[Pembuat Hukum] Tren Baru dalam Teori Hukum Alam (Bagian 9)

[Pembuat Hukum] Tren Baru dalam Teori Hukum Alam (Bagian 9)

Penulis: Abdullah

Muslimah News, TELAAH KITAB — Setelah Aquinas membukakan jalan, banyak pemikir Kristen Barat mengikuti jalan yang ia tempuh dalam menekankan peran akal manusia vis a vis hukum alam. Bahkan, tidak lama setelahnya, keseluruhan masalah wahyu Ilahi dianggap tidak relevan. Dengan kemampuan akalnya, manusia dipandang mampu melegislasi hukum yang menjadi solusi atas problematikanya. Sejak itu muncullah “wilayah baru yang modern dan sekuler dalam Hukum Alam.” (J.J Finnis, Natural Law and Natural Rights, hal 43).

Untuk membuktikan hal ini cukup mengutip contoh dari Grotius, nama populer dari pemikir Hugo de Groot, yang menulis sebuah risalah berpengaruh yang tiada bandingannya (incomparably influential treatise) tentang hukum internasional bangsa-bangsa berjudul De Jure Belle ac Pacis.

Dalam pendahuluannya, Grotius membahas prinsip-prinsip hukum alam sebagaimana ia memahaminya. Jelas sekali terdapat penyangkalan atas kebutuhan wahyu untuk mendukung hukum alam. Ini karena, “apa yang telah kita katakan akan memiliki derajat validitas, bahkan apabila kita harus mengakui apa yang tidak dapat diakui tanpa kejahatan sepenuhnya, bahwa tidak ada Tuhan atau bahwa kepentingan manusia tidak menjadi kepedulian-Nya.” (Grotius, Hugo de Groat, Prolegomena, paragraf 11 (terj. Kelsey, Oxford: 1925)).

Pernyataan yang meyakinkan ini merupakan kesimpulan logis dan tidak terelakkan yang mengikuti prinsip-prinsip Thomisme. Ini karena Tuhan, Sang Pencipta, menganugerahi seluruh manusia dengan prinsip-prinsip Hukum Alam dan juga dengan akal yang menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam dunia riil untuk membuat hukum. Semua ini, bahkan bagi mereka yang menolak eksistensi Pencipta dan/atau segala kewajiban terhadap-Nya, maka untuk semua tujuan praktis eksistensi Tuhan tidak relevan dengan hukum alam. Ini karena “manusia memiliki penilaian yang memungkinkannya untuk menentukan apa-apa yang disepakati berbahaya. Hal-hal demikian dipahami dengan segala keterbatasan pemahaman manusia agar disesuaikan dengan sifat alami manusia untuk mengikuti penilaian yang baik.” (op cit).

Dengan demikian, manusia berhak menggunakan akalnya untuk sampai pada penilaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi, serta menggunakan alam sebagai basis untuk memimpin akalnya menuju solusi yang sesuai. Grotius menambahkan bahwa apa pun yang “secara jelas menjijikkan berarti bertentangan dengan Hukum Alam.” (op cit).

Dengan demikian, akal manusia memiliki kompetensi untuk memandu manusia dalam kehidupan ini tanpa perlu merujuk kepada wahyu. Meski demikian, Grotius sendiri adalah orang yang meyakini Tuhan. Dalam konsepsinya, ia memberikan peran bagi Pencipta. la mendefinisikan hukum alam sebagai “perintah akal budi yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan, menurut kesesuaian atau ketaksesuaiannya dengan alam rasional, di dalamnya memiliki kejahatan moral atau kebutuhan moral. (De Jure Belle ac Pacis, I, c.i, sec v, par. 1, 2).

Hukum Alam bergantung hanya kepada akal untuk menentukan perbuatan mana yang sesuai dengan sifat alami manusia dan perbuatan mana yang bertentangan dengan sifat alamiah manusia. Kewajiban moral untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan sifat alamiah manusia dan menghindari yang bertentangan bergantung pada perintah Tuhan yang mewajibkan untuk berbuat baik dan tidak berbuat buruk.

Dengan demikian, ketika suatu perbuatan telah dinilai secara kritis dan rasional sesuai atau tidak sesuai dengan sifat alamiah manusia, konsekuensinya “perbuatan itu dilarang atau diperintahkan oleh Tuhan Pencipta alam semesta.” (op cit).

Ini merupakan cara tidak langsung untuk menjelaskan relevansi Tuhan, dalam hal bahwa Dia diharapkan untuk memerintahkan perbuatan yang dianggap akal sesuai dengan sifat alamiah manusia, serta melarang perbuatan yang dianggap akal bertentangan dengan sifat alamiah manusia.

Pendekatan ini diadopsi oleh hampir seluruh teolog-filsuf Hukum Alam pada awal abad ke-17. Mereka berpendapat bahwa “benar dan salah bergantung pada hakikat sesuatu (dan apa yang menyenangkan), serta tidak bergantung pada ketetapan Tuhan. Akan tetapi kewajiban norma benar dan salah bergantung secara fundamental pada ketetapan yang menunjukkan kehendak Tuhan bahwa yang benar mesti dilakukan dan yang salah mesti dihindari.” (op cit).

Secara teoretis, Tuhan relevan dalam pengertian kehendak Tuhan untuk memberi aturan bagi benar dan salah. Akan tetapi pada praktiknya, manusia berkompeten dan mampu melegislasi hukum untuk kepentingannya sendiri. Akal manusia memiliki supremasi karena akalnyalah, bukan wahyu. Akal memungkinkan manusia menilai apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan sifat alamiahnya yang rasional.

Tren baru hukum alam ini, sebagaimana didukung oleh Grotius dan yang lain, memperluas peran dan cakupan akal dalam hukum alam. Dengan alasan untuk menentukan kepatutan suatu perbuatan dan menentukan validitasnya tanpa merujuk kepada wahyu Ilahi. Kehendak Ilahi tidaklah relevan. Bahkan, Hukum Alam akan sah meski jika orang mengatakan bahwa “tidak ada Tuhan atau bahwa urusan manusia tidak relevan dengan-Nya.” (Grotuis, Prolegomena, par. 11).

Tren baru ini menjadi satu-satunya tren bagi filsuf-teolog berikutnya. Hukum Alam menjadi sekuler dan sepenuhnya bergantung kepada akal manusia. Pertanyaan tentang Tuhan dan/atau wahyu Ilahi benar-benar dianggap tidak relevan. Akal Tuhan, bukannya “Akal Tuhan” versi Aquinas, dianggap sebagai yang tertinggi.

Kini kita beralih kepada pengusung hukum alam neo-Thomisme modern yang menjadi bagian dari tren sekuler ini, yaitu John Finnis. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdullah, Siapa yang Layak sebagai Pembuat Hukum.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *