Muslimah News, INTERNASIONAL — Kirgistan menjadi negara terbaru di Asia Tengah yang melarang nikab. Langkah hukum ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan pelanggaran terhadapnya akan dikenakan denda sebesar 20.000 som ($230).
Pakaian muslimah dan jenggot muslim telah lama menjadi incaran pemerintah di Asia Tengah, di mana kekuatan sekuler yang kuat takut akan pengaruh Islam yang makin besar. Anggota parlemen Kirgistan melontarkan argumen yang lemah bahwa larangan tersebut diperlukan untuk alasan keamanan. Tujuannya agar wajah dapat terlihat dan individu dapat diidentifikasi. Namun, ada pula yang menentang larangan tersebut karena dinilai merampas kebebasan wanita untuk berpakaian sesuai keinginannya.
Meskipun wilayah tersebut didominasi oleh umat muslim, larangan tersebut dibenarkan oleh amandemen UU Bidang Keagamaan. Amandemen ini ditandatangani oleh Presiden Sadyr Japarov pada 21 Januari 2025.
UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan nikab, yang secara lokal dikenal sebagai “parandzha.” Namun, UU tersebut melarang penggunaan pakaian yang membuat seseorang tidak dapat dikenali di kantor pemerintah dan tempat umum. Eufemisme ini dipakai untuk menggambarkan nikab. Dalam UU tersebut, yang diperbolehkan adalah penutup wajah sebagai bagian dari pekerjaan atau alasan medis.
Menekan Kebangkitan Islam
Menanggapi larangan ini, juru bicara (jubir) Divisi Perempuan kelompok dakwah ideologis internasional menyatakan, ini upaya putus asa rezim sekuler untuk menekan kebangkitan identitas Islam di kalangan rakyatnya
Bahkan, sambungnya, terdapat kontradiksi. “Ini karena anggota parlemen dan tokoh agama yang didukung pemerintah bersikeras larangan tersebut tidak berlaku untuk jilbab yang menutupi rambut dan leher, serta membiarkan wajah terlihat. Mereka berpura-pura mendukung Islam,” jelasnya kepada kantor berita ideologis internasional, Ahad (16-2-2025).
Ia menggambarkan, Kirgistan adalah satu-satunya negara di Asia Tengah yang mengizinkan jilbab di sekolah dan kantor. “Nurlanbek Shakiev, juru bicara parlemen, mengatakan kepada anggota parlemen saat ia mengajukan RUU tahun lalu, ‘Tidak akan ada pembatasan pada jilbab. Ibu dan saudara perempuan kami selalu mengenakan jilbab sebagai bagian dari tradisi dan agama kami.’,” kutipnya.
Kondisi tersebut, ungkapnya, menunjukkan secara jelas bahwa tanpa Khilafah tidak akan ada keamanan ekspresi Islam dan apa pun dapat dibenarkan, bahkan yang haram.
“Gagasan bahwa ada semacam hak istimewa—bahwa muslimah boleh mengenakan jilbab, sementara muslimah lainnya dipaksa untuk meninggalkan keyakinan agama mereka karena mengenakan nikab—bukanlah hal yang positif untuk dirayakan,” kritiknya.
Ia menyatakan, saat ini Islam sedang diserang dan itu memengaruhi semua muslim. “Bahkan, para pemimpin oposisi yang ingin mengadvokasi “kebebasan” muslimah dalam memakai apa yang mereka inginkan juga tidak memberikan kenyamanan bagi muslimah,” ujarnya.
Menurutnya, kaum muslimah tidak membutuhkan intervensi dari kebebasan liberal karena berasal dari dasar dan sistem sekuler yang melarang muslimah berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya.
“Tidak akan pernah ada hasil positif ketika musuh-musuh Islam datang dengan agenda pemberdayaan perempuannya yang palsu,” ucapnya.
Di sisi lain, ulasnya, meningkatnya jumlah perempuan yang mengenakan nikab di Asia Tengah merupakan representasi visual dari meningkatnya keterikatan muslimah terhadap identitas Islam.
“Mereka berusaha ditekan mati-matian oleh para penguasa sekuler di rezim ini untuk mencegah lahirnya sistem politik Islam, Khilafah, di wilayah tersebut,” urainya.
Ia menerangkan, pada 2023, anggota parlemen Sharapatkan Mazhitova memelopori kampanye baru menentang nikab setelah mengunjungi wilayah selatan Osh. “Di sana, ia mengaku terkejut dengan banyaknya perempuan lokal yang mengenakan nikab dan menutupi seluruh tubuh. Sharapatkan berkata, ‘Setiap wanita keempat di Osh mengenakan nikab dan jumlah mereka terus bertambah setiap harinya.’,” kutipnya.
Sistem Allah Taala
Dengan kondisi ini, tuturnya, tampak bahwa kehormatan muslimah, busana islaminya, dan seluruh kewajiban islaminya tidak akan terlindungi sepenuhnya di bawah sistem apa pun, selain aturan Islam dari sistem Allah Taala, Khilafah yang berdasarkan pada metode kenabian.
Terlebih, paparnya, Nabi saw. sebagai pemimpin negara Islam pertama di Madinah telah menunjukkan kepada umat Islam dan semua orang tentang pentingnya menjaga martabat muslimah dan pentingnya busana islaminya ketika Nabi saw. mengusir suku Bani Qaynuqa karena pelecehan mereka terhadap seorang muslimah dan pelanggaran busana islaminya.
“Jadi, kami menyerukan kepada saudari-saudari muslim kami di Republik Asia Tengah dan di seluruh dunia untuk tetap teguh pada semua keyakinan Islam. Kemudian bergabung dengan pekerjaan kelompok dakwah ideologis internasional untuk mendirikan Khilafah yang mulia,” cetusnya.
Dengan Khilafah, tandasnya, kaum muslimah akan diberikan perlindungan penuh dan dukungan untuk menjalankan din Islam secara keseluruhan. [MNews/RA]
