[Kabar] Akademisi: Indonesia Memiliki Potensi Besar untuk Ketahanan Pangan

Muslimah News, NASIONAL — Prof. Dr. Ir. Masyhuri, Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gajah Mada (UGM) mengungkapkan, sejumlah persoalan mendalam harus diatasi untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kemiskinan menjadi persoalan dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor pertanian dan menjadi tantangan besar bagi para akademisi. Hal itu terungkap pada Diskusi Tematik Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (14-12-2024) melalui Zoom Meeting dengan topik “Membangun Ketahanan Pangan Nasional, Masalah Tantangan, dan Kebijakannya”.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMY Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN Eng. menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, tanpa melihat dari mana sumber ketersediaan pangan itu dan bagaimana cara mendapatkannya bagi negara.

Gunawan juga menjelaskan kondisi kemampuan pertanian Indonesia yang relatif lebih menurun dan pasar pangan yang besar menjadi incaran produsen luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.

Potensi Besar

Menyorot hal di atas akademisi Dr. Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk ketahanan pangan.

”Berbicara tentang ketahanan pangan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk memiliki ketahanan pangan yang tinggi sebab sumber daya alam yang dimiliki sangat memadai untuk menciptakan swasembada pangan,” jelasnya kepada MNews, Jumat (27-12-2024).

Ia melanjutkan, swasembada memastikan kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi lokal sehingga lebih tahan terhadap gangguan eksternal, seperti fluktuasi harga global atau embargo perdagangan.

”Sayangnya kondisi Indonesia masih jauh dari swasembada, bahkan produksi pangan lokal makin berkurang. Sementara itu, impor pangan terus meningkat yang nilainya mencapai Rp107 triliun pada 2023,” kritiknya.

Kebijakan impor ini, ucapnya, tidak lepas dari kebijakan global yang dikeluarkan oleh WTO dan berbagai perjanjian perdagangan regional (seperti ASEAN). ”Indonesia terikat pada kesepakatan untuk membuka pasar, termasuk melalui impor. Maka dalam beberapa kasus, kebijakan impor diambil sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama ekonomi internasional,” bebernya.

Tidak hanya itu, Lizda juga menyampaikan bahwa impor sering kali menjadi alat dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain, seperti dengan Cina, AS, dan lainnya. ”Dengan fakta tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini negara telah gagal membangun ketahanan pangan karena terjajah dan ini merupakan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme,” ulasnya.

Sistem Islam

Dalam pandangan Lizda, Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam mestinya menerapkan sistem Islam dalam kehidupannya, termasuk dalam masalah ketahanan pangan ini.

”Ketahanan pangan dalam sistem Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan dan adil sesuai syariat Islam. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu mendapatkan kebutuhan pokoknya, termasuk pangan,” jelasnya.

Khalifah, ia menambahkan, berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung sektor pertanian. ”Islam juga menganjurkan penggunaan lahan secara produktif dan menghindari menelantarkan lahan. Jika seseorang tidak mampu mengelola lahan sehingga terlantar lebih dari 3 tahun, maka lahan tersebut akan diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya sehingga lahan benar-benar produkif,” urainya.

Islam, sambungnya, juga mendorong pelestarian lingkungan dalam aktivitas pertanian dan produksi pangan, serta melarang eksploitasi yang berlebihan untuk menjaga keseimbangan alam.

”Gambaran penerapan sistem Islam dalam hal ini seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab yang membangun sistem irigasi yang luas untuk mendukung produksi pertanian. Beliau ra. membangun kanal yang menghubungkan sungai Nil ke laut Merah untuk meningkatkan distribusi hasil pertanian di Mesir,” ucapnya mencontohkan.

Pada masa Kekhalifahan di Andalusia, ia mencontohkan yang lain, para insinyur muslim menciptakan sistem irigasi canggih seperti qanat (saluran air bawah tanah) dan penggunaan kincir air untuk memanfaatkan aliran sungai. ”Sistem ini memungkinkan lahan-lahan kering diubah menjadi tanah pertanian produktif. Di samping itu, modal untuk berproduksi seperti benih, pupuk serta sarana prasarana lain juga disediakan oleh negara jika petani mengalami kesulitan,” tambahnya.

Ia berandai, jika sistem Islam diterapkan, tentu masalah ketahanan pangan akan dapat dipecahkan dan kesejahteraan rakyat segera datang di depan mata.

”Oleh karena itu, sewajarnya jika umat Islam merindukan kehidupan Islam di tengah mereka. Sebabnya, kembalinya kehidupan Islam tidak hanya akan menyelesaikan masalah ketahanan pangan, melainkan juga akan menyelesaikan masalah-masalah yang lain,” pungkasnya. [MNews/IA]