[Telaah Kitab] Keterikatan pada Hukum-Hukum Syarak, Merealisasikan Otoritas Hukum Syarak dan Menentukan Standar Perbuatan dalam Kehidupan (Bagian 1/3)

[Telaah Kitab] Keterikatan pada Hukum-Hukum Syarak, Merealisasikan Otoritas Hukum Syarak dan Menentukan Standar Perbuatan dalam Kehidupan (Bagian 1/3)

Muslimah News, TELAAH KITAB — Tidak diragