Penulis: Dr. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., C.Me.
Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Sejatinya, faktor utama penyebab TPPO adalah kemiskinan struktural berupa impitan ekonomi yang tiada kunjung ada solusi. Negara terbukti gagal menyejahterakan rakyatnya sehingga rakyat harus berjuang sendiri mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, kunci pemberantasan TPPO ada di tangan negara.
Negara wajib menyejahterakan rakyatnya sehingga faktor pemicu TPPO tidak akan ada. Ketika rakyat sudah sejahtera, mereka tidak akan terdorong untuk bertaruh nyawa demi mengejar kesejahteraan dengan bekerja di luar negeri. Berikut solusi tuntas TPPO dalam perspektif hukum Islam demi teraihnya jaminan kesejahteraan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi korban dan seluruh rakyat.
Pertama, pemberantasan TPPO butuh dukungan sistem.
Solusi bagi manusia hanya tepat jika bersandarkan pada sistem hukum yang berlandaskan pada divine law (hukum Ilahi), hukum Allah Swt. sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunah. Sistem politik Islam memosisikan penguasa sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) sehingga tidak akan bersikap lepas tangan. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam ash-Shultaniyyah menyebutkan kewajiban pemimpin dalam Islam. Salah satunya ialah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap segenap rakyatnya agar mereka merasa aman dari berbagai macam gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. (Muslimah News, 14-2-2023).
Pemerintah akan melarang pengiriman rakyatnya ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang murah dan minim perlindungan. Sebaliknya, pemerintah akan menetapkan kebijakan yang sangat didambakan masyarakat saat ini, yaitu membuka lebar lapangan pekerjaan di dalam negeri secara massal sehingga setiap laki-laki (yang mampu) akan mendapatkan pekerjaan.
Sementara itu, kaum perempuan tidak wajib bekerja sehingga mereka kembali ke tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah. Anak-anak juga tidak perlu bekerja karena kebutuhan mereka sudah dipenuhi orang tua atau walinya, juga negara. Berdasarkan data pekerja migran di Indonesia per Januari—Juli 2023, jumlah laki-laki 63.081 orang dan perempuan jauh lebih banyak (98.168).
Sangat nyata, kondisi peradaban ada di ambang kehancuran. Seorang perempuan yang berfungsi sebagai tulang rusuk yang mendampingi suami, dipaksa menjadi tulang punggung. Perempuan sebagai tiang negara yang seyogianya fungsi utamanya sebagai madrasatul ula (sekolah utama dan pertama) untuk melahirkan generasi terbaik bagi suatu peradaban bangsa, malah dipaksa mencari nafkah ke luar negeri, meninggalkan suami dan anaknya, serta melalaikan fungsinya utamanya sebagai istri dan ibu.
Kedua, Islam memiliki sistem keamanan yang efektif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
Sistem keamanan ini termasuk atas penyalahgunaan teknologi pelaku sindikat TPPO dan pelaku kejahatan lainnya. Negara hanya akan memberi izin transaksi bisnis sesuai syariat Islam. Negara akan melarang prostitusi, klub malam, tempat karaoke, kafe yang menyajikan LC (lady companion, ed.), tarian mesum, atau aktivitas bisnis yang mengeksploitasi penampilan anak di bawah umur, kaum perempuan, dan lelaki. Semua itu dapat mengantarkan perselingkuhan, perzinaan, prostitusi, dan perdagangan orang. Ini karena pada dasarnya, sarana yang dapat mengantarkan pada yang haram adalah haram.
Penerapan sistem pergaulan Islam akan memuliakan perempuan sebagai tiang negara dan penentu masa depan generasi suatu bangsa. Negara secara serius memberikan pemahaman pada warganya agar paham fungsi dari perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga. Kemuliaan seorang perempuan wajib dijaga dengan hukum larangan berkhalwat, ikhtilat, kewajiban menutup aurat, dan berjilbab. Negara menjamin perempuan tetap dapat beraktivitas di sektor publik baik di bidang perdagangan, pendidikan maupun politik dan dakwah tanpa kehilangan kehormatannya.
