Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Jika sesuai jadwal, kenaikan akan diterapkan paling lambat Januari 2025. Kenaikan PPN ini dikuti kenaikan PPN Kegiatan Membangun [Rumah] Sendiri (KMS) dari 2,2% menjadi 2,4%.
Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai, kenaikan PPN akan menambah beban masyarakat. “Ini tentu akan menambah beban masyarakat di tengah turunnya daya beli,” ujarnya kepada MNews, Selasa (1-10-2024).
Menurutnya, walau kenaikan PPN KMS diperuntukkan bangunan tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi, tetapi harga bahan bangunan tetap saja mahal.
“Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan mengerek PPN KMS menjadi 2,4%. Hal ini akan menyebabkan harga rumah juga naik. Sebabnya, PPN 12% berlaku untuk semua barang, termasuk bahan bangunan dan semua yang ada kaitannya dengan membangun, termasuk upah tenaga kerja. Multiplier effect-nya biaya membangun naik, maka harga rumah naik dan dikenakan PPN 2,4%,” ulasnya.
Ia melanjutkan, pemerintah mengeklaim kebijakan menaikkan PPN KMS adalah untuk memberi asas keadilan agar kegiatan membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor/developer sama-sama dikenakan PPN.
“Tidak adanya keadilan bukanlah alasan yang dapat diterima sebagai dasar untuk menaikkan PPN. Sebenarnya yang menjadi dasar pemerintah menerapkan PPN dan selalu menaikkannya adalah kelalaian pemerintah sendiri,” kritiknya.
Kelalaian itu, ucapnya, karena pemerintah menerapkan pajak kepada semua orang. “Bagi orang miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tambahan beban pajak makin menambah kesulitan. Apakah ini yang dikatakan pajak memberikan keadilan?” tanyanya retorik.
Pupus
Menurut Iin, dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme akan membuat cita-cita orang memiliki rumah sendiri menjadi pupus.
“Bagaimana tidak, kebijakan pajak menjadi sumber pemasukan utama negara. Seolah tanpa pajak, negara tidak dapat melakukan berbagai pembangunan. Padahal negeri ini amat kaya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan bangunan, baik diolah dahulu oleh negara, maupun dimanfaatkan langsung oleh rakyat,” bebernya.
Sistem kapitalisme, sambungnya, juga menuntut negara untuk menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta dan melakukan privatisasi industri strategis, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan barang tambang yang menjadi bahan-bahan bangunan.
“Pengelolaan sumber daya alam dan privatisasi industri strategis yang menghasilkan bahan bangunan oleh swasta, akan membuat harga bahan bangunan menjadi mahal, karena tujuan swasta adalah meraup keuntungan dari bisnis yang dijalankannya, bukan untuk melayani rakyat dalam penyediaan bahan bangunan yang murah. Adapun nasib rakyat tidak dipedulikan oleh negara,” sesalnya.
Di samping itu, ia menjelaskan, konsep good governance yang dilahirkan dari sistem kapitalisme membuat negara nihil visi riayah.
“Negara tidak peduli dengan kesulitan rakyatnya. Rakyat yang sudah berat beban hidupnya, ditambah lagi dengan kenaikan PPN tentu akan makin berat lagi. Cita-cita memiliki rumah sendiri pun tinggallah impian,” ungkapnya miris.
Ia meyakini, sistem kapitalisme selamanya tidak akan pernah menjamin tersedianya rumah bagi rakyat.
Islam Memberikan Jaminan
Ia lalu membandingkan dengan sistem Islam. “Sistem kehidupan Islam yang memiliki visi riayah, memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok perumahan sesuai mekanisme syariah Islam dan tanpa memberatkan rakyat dengan pajak,” jelasnya.
Tata kelola perumahan rakyat dalam Islam, lanjutnya, menjadikan negara sebagai penanggung jawab yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok berupa rumah sebab Rasulullah saw. menegaskan dalam riwayat Bukhari, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.”
“Negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada swasta/operator. Negara wajib menjalankan tanggung jawabnya mengurusi rakyat dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt.. Negara tidak akan membuat rakyat kesulitan akibat kebijakan yang dikeluarkannya,” urainya.
Hal itu, terangnya, karena Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam,”Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.”
“Kebutuhan rakyat akan bahan bangunan untuk membangun rumah atau merenovasi rumahnya yang rusak, wajib dijamin oleh negara dengan harga murah. Harga murah itu bisa didapat oleh rakyat karena negara mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sesuai syariat,” bebernya.
Menurut aturan Islam, ucapnya, sumber daya alam adalah bagian dari kepemilikan umum. “Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing,” jelasnya.
Terakhir, ia menyampaikan, tata kelola perumahan dan sumber daya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tidak mau harus dikembalikan pada ketentuan syariah Islam.
“Selama tata kelola perumahan dan pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada aturan-aturan kapitalisme, tidak diatur dengan syariat Islam, akan memupuskan cita-cita kebanyakan rakyat untuk memiliki rumah sendiri,” pungkasnya. [MNews/IA]
