[Kabar] Efisiensi Anggaran, Pengamat: Seharusnya Bukan untuk Program Populis yang Sarat Kepentingan Politis

[Kabar] Efisiensi Anggaran, Pengamat: Seharusnya Bukan untuk Program Populis yang Sarat Kepentingan Politis

Muslimah News, NASIONAL — Gonjang ganjing dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto terus bergulir. Kritik tajam muncul dari masyarakat imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Satu persatu lini masa diramaikan informasi tentang PHK yang dialami pekerja honorer di berbagai kementerian dan lembaga, juga ancaman dihentikannya program beasiswa LPDP, beasiwa Kemenkeu dan KIP bagi mahasiswa baru, juga diwarnai demo para dosen menuntut dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) dosen dan guru yang mandeg berbulan-bulan.

Meskipun kemudian Menkeu Sri Mulyani menjanjikan tidak akan terjadi PHK dan pemutusan program beasiswa, tetapi di lapangan hal tersebut terus menjadi kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat, bahkan sudah banyak yang mendapat keputusan tersebut.

Untuk Rakyat

Kepada MNews, Sabtu (15-2-2025), pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. memberikan pendangannya terkait efisiensi anggaran ini. Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk rakyat, bukan untuk program populis yang sarat kepentingan politis.

Ia menerangkan, pada kitab Al-Amwal yang ditulis Syekh Abdul Qadim Zalum, Amir ke-2 Hizbut Tahrir, menyebutkan bahwa pemimpin (khalifah) harus mengelola anggaran negara sesuai dalil-dalil syar’i.

“Kebijakan yang diambil, dijalankan semata-mata dalam rangka melayani rakyat dan merealisasikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia menuturkan, jika anggaran negara sedang kosong, bahkan minus, maka pemerintahan Khilafah telah mendapat panduan cara melakukan prioritas anggaran. “Tidak boleh efisiensi dilakukan jika mengorbankan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan, jelasnya, dalam kondisi darurat dan kosongnya dana, Khilafah dapat terus membiayai berbagai penyelenggaraan negara dengan mengenakan pajak (dharibah) kepada laki-laki muslim yang kaya dengan besaran yang telah ditargetkan. “Ketika jumlah yang dibutuhkan telah terpenuhi, maka penarikan pajak dihentikan,” ucapnya.

Kemudian, ia memerinci pendanaan darurat yang harus diprioritaskan. Pertama, sebutnya, pendanaan untuk jihad fi sabilillah dan keberlangsungan industri militer penopang jihad. “Kedua, pembiayaan untuk fakir miskin sehingga tidak ada masyarakat yang kelaparan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujarnya.

Ketiga, sambungnya, belanja pegawai berupa gaji pegawai, hakim, guru , nakes, dan orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan umat.

“Keempat, pembiayaan kemaslahatan masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, jembatan, universitas, saluran air, jalan raya, dan semua fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Kelima, pembiayaan untuk penanganan berbagai bencana alam, longsor, dan lainnya,” paparnya.

Apa pun situasi keuangan negara, tuturnya, syariat telah memerintahkan agar semua pos tersebut dibiayai dan dipenuhi oleh negara dengan berbagai cara halal, termasuk pemberlakuan pajak.

“Oleh karena itu, tidak pada tempatnya jika efisiensi APBN yang kita saksikan hari ini, justru menyasar dana pelayanan kepada masyarakat, dana pembangunan infrastruktur, bahkan dana kesehatan dan pendidikan demi program populis Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program prioritas lain yang ditetapkan pemerintah Indonesia tanpa mempertimbangkan seruan syariat Islam,” ulasnya.

Amanah

Ia berharap, penyelenggara negara menyadari beratnya amanah yang dipanggul di pundaknya agar kebijakannya tidak menyengsarakan rakyat sehingga akan menjadi penyesalan dan kesedihan di akhirat nanti.

Untuk itu, tambahnya, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan syariat, bukan pertimbangan program populis, seperti MBG.

“Hal ini dapat menyebabkan para pemuda yang sekolah dan kuliah kehilangan beasiswa, dan para ayah di dalam keluarga kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang sangat tidak tepat dan tidak efisien,” cetusnya.

Ia mengingatkan, sudah seharusnya disadari bahwa pengelolaan APBN Indonesia yang tidak sesuai syariat Islam ini telah menyebabkan kekacauan dalam menentukan program prioritas, utang yang menggunung, dan defisit anggaran belanja yang sangat lebar.

“Hendaknya ini segera diatasi dengan kembali kepada pengaturan dalam sistem ekonomi Islam melalui sistem politik Daulah Khilafah Islamiah,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *