Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi kegeraman publik terkait dugaan tegaknya politik dinasti dalam sistem pemerintahan demokrasi yang tampak di Indonesia, aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah buka suara. “Justru yang perlu dikritisi bukan praktik politik dinastinya, tetapi sistem pemerintahan demokrasi. Ini karena sistem demokrasi telah benar-benar melegitimasi munculnya politik dinasti,” ucapnya dalam “World View: Dinasti Politik, Wajah Asli Demokrasi”, Sabtu (14-9-2024) di YouTube Muslimah Media Hub (MMH).
Ia mengatakan, publik masih sering beranggapan, ketika terjadi praktik pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu atau dinasti keluarga tertentu, maka yang dianggap salah di sini adalah aktornya atau pelakunya. “Bahkan, mereka tidak pernah atau tidak banyak mendalami kesalahan atau unsur yang salah pada konsep demokrasinya. Faktanya di mana saja demokrasi berjalan, justru praktik pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu, kelompok keluarga atau dinasti tertentu, terus terjadi,” urainya.
Lebih parah lagi, bebernya, terjadi politik dinasti disebabkan adanya legitimasi undang-undang. “Jadi memang pada praktiknya, politik dinasti itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita harus membaca lebih objektif lagi. Coba kita lihat di negeri-negeri yang menerapkan demokrasi, baik negara berkembang maupun negara asalnya. Praktik politik dinasti benar-benar terjadi di mana saja,” tegasnya.
Ia mencontohkan Bangladesh, Pakistan, atau beberapa negeri-negeri Afrika yang sering kali disebut masih belajar berdemokrasi dan sedang berjalan menuju kesempurnaan dalam menerapkan demokrasi. “Di sana juga terjadi praktik politik dinasti. Kekuasaan dikuasai oleh golongan tertentu, oleh keluarga tertentu, dan sebagainya. Begitu pun juga di negara kampiun Amerika Serikat. Di sana dikuasai oleh klan besar. Pejabat-pejabat penting dikuasai dinasti Kennedy. Ada pula keluarga George W. Bush. Di India, Filipina, dan Singapura tidak jauh beda dengan di Amerika,” jelasnya.
Hilang
Iffah menyampaikan, adanya praktik politik dinasti telah menyebabkan hilangnya kesempatan orang yang berkompeten untuk memberikan kontribusi terbaiknya dengan pemikirannya dan perannya. “Bahkan mereka dijegal dengan politik dinasti sehingga orang berpikir harus menyelematkan demokrasi. Justru yang harus dikritisi lebih mendasar, yakni sistem demokrasi. Kita harus buka mata lebar-lebar, memang praktik buruk demokrasi memang untuk memenangkan kepentingan kelompoknya sendiri dan mengabaikan rakyat,” imbuhnya.
Ia menjabarkan, mereka memiliki legitimasi untuk membenarkan tindakannya dengan mengeluarkan undang-undang atau merevisinya. “Di Amerika dengan lugasnya dipertontonkan keluarga tertentu menjadi langganan penyelenggara negara mulai dari presidennya hingga jabatan strategis lainnya. Tidak ada undang-undang yang mereka langgar karena semuanya sudah direvisi sesuai kepentingan mereka,” jelasnya.
Rakyat jadi geram dan marah, imbuhnya, karena demokrasi secara vulgar dan terang-terangan memanipulasi aspirasi rakyat dan memenangkan kepentingan segelintir dengan menggunakan atribut dan instrumen hukum. “Sebenarnya, yang paling fundamental menjadi kesalahan adalah sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri. Pihak eksekutif, legislatif, atau bahkan yudikatif kompak menyetujui keputusan yang menguntungkan segelintir orang tadi. Semua serba relatif dan kompromistis. Akhirnya yang dijalankan bukan kepentingan rakyat lagi,” pungkasnya. [MNews/IK]
