjadi objek hegemoni negara-negara maju (Barat).
“Mustahil potensi besar itu akan menjelma menjadi game changer perekonomian nasional, apalagi global,” ujarnya.
Menurutnya, para pemodal yang datang dari seluruh penjuru dunia (lokal dan global) akan berebut pasar dan potensi produksi di Indonesia “Brand syariat akan terus dikembangkan untuk menguatkan pasar—yaitu umat Islam—agar menjadi konsumen yang loyal pada produk-produk halal atau syar’i. Lalu siapa yang mengeruk keuntungan terbesar dari sana? Tidak lain adalah para pebisnis dan pemodal,” terangnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, residu dari ekonomi syariat adalah cuan yang terus mengalir kepada kapitalis. “Dampaknya, umat Islam yang terlena dengan kepuasan semu, mereka sudah merasa saleh karena telah menggunakan produk halal dengan meninggalkan sisi penerapan syariat yang lain,” ungkapnya.
Kapitalisme
Meti menerangkan, frase negara maju yang disampaikan Gibran pastilah negara maju versi kapitalisme. “Sebagai wapres, Gibran wajib menjadi humas Istana untuk menyukseskan kerangka pembangunan meraih pertumbuhan yang menjadi metode bagi Indonesia untuk bertransformasi dari negara low income menjadi negara maju atau high income. Resep ini sudah lama dibuat oleh Bank Dunia untuk menuntun negara-negara bekas jajahan (kolonial) negara-negara Barat (Eropa dan AS) setelah Perang Dunia kedua. Indonesia tentu saja termasuk di dalamnya,” urainya.
Menurutnya, narasi potensi ekonomi syariat Wapres Gibran bukan hal baru, ini seperti kaset lama yang diulang-ulang. “Pertanyaan kritisnya, benarkah demikian, dan manfaat apa yang bisa didapat umat Islam di tengah-tengah problem kemiskinan, badai PHK (pemutusan hubungan kerja) yang berimplikasi pada persoalan sosial dari maraknya kriminalistas hingga perilaku fatalistik yang negatif, tingginya kasus narkoba, prostitusi, perdagangan orang, dan lain-lain,” tanyanya retoris.
Menjadi negara maju yang dicita-citakan Indonesia, ungkapnya, artinya Indonesia harus punya pendapatan per kapita tinggi di atas 13.845 US dolar atau sekitar Rp226.321.270,17. “Posisi Indonesia baru di angka 4.580 US Dolar. Persoalannya bukan pada angka saja, tetapi dari mana perhitungan itu didapat. Pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan membagi total pendapatan nasional (seluruh orang di Indonesia) dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi, pendapatan per kapita tidak mencerminkan pedapatan orang per orang. Bahkan, tidak memedulikan pendapatan orang per orang,” bebernya.
Itu artinya, lanjutnya, jika ada setengah dari penduduk Indonesia dengan pendapatan kecil hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, rumah, pakaian, dan sulit mendapat pendidikan dan kesehatan, maka dianggap tidak masalah, asal perhitungan akhir tetap dianggap tinggi. “Di sinilah letak masalahnya. Pendapatan per kapita tinggi tidak mencerminkan selesainya persoalan kemiskinan. Artinya, menjadi negera maju versi kapitalisme tidak akan menyolusi problem kemiskinan, juga badai PHK yang berbuntut pada persoalan sosial,” paparnya.
Islam
Islam, jelas Meti, memiliki konsep bagaimana memenuhi kebutuhan dasar orang per orang dan bagaimana tanggung jawab negara memenuhi dan mengaturnya dengan syariat Islam. “Penerapan syariat Islam adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan seorang muslim dalam semua bidang kehidupan, dari ekonomi, politik, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya,” jelasnya.
Bicara syariat, imbuhnya, tidak melulu sebatas produk halal, tetapi Islam mencakup semua aspek kehidupan. “Wahai umat, narasi ekonomi syariat, jangan sampai membatasi kalian sekadar butuh produk halal, tetapi berekonomi bicara pemenuhan kebutuhan dasar, kepemilikan harta, membelanjakan, dan mengembangkan harta. Semua aspek inilah yang mampu meyempurnakan keislaman kalian,” serunya.
Buah manis penerapan syariat itulah, ungkapnya, yang dirasakan sebagai kehidupan yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur untuk hidup layak sebagai manusia yang mulia. “Bicara penerapan Islam pastilah harus bicara kepemimpinan dan kelembagaan institusi untuk mewujudkannya. Islam membahasakan kepemimpinan Islam sekaligus institusinya sebagai Khilafah,” ucapnya.
Khilafah, jelasnya, adalah metode untuk menerapkan Islam secara keseluruhan, khususnya ekonomi Islam dari level kebijakan hingga praktik bisnis individu. “Dengannya, umat akan merasakan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan. Bukan janji-janji semu kesejahteraan yang dibuat oleh sistem ekonomi kapitalisme. Alih-alih sejahtera, justru umat menjadi ladang eksploitasi,” pungkasnya. [MNews/IK]

Penerapan syariat Islam adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan seorang muslim dalam semua bidang kehidupan, dari ekonomi, politik, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya