Muslimah News, FOKUS ― Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Sanksi ini terbilang jauh dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara. Tentu saja, putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara “berjemaah” ini menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun. Harvey juga disanksi membayar denda Rp1 miliar. Jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan enam bulan.
Harvey juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian atau jika jumlah tidak mencukupi akan diganti hukuman penjara. Kendati demikian, jaksa menilai bahwa vonis tersebut terlalu ringan, sehingga jaksa mengajukan banding. Menurut jaksa, vonis terhadap Harvey tidak sebanding dengan kerusakan yang berdampak bagi warga Bangka Belitung (Babel). Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno mengatakan banding itu diajukan karena diduga ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut.
Selain mengajukan banding untuk putusan Harvey, jaksa juga melakukan hal yang sama terhadap putusan empat terdakwa lainnya. Majelis hakim dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membaca putusan untuk tiga pemimpin smelter swasta serta pengepul dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara sebesar Rp300 triliun itu. Mereka mendapat hukuman penjara yang bervariasi antara 5 hingga 8 tahun penjara berikut denda antara Rp750 juta, Rp1 miliar hingga Rp3,5 triliun. Jika terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti tersebut, hukuman penjara akan diberlakukan sebagai pengganti.
Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan kongkalikong para terdakwa bersama sejumlah terdakwa lainnya sejak 2004. Ringannya vonis para terdakwa tidak hanya mencederai hukum tetapi juga membuat masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Mengapa negara cenderung lemah menghadapi koruptor? Apa solusi yang tepat untuk menghentikan kasus serupa, baik untuk saat ini maupun masa mendatang?
Akar Masalah
Kasus korupsi tambang timah hanya satu dari sekian kasus korupsi yang merugikan negara dengan jumlah fantastis. Di lapangan, tambang adalah lahan basah yang banyak mempertontonkan kongkalikong aparat dengan pengusaha tambang. Regulasi yang dapat ditarik ulur, berikut aparat yang kerap menarik sejumlah upeti, kian melicinkan usaha tambang swasta. Jika suatu saat terjadi kasus, hal itu membuat para pebisnis tambang banyak yang kebal atau luput dari proses hukum.
Adanya kasus yang buntutnya kerap mengorbankan rakyat seperti kasus korupsi timah ini sesungguhnya berawal dari lepas tangannya negara dalam mengelola kekayaan alam secara mandiri. Dengan dalih investasi dalam pengelolaan tambang, negara cenderung longgar membuka kran masuk bagi para pebisnis untuk turut mengeksploitasi tambang. Ini bukan hanya untuk pebisnis dalam negeri, korporasi tambang dari luar bahkan banyak yang menjadi pemain dalam mengolah tambang di negeri kita.
Terlebih lagi, regulasi yang negara rumuskan terlihat sangat akomodatif terhadap kepentingan para korporasi. Realitas ini pula yang menyebabkan banyak kebijakan diintervensi korporasi. Hal semacam ini sejatinya kerap menuai kritik karena jelas merugikan rakyat. Meski demikian, negara kekeh dengan kebijakannya. Walhasil, para oligarki tambang tetap melenggang meski suara kritis tidak pernah lengang.
Kendati negara berkomitmen memberantas korupsi di berbagai lini dengan adanya lembaga seperti KPK, komitmen negara bersih dari korupsi masih sebatas wacana. Dalam perjalanannya, KPK cenderung mengalami pelemahan. KPK tidak hanya mengalami ketegangan dengan Polri, tetapi juga dengan DPR yang beberapa kali membahas perubahan UU 30/2002 mengenai KPK dan mengajukan perubahan pasal yang semakin menggerus kewenangan KPK.
Kondisi ini kian menjauhkan cita-cita negara dalam rangka menciptakan lembaga publik yang berintegritas. Belum lagi gaya hidup para pejabat publik yang glamor turut menjadi stimulus untuk lestarinya budaya korup. Di tengah morat-maritnya ekonomi, rakyat justru kerap disuguhkan dengan tampilan pejabat ala kaum jetset. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip hidup masyarakat kapitalisme yang menyandarkan ukuran kebahagiaan pada materi dan standar hidup mewah lainnya yang prestisius.
Kurangnya ketakwaan pada pejabat inilah yang membuat budaya korupsi kian mengakar. Hal ini diperparah dengan sistem sanksi yang tidak berefek jera. Lihat saja sanksi yang negara berikan pada kasus korupsi timah ini, sungguh tidak sebanding dengan kerugian yang mereka hasilkan dari bancakan korupsi itu. Lemahnya sanksi ini sesungguhnya menunjukkan negara telah kalah dalam memerangi korupsi.
Konsep Islam Memberantas Korupsi
Pengelolaan SDA di Indonesia merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal ini, negaralah memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDA. Namun nyatanya, komitmen ini sulit terealisasi dalam sistem kapitalisme.
Ini sungguh berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam menawarkan konsep khas yang mengikat komitmen negara memberantas korupsi tata kelola sumber daya alam dalam atmosfer keimanan. Konsep ini tegak atas komitmen negara untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan merealisasikan kesejahteraan bagi mereka secara utuh dan merata. Negara Islam (Khilafah) menganut prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hukum syariat. Konsep itu adalah sebagai berikut.
Pertama, negara mengatur pembagian sistem kepemilikan. Ditinjau dari sisi kebutuhan manusia pada sesuatu, SDA—termasuk tambang―sesungguhnya terkategori sebagai kepemilikan umum.
Di dalam kitab An-Nidzhamu al-Iqtishadiyu fi al-Islam (Sistem Ekonomi di Dalam Islam), Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa sifat tambang yang membuat mayoritas masyarakat bergantung padanya membuat SDA tambang tidak dapat dikuasai oleh individu. Negaralah yang berhak melakukan pengelolaan dan pendistribusiannya di masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam kisah Abyadh bin Hammal, ia mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyadh bin Hamal ra. telah pergi, ada seorang lelaki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd).” Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah ﷺ mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyadh bin Hammal).” (HR Abu Dawud dan At-Timidzi).
Kedua, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menilai besar maupun kecilnya potensi SDA di suatu area pertambangan. Jika potensi tersebut besar, negara memiliki hak penuh untuk mengelolanya. Sedangkan untuk potensinya kecil atau terbatas, masyarakat diperbolehkan untuk mengelolanya dengan tetap memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai syariat.
Pengelolaan SDA yang dilakukan oleh negara harus bersifat profesional agar tidak ada kolusi antara pihak aparat, pengelola tambang, dan birokrat. Kenyataan ini yang berbeda terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Banyak kegiatan pertambangan yang pengelolaannya justru di bawah perlindungan pejabat yang bekerja sama dengan pengusaha besar dalam industri pertambangan.
Ketiga, ketegasan negara dalam menindak para koruptor pertambangan tanpa tebang pilih. Secara teoretis pada tiap sistem yang ada di dunia ini, tindakan korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan tercela di mata hukum. Hanya saja, sistem sekuler nyatanya menjadi habitat subur bagi praktik korupsi. Ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang menekankan pengawasan berbasis keimanan, mulai dari individu hingga negara.
Pilar Penopang
Dalam Islam, ada tiga pilar yang menyokong terwujudnya prinsip syariat. Pertama, individu yang bertakwa. Dalam kasus korupsi, Islam sudah memiliki konsep preventif skala individu. Tiap individu rakyat menanamkan dalam diri bahwa ada Allah yag senantiasa mengawasi perbuatan hamba. Keimanan inilah yang menjadi alat pemantau saat manusia lainnya tidak mampu membaca hati dan pikiran sesamanya. Rasa keimanan ini pula yang membuat tiap pejabat merasa cukup sehingga cenderung merealisasikan gaya hidup sederhana tanpa haus akan validasi sebagai sosok populis yang merakyat.
Kedua, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan muhasabah lil hukkam (menasihati penguasa). Kultur muhasabah ini lahir dari perintah Allah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap siapapun. Bahkan, Rasulullah saw. menyampaikan banyak hadis terkait keutamaan muhasabah kepada penguasa. Beliau bersabda, “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).
Selain masyarakat umum, tentu berbagai elemen masyarakat lainnya seperti alim ulama, para cendekiawan, dan intelektual. tidak luput untuk senantiasa mengingatkan pejabat agar tidak melenceng dari syariat.
Ketiga, peran negara. Adapun negara bertugas untuk menjalankan sanksi tegas bagi pelaku koruptor sesuai syariat. Tidak ada pengampunan ataupun belas kasihan dalam menjalankan sanksi ini. Sanksi yang ketat dalam Islam selain bertujuan untuk memberi efek jera juga berfungsi untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Hukuman bagi para koruptor ini dapat berupa publikasi, stigma, peringatan, pengambilan aset, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati sesuai ijtihad khalifah.
Khatimah
Dengan demikian, memberantas korupsi membutuhkan komitmen yang harus diringi sistem yang mengikat. Itulah komitmen pada Sang Pencipta, Allah Sang Pemilik Kehidupan. Selama negeri ini masih mengikat janji memberantas korupsi dalam kerangka sistem sekuler kapitalisme, selama itu pula komitmen pemberantasannya hanya gertakan sambal dan isapan jempol. Negeri ini membutuhkan kepemimpinan Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah, bukan hanya kasus korupsi tetapi juga kasus lainnya yang merugikan masyarakat hingga negara. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
