Muslimah News, NASIONAL — Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar akan menggelar seminar internasional bertema “Jilbab Membawa Perubahan” pada 26 Februari 2025 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP). Acara ini menargetkan 1.500 hingga 2.000 peserta serta melibatkan UMKM dan penggiat jilbab.
Selain seminar, kegiatan ini juga akan diisi dengan fashion show, musik religi, dan bazar guna memperkuat pergerakan budaya serta sektor UMKM di Sumatera Barat. Ketua Umum LKAAM Fauzi Bahar berharap seminar ini dapat dipatenkan sebagai identitas budaya Sumbar, sementara UNP menyatakan dukungan penuh dan berencana menjadikannya agenda tahunan.
Kewajiban
Namun, akademisi Umi Sa’adah, S.Kom., M.Kom. menyayangkan jika jilbab hanya dijadikan sebagai identitas budaya.
“Sesungguhnya Islam telah menetapkan jilbab sebagai kewajiban bagi muslimah, bukan sekadar identitas budaya,” jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, Allah Swt. telah menegaskan dalam QS Al-Ahzab: 59, “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
“Ayat ini menegaskan bahwa jilbab bukan hanya simbol, melainkan perintah Allah yang bertujuan melindungi muslimah dan menunjukkan ketaatan kepada-Nya. Namun, di era sistem sekuler kapitalisme saat ini, standar kebenaran bergeser dari ketundukan kepada syariat menjadi pertimbangan manfaat,” sesalnya.
Akibatnya, ia menilai, kewajiban jilbab seringkali direduksi menjadi sekadar tren atau strategi bisnis tanpa memperhatikan aspek ibadahnya.
Terjadinya hal ini, ulasnya, disebabkan oleh gerakan HAM dan feminisme modern yang turut berkontribusi dalam mengaburkan makna jilbab dengan menjadikannya sebagai “pilihan pribadi”, bukan sebagai kewajiban syar’i.
“Bahkan, dalam banyak kasus, jilbab dipropagandakan sebagai simbol penindasan perempuan. Akibatnya, banyak muslimah yang enggan mengenakan jilbab atau merasa tidak nyaman karena tekanan sosial yang menganggap aturan Islam sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan individu,” tuturnya.
Lebih miris lagi, ujarnya, negara dalam sistem sekuler justru tidak berperan dalam menjaga agama dan kewajiban berjilbab. “Negara bersikap netral atau bahkan mendukung kebijakan yang mengekang ekspresi keislaman, seperti larangan jilbab di sektor tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, ini berakibat banyaknya muslimah yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan syariat ini, mulai dari diskriminasi, larangan berjilbab di beberapa sektor pekerjaan, hingga propaganda negatif yang mengaitkan jilbab dengan keterbelakangan.
Regulasi Negara
Namun, Umi menyampaikan bahwa kondisi yang berbeda terjadi dalam sejarah Islam di bawah Khilafah. “Negara berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi umat Islam menjalankan ajaran agamanya. Pada era Kekhalifahan Utsmaniyah, aturan berpakaian muslimah tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga bagian dari regulasi negara untuk menjaga identitas Islam dalam kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, untuk memahami kewajiban jilbab tidak cukup hanya dari sisi budaya atau ekonomi, tetapi harus dikaitkan dengan aspek institusional yang lebih besar, yakni sistem Islam yang menerapkan syariat secara kafah, yaitu negara Khilafah.
“Rasulullah ﷺ bersabda dalam riwayat Muslim nomor 1841, ‘Sesungguhnya Imam (pemimpin) itu adalah perisai, yang di belakangnya (umat) berperang dan dengannya mereka berlindung.’,” kutipnya.
Hadis ini, jelasnya, menegaskan bahwa kepemimpinan Islam memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan hukum syariat. “Tanpa sistem yang mendukung, banyak hukum Islam hanya menjadi teori tanpa implementasi nyata,” ujarnya prihatin.
Oleh karena itu, ia berharap seminar ini seharusnya tidak hanya membahas jilbab dalam konteks budaya atau ekonomi, tetapi juga mengangkat pentingnya mengembalikan Khilafah yang akan memastikan penerapan syariat secara menyeluruh. “Dengan demikian, setiap muslimah dapat menjalankan kewajibannya tanpa hambatan,” tutupnya. [MNews/RA]
