Muslimah News, NASIONAL— Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengikuti kuliah umum yang menghadirkan dosen tamu Nahla Shabry Elsiedy dari Al-Azhar Mesir, Selasa (11-2-2025), di Dome kampus UMM.
Nahla menyampaikan seputar peran muslimah dalam kepemimpinan. ”Kita tidak lagi membicarakan apakah perempuan bisa menjadi pemimpin, tetapi bagaimana perempuan dapat memimpin dan mengabdi,” ucapnya.
Menurutnya, apabila seorang perempuan diberikan kesempatan mengatur dengan kesempatan yang setara, maka mereka juga berpotensi untuk berhasil mengelolanya.
Sistem
Menyoroti hal di atas, aktivis muslimah Irmayanti berpandangan bahwa kebaikan dan kemajuan sebuah negara, bukan pada persoalan kepemimpinan laki-laki atau perempuan, tetapi dengan sistem apa pemimpin tersebut memimpin.
”Kesejahteraan dan keberkahan akan dimiliki oleh sebuah negara, tatkala menerapkan aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (19-2-2025).
Ia melanjutkan, ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 96, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”
”Sebaliknya, penerapan sekuler kapitalisme mengakibatkan kerusakan dan persoalan multidimensional. Kasus kemiskinan, korupsi, pergaulan bebas, tingginya utang negara, serta penguasaan asing dan aseng atas sumber daya alam merupakan gambaran kegagalan negara dalam mengurus rakyat akibat mengadopsi sistem kapitalisme,” ulasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, umat slam harus berpatokan pada politik Islam dalam menjalani kehidupan.
”Islam sebagai sebuah ideologi memiliki pandangan dan pengaturan yang khas mengenai kepemimpinan. Islam menetapkan laki-laki sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemimpin negara atau kepemimpinan yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan fitrah laki-laki sebagai qawwam (pemimpin). Sementara haram bagi perempuan menduduki tampuk kekuasaan dan menerima jabatan pemerintahan,” tegasnya.
Ia berargumen dengan hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan.”
Memandulkan
Irma berpandangan, kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan berpotensi memandulkan peran strategis para ibu dalam mendidik generasi. Meski demikian, kata Irma, Islam tidak memandulkan peran politik perempuan.
”Islam justru memperbolehkan partisipasi politik dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Perempuan boleh menjadi anggota partai politik, melakukan muhasabah kepada pemimpinnya, dan memilih pemimpin. Sesungguhnya Islam telah memberikan posisi istimewa bagi perempuan dengan berkiprah di ranah domestik dan ranah publik,” ujarnya.
Ia mengajak umat Islam agar mewaspadai ide gender yang mendorong perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, dan bisa mengerjakan semua jenis pekerjaan laki-laki tanpa batas.
”Perempuan dianggap maju jika memiliki jabatan ataupun pekerjaan. Akibatnya perempuan disibukkan dengan berbagai aktivitas di luar rumah dan melupakan tugas utama mereka mendidik anak,” ungkapnya prihatin.
Dalam penilaiannya, ide feminisme gender merupakan upaya untuk mengalihkan peran penting perempuan yang diserukan oleh musuh-musuh Islam karena mereka takut Islam akan bangkit jika generasi cerdas dalam memahami agamanya.
Peran Penting
Irma mengulas, perempuan memiliki peran penting dalam mencetak generasi, yakni sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. ”Menjadi keharusan untuk mengembalikan peran ibu dalam mendidik generasi menjadi pemimpin yang bertakwa dan tangguh. Generasi harus memiliki kepribadian Islam serta cita-cita meninggikan peradaban Islam. Inilah yang menjadi tugas utama perempuan sebagai ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga),” terangnya.
Ia menambahkan, penetapan perempuan sebagai ummu wa robbatul bait bukan berasal dari hawa nafsu, tetapi berasal dari As-Syaari’, yaitu Allah Swt..
”Ketika Allah memberikan peranan itu, pasti untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan peran ibu yang benar, akan lahir masyarakat yang mulia. Sebaliknya, jika peran ibu diabaikan akan berpengaruh pada kerusakan masyarakat,” ucapnya.
Negara Islam, lanjutnya, akan menerapkan politik ekonomi Islam yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok semua rakyat. Menurutnya, negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan untuk para laki-laki sehingga memudahkan mereka menafkahi keluarga.
”Perempuan tidak harus bekerja, bekerja hanya menjadi pilihan baginya. Islam juga menetapkan perempuan sebagai kehormatan yang wajib dilindungi. Maka, perempuan dan umat butuh penerapan sistem Islam secara kafah,” jelasnya
Dijamin
Hal senada disampaikan akademisi Dr. Liliek Susilowati, M.Si. bahwa dalam pandangan Islam, perempuan mempunyai peran, hak, dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam syariat Islam yang dijamin oleh negara Khilafah.
”Perempuan diberi hak istimewa atas nafkah yang selalu disediakan oleh suami atau kerabat laki-laki mereka yang berkewajiban untuk secara finansial memelihara anggota perempuan dari keluarga mereka, mengangkat beban mencari nafkah dari perempuan,”jelasnya.
Ia melanjutkan, perempuan juga mempunyai peran strategis sebagai ibu dan pengatur urusan rumah dan itu merupakan kewajiban yang diberikan Allah. ”Peran ini bertujuan untuk mewujudkan generasi cemerlang penjaga peradaban Islam dalam naungan negara Khilafah,” bebernya.
Khilafah, ucapnya, akan menjaga peran laki-laki dan perempuan yang telah didefinisikan Islam dalam kehidupan keluarga, juga mengangkat status penting perempuan sebagai istri dan ibu.
”Dengan demikian, perempuan menempati posisi sangat strategis dalam Islam. Masa depan peradaban Islam ditentukan, antara lain oleh kualitas dan kesungguhan para perempuan dalam menapaki jalan menuju kemuliaan mewujudkan generasi emas,” tegasnya.
Hal ini, menurutnya, akan terwujud jika para perempuan mendapatkan haknya secara sempurna sebagaimana tuntunan Islam, yang dengannya kualitas perempuan dalam menjalankan kewajibannya tidak terhalangi dengan kepentingan lainnya.
”Semua kondisi ideal ini, yaitu peran perempuan beserta hak dan kewajibannya yang beriringan secara harmonis dengan hak dan kewajiban laki-laki hanya terwujud dalam sistem yang secara ekonomi dan politik mengadopsi Islam dalam naungan sistem Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