Pemerintah wajib menerapkan sistem sanksi yang efektif dan memiliki efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta sanksi yang berat sebagai pencegahan agar tidak ada yang berani melanggar larangan TPPO. Pemerintah secara tegas menghukum dan memberantas dengan kekuatan militer negara terhadap warga negara asing pelaku sindikat TPPO internasional. Negara wajib menerapkan sistem sanksi yang tegas dan berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).
Makna “pencegah” adalah agar pihak lain yang bukan pelanggar hukum tercegah untuk melakukan tindak kriminal yang sama. Sedangkan “penebus” bermakna bahwa sanksi tersebut akan dapat menebus dosa pelaku. Hal ini dalam rangka menutup berbagai peluang munculnya kasus TPPO beserta aparat yang bisa disuap untuk memuluskannya. Alhasil, kasus TPPO tidak akan berulang.
Walaupun korban juga terlibat dalam kasus perzinaan, tetapi karena statusnya sebagai korban, maka mereka tidak akan dijatuhkan sanksi. Mereka hanya akan mendapatkan pembinaan dan ta’dib (pendidikan) sebagai bekal keterampilan dan keahlian, serta dikenalkan pada bisnis halal saat terjun ke masyarakat.
Ketiga, negara wajib memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Setiap Kebijakan pemerintahan Islam, harus membela rakyat dan demi kesejakteraan rakyat. Jika masih ada yang belum setuju atau merasa dirugikan, tidak boleh dipaksakan, tetapi penguasa dapat terus mengupayakan dengan cara yang baik.
Dari Abu Maryam al-Azdi ra., ia berkata, “Aku menemui (penguasa) Muawiyah, lalu ia berkata, ‘Kami senang bertemu denganmu, apa yang menyebabkan kamu menemuiku hai Abu Fulan?’ (Itu adalah ungkapan yang biasa diucapkan oleh bangsa Arab). Aku menjawab, ‘Sebuah hadis yang pernah aku dengar, aku akan memberitakan kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang siapa dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang mengurusi sesuatu dari urusan kaum muslim, lalu ia menutupi diri dari keperluan, kebutuhan, dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutupi dirinya dari keperluan, kebutuhan, dan kefakiran.’ Ia berkata, ‘Kemudian Muawiyah menetapkan seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan rakyat.’” (HR Abu Dawud).
Keempat, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya karena pemimpin adalah junnah (perisai).
Sebagaimana layaknya perisai, ia bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Negara wajib menjamin terlaksananya program pengentasan kemiskinan dengan cara menjamin tersedianya lapangan kerja, menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan pokok (makanan, air bersih, pakaian, perumahan), hingga keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan warga.
Penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dalam sistem Islam akan berhati-hati dan takut jika kepemimpinannya menjadi sebab penderitaan rakyat. Mereka akan memastikan setiap kebijakan yang diambilnya akan memberi kebaikan bagi rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Juga akan memastikan terpenuhinya semua hak dan kebutuhan setiap individu rakyatnya.
Dalam Al-Ahzab ayat 58, Allah Taala memberi peringatan keras, “Dan orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman tanpa sebab dosa dan kesalahan yang mengharuskannya mendapat hukuman, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas, mereka tidak akan terbebas dari dosa itu hingga mereka bertobat.”
Penguasa adalah gembala bagi rakyatnya. Sabdanya, “Imam itu adalah laksana gembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Bukhari dan Imam Ahmad).
Negara adalah perisai bagi rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai (junnah). Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim).
Khatimah
Dalam menjalankan sistem kenegaraan untuk mengurusi urusan rakyat, penyelenggara negara wajib sejalan dengan aturan Ilahi, Sang Pencipta alam semesta, yang telah terbukti penuh jaminan dan rahmat Allah Taala. Perolehan kesejahteraan, keteraturan, dan ketenangan akan bersih dari sistem toksik yang penuh kemaksiatan.
Sistem kapitalisme-sekularisme-liberalisme sudah jelas terbukti menghasilkan berbagai kerusakan dan kesengsaraan. Mau berapa bukti lagi agar kita tersadar bahwa tidak ada sistem yang mampu memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi kehidupan ini, selain Islam? Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
[1] PP 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

One thought on “Solusi Islam dalam Memberantas TPPO (Bagian 2/2)”