Solusi Islam dalam Memberantas TPPO (Bagian 1/2)

Solusi Islam dalam Memberantas TPPO (Bagian 1/2)

Penulis: Dr. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., C.Me.

Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada mengungkapkan, sepanjang periode 22 Oktober hingga 22 November 2024, pihaknya berhasil mengungkap 397 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menetapkan 482 orang sebagai tersangka, serta berhasil menyelamatkan 904 orang korban TPPO. Upaya penegakan hukum kali ini dinilai berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp284 miliar. (TVOne News, 22-11-2024).

Ia juga menjelaskan bahwa ada empat modus yang digunakan. Pertama, mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Kedua, mengeksploitasi anak maupun dewasa untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Ketiga, mengeksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengantin pesanan (mail order bride). Korban diiming-imingi mahar besar hingga kesejahteraan keluarga, tetapi ternyata dieksploitasi mulai dari kekerasan seksual hingga perbudakan seks. Keempat, mempekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK).

Para tersangka kemudian dijerat Pasal 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Pasal 81 UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Di samping empat modus tersebut, ada beberapa bentuk sarana penipuan lainnya terkait TPPO.

Pertama, online scamming. Korban dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi ternyata jadi operator judi/online scammer. Kedua, program magang fiktif. Mahasiswa ditawarkan magang di luar negeri, tetapi ternyata jadi pekerja kasar dan kekayaannya diperas. Ketiga, perdagangan orang. Korban dibawa ke luar negeri dengan iming-iming pekerjaan menarik, tetapi kemudian dioperasi untuk diambil organ tubuhnya.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, per 2021—2023 ada ribuan kasus yang dialami korban yang berasal dari Indonesia. Pada 2021 ada 361 kasus, 2022 (752), dan 2023 (798). Selama lima tahun terakhir, kasus TPPO bukannya makin berkurang, malah makin meningkat 200—300% setiap tahunnya sejak 2019.

Cerminan Belum Seriusnya Negara dalam Menjaga Rakyatnya

Semua itu niscaya akibat sistem sekularisme dan liberalisme telah tertancap dalam benak seluruh pelaku TPPO. Mereka tidak lagi memperhitungkan mencari nafkah yang halal. Mereka melakukan segala cara untuk mencari uang hingga memperlakukan korban bukan sebagai pekerja pada umumnya, melainkan dengan cara biadab dan jauh dari rasa kemanusiaan.

Dalam Laporan Tahunan 2024 TPPO oleh Departemen Luar Negeri Pemerintah AS, dinyatakan bahwa Indonesia kembali menempati posisi Tier-2 dalam TPPO. Pemerintah Indonesia dianggap tidak memenuhi standar minimum melawan perdagangan orang, tetapi telah meningkatkan upaya dalam investigasi dan penindakan yang berpotensi terjadi TPPO.

UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO sendiri nyatanya tidak melarang semua bentuk perdagangan orang karena UU tersebut masih mensyaratkan “terjadinya kekerasan, penipuan, atau paksaan” untuk membuktikan tindak pidana perdagangan seks anak. Lalu, bagaimana jika korban perdagangan seks anak dilakukan secara sukarela, tanpa penipuan, dan tanpa paksaan?

Sangat minimnya kebijakan negara dalam menyejahterakan ekonomi rakyat serta kurangnya prioritas pemerintah dalam membuka lapangan kerja yang layak dan halal bagi masyarakatnya, makin memicu maraknya korban TPPO (terutama di bidang perdagangan seks anak maupun perempuan) yang secara sukarela menerima tawaran dari pelaku TPPO.

UU 21/2007 dan UU 18/2017 telah menjadi instrumen penegakan hukum upaya pemberantasan TPPO dan pelindungan pekerja migran. Kampanye peningkatan kesadaran pencegahan TPPO melalui media cetak dan elektronik juga telah pemerintah lakukan. Melalui Peraturan Presiden, pemerintah pun telah menugaskan Gugus Tugas PP TPPO yang tersebar di 283 kabupaten/kota serta setiap provinsi (kecuali Papua dan Papua Barat).

Gugus tugas ini melanjutkan implementasi Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO (RAN GT PP TPPO 2020—2024) yang mengharuskan setiap kementerian dan lembaga untuk mengalokasikan sumber daya dan menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemberantasan TPPO.

Pada Laporan TPPO 2024, pengamat menilai bahwa Gugus Tugas PP TPPO ini hanya tercantum di atas kertas atau mengalami kesulitan pendanaan, kurang koordinasi yang efektif dan pemahaman tentang TPPO. Faktanya, negara dianggap belum berhasil mengatasi TPPO secara tuntas.

Belum tuntasnya pemberantasan TPPO ini merupakan cerminan belum seriusnya negara dalam penjagaan kebutuhan rakyatnya di berbagai lini kehidupan. Negara masih tampak abai dalam menyejahterakan rakyatnya sehingga rakyat harus berjuang sendiri mempertahankan hidupnya hingga “terpaksa” menjadi korban TPPO walau harus menggadaikan diri, harga diri, hingga nyawa.

Negara Abai terhadap Rakyatnya

Pertama, abai dalam melindungi perempuan dan anak.

TPPO dan kerja paksa telah memakan banyak korban. Sejak 2019, praktik sindikat TPPO diperkirakan meraup keuntungan hingga puluhan miliar rupiah. Dengan tingginya angka ditambah UU yang kurang tegas dan tidak berdampak efek jera bagi pelaku TPPO yang makin marak, jelas bahwa negara gagal melindungi perempuan dan anak, kelompok rentan yang kerap dieksploitasi dan diperdagangkan. Mereka diiming-imingi gaji besar dan kesejahteraan, tetapi ujungnya ternyata ditipu dan diperdagangkan.

Sindikat pelaku juga acapkali menahan dokumen identitas dan mengancam dengan kekerasan untuk menahan para pekerja migran agar tetap dalam situasi kerja paksa. Pekerja migran Indonesia pun sering dijerat utang oleh agen perekrutan di dalam maupun luar negeri untuk memaksa dan mempertahankan mereka agar tidak meninggalkan pekerjaannya. Mereka juga mengalami indikator perdagangan orang lainnya, termasuk jam kerja yang panjang, tidak adanya kontrak kerja resmi, kekerasan fisik, dan upah yang tidak dibayarkan.

Selain itu, para pelaku perdagangan seks sering menggunakan jerat utang atau tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau asisten rumah tangga untuk memaksa dan menipu kaum perempuan dan anak perempuan, yang pada akhirnya malah menjadi PSK, terutama di Batam, Jakarta, dan Sulawesi Utara, serta di tempat-tempat seperti spa, hotel, bar, dan karaoke.

Kedua, abai dalam mengentaskan kemiskinan struktural.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini telah menyebabkan penguasaan SDA berada di tangan segelintir pengusaha kapitalis (oligarki) yang berakibat sangat fatal. Yang kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Masih hangat terkait viral Pramono, seorang pengepul susu yang memilih menutup usahanya karena tidak mampu membayar tagihan pajak sebesar Rp2 miliar. Juga Nuke Limanov, penjual ayam yang mendapat tagihan Rp500 juta. Tagihan pajak awalnya hanya Rp365 juta, ternyata ditambah tagihan wajib denda sebesar Rp150 juta. Jadilah total nilai hampir separuh jumlah tagihan pokok. (Suara, 4-11-2024).

Di sisi lain, terdapat PP 49/2022 soal kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembebasan PPN susu impor.[1] Ditambah pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. (Bisnis, 23-11-2024).

Tampak gamblang bahwa kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme merupakan sumber kehancuran suatu bangsa. Sangat jelas pula lebih memihak kaum oligarki kapitalis dan menzalimi kaum menengah ke bawah. Ketika kebijakan ekonomi ala kapitalisme memunculkan kemiskinan struktural—si kaya makin kaya, si miskin makin miskin—, pemerintah justru membebani rakyat dengan aneka pungutan pajak, apalagi wacana 2025 PPN akan naik menjadi 12%. Pemerintah pun nyatanya gagal mewujudkan harga pangan yang terjangkau rakyat. Kebutuhan hidup pun melangit, sedangkan sumber penghasilan sulit dicari, bahkan tidak ada.

