Muslimah News, NASIONAL — Setidaknya ada empat standar dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Untuk global, yang sering digunakan adalah standar Bank Dunia, UNDPP (United Nations Development Programme), Uni Eropa dan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Untuk tingkat lokal Indonesia, Biro Pusat Statistik (BPS) diberi amanat untuk dapat menentukan standar kemiskinan dan menetapkan berapa jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Masing-masing lembaga menggunakan parameter dan standar ukuran yang berbeda sehingga tentu saja data jumlah rakyat miskin yang dihasilkan menjadi berbeda. Ini sebagaimana yang terjadi pada data yang dirilis oleh BPS dan Bank Dunia baru-baru ini.
Berdasarkan garis kemiskinan internasional yang baru, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau 68,91 persen total populasi. Meningkat sangat jauh apabila dibandingkan dengan perhitungan kemiskinan versi BPS. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi.
Para ekonom mencoba menganalisis berbagai sebab terjadinya perbedaan ukuran kemiskinan, lalu menawarkan beberapa solusi agar perbedaan standar tersebut tidak mengakibatkan perbedaan signifikan dalam jumlah data rakyat miskin.
Pendidikan
Menyorot hal di atas, pakar asesmen di bidang pendidikan Dr. Hj. Septimar Prihatini, M.Pd. menyampaikan pandangan pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan generasi. “Bagaimana mungkin mengharapkan generasi masa depan yang berkualitas jika pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka tidak terfasilitasi dengan baik? Sementara masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi,” tanyanya retoris kepada MNews, Sabtu (14-6-2025).
Ia menjelaskan, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, membuktikan angka kemiskinan makin meningkat. “Kemiskinan menjadi problem sistemis pada kapitalisme yang membutuhkan solusi mendasar,” tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, akan terus berlanjut selama sistem ekonomi ditata dengan model sistem kapitalisme dan negara tidak berperan secara langsung dalam mengurus berbagai kebutuhan rakyat. “Buktinya, angka kemiskinan hanya diukur dari angka-angka yang seringkali tidak sinkron dengan realitas. Turunnya angka kemiskinan tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Inilah problem sistemis pada kapitalisme yang membutuhkan solusi mendasar,” tuturnya.
Islam
Septimar mengungkapkan, solusi Islam dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi telah diatur dalam berbagai aturan syariat. “Negara hadir dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Negara menerapkan sistem ekonomi berbasis Islam. Mulai dari pengelolaan berbagai kepemilikan umum, SDA (sumber daya alam) secara mandiri didistribusikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat, termasuk pengelolaan zakat kepada para mustahik secara adil,” bebernya.
Dalam Islam, lanjutnya, kemiskinan (fakir) tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari sisi kecukupan dasar untuk hidup layak sesuai ajaran Islam. “Mencakup juga kelayakan aspek spiritual dan sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial dengan hak dan tanggung jawab negara. Salah satu konsekuensinya pada hak mereka sebagai penerima zakat, mustahik,” terangnya.
Ia mengutip firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 60. “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Seseorang dapat dianggap miskin, imbuhnya, tidak selalu tampak secara fisik, perlu ada sebuah langkah pro aktif menandainya. Ia mengutip hadis Rasulullah saw. sebagai berikut. “Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, yang kadang diberi dan kadang ditolak, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan dan tidak menampakkannya agar orang lain tahu untuk memberinya.” (HR. Muslim, 1039)
Imam Al-Ghazali dan para ulama klasik, paparnya, menekankan kebutuhan dasar harus dihitung berdasarkan ‘urf (kondisi umum masyarakat setempat) dan mencukupi secara layak, bukan sekadar bertahan hidup.
“Sebagai implikasi konsep tersebut, Islam sangat mengajarkan untuk peduli kepada rakyat miskin. Seorang muslim yang sekadar enggan menganjurkan memberi makan orang miskin saja dijuluki sebagai pendusta agama. Bahkan Rasulullah saw. mengecam bagi umatnya yang membiarkan tetangganya kelaparan, sementara dirinya kekenyangan,” bebernya.
Selain zakat, ungkapnya, Islam memerintahkan infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana atau alat untuk distribusi kekayaan. “Islam juga melarang riba dan penimbunan pangan. Hal itu untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Untuk itu, butuh upaya untuk menerapkan Islam sehingga masyarakat hidup dalam kepemimpinan yang mengurus rakyat dengan baik. Dalam Islam, negara wajib dan bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar warganya termasuk pendidikan,” pungkasnya. [MNews/IK]

Butuh kepemimpinan Islam