Kemiskinan struktural yang dialami rakyat ini akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Mereka melakukan bujuk rayu sehingga banyak warga yang mengambil langkah instan, yaitu menerima tawaran bekerja di luar negeri, padahal itu hanya kedok dari perdagangan orang. Bukannya mendapatkan penghasilan besar, para korban justru dipekerjakan secara tidak manusiawi, tanpa upah, seperti perbudakan, bahkan hingga meninggal dunia. Jika berusaha melarikan diri, mereka diancam akan dibunuh.

Di satu sisi, korban yang mulai terbius sekularisme-liberalisme tanpa pikir panjang lagi ingin segera terlepas dari jerat kemiskinan atau ingin segera memperoleh uang dalam jumlah besar. Di sisi lain, jaringan pelaku TPPO dan konsumen TPPO merupakan mereka yang sangat menikmati gaya hidup liberalisme dan sekularisme. Mereka sangat mendewakan kebebasan dan tidak melibatkan standar halal-haram. Mereka menikmati keuntungan dari transaksi TPPO. PSK, penindasan pekerja ABK, hingga jual beli organ manusia, menjadi transaksi yang menggiurkan bagi pelaku TPPO.

Ironisnya, negara belum jua menemukan akar permasalahan TPPO dan pekerja migran. Sekalipun negara dinilai berhasil melakukan penangkapan, penyelamatan saksi dan korban, serta membongkar ratusan hingga ribuan kasus sindikat TPPO tiap tahunnya, tetapi jika solusi TPPO ini tanpa dibarengi keseriusan pemerintah dalam membuka lapangan kerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan pengangguran, sampai kapan pun tidak akan menyolusi tuntas persoalan TPPO dan pekerja migran.

Misalnya, keberadaan Satgas TPPO yang sudah ada 15 tahun, terbukti tidak kunjung mampu mengurangi kasus, bahkan makin meningkat setiap tahunnya. Kian meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, ditambah kondisi rakyat makin sulit dalam mencari lapangan kerja di sektor halal, juga berpeluang meningkatkan kasus TPPO dan pekerja migran. Jika negara gagal menemukan akar permasalahan TPPO dan pekerja migran, jelas negara akan gagal pula dalam memberi solusi tepat dan tuntas.

Akar masalah perdagangan orang di Indonesia dipengaruhi oleh faktor dalam internal negeri dan eksternal luar negeri. Faktor internal dalam negeri berupa kemiskinan dan pengangguran, menjadi faktor pendorong banyak rakyat (termasuk kaum perempuan) untuk menjadi pekerja migran. Faktor internal kedua adalah penegakan hukum atas kejahatan TPPO dan tidak maksimalnya perlindungan negara terhadap PMI. Adapun faktor eksternal, erat kaitannya dengan rantai pasok tenaga kerja di Asia Tenggara maupun kawasan Asia lainnya akibat tatanan ekonomi kapitalisme.

Ketiga, abai dalam menjalankan amanah Pasal 33 ayat (3) dalam menentukan arah pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (yang menguasai hajat hidup orang banyak), saat ini tidak lagi diprioritaskan secara adil merata untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Kebijakan pemerintah atas kecenderungan keberpihakan pada oligarki dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, tampak dari kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam Omnibus Law dan tata peraturan perundang-undangan lainnya.

Arah pembangunan ekonomi dan investasi ala kapitalisme saat ini wajib dievaluasi secara serius. Pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang akan membawa efek menambah pendapatan, nyatanya malah melahirkan ketimpangan. SDA yang melimpah ternyata hanya dinikmati oleh kaum elite, sedangkan rakyat harus menanggung beban pajak dan terus terpuruk dalam kondisi ekonomi sulit.

Keempat, abai atas amanah kekuasaan yang bermakna riayatussu’unil ummah (mengurusi urusan umat).

Kekuasaan bukan hadiah, melainkan amanah dari Allah Swt. untuk dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya kelak. Kasus penembakan sesama polisi akibat pelaku melindungi pelaku kejahatan tambang ilegal, misalnya, hanya merupakan salah satu upaya corruption by law. Corruption by law lainnya dapat lewat korupsi oleh penegak hukumnya, maupun pada upaya perubahan aturan yang telah ada yang disesuaikan dengan berbagai kebijakan yang lebih memprioritaskan penguasa dan mengabaikan rakyatnya. [MNews/GZ]

Bersambung ke Bagian 2/2

Share

One thought on “Solusi Islam dalam Memberantas TPPO (Bagian 1/2)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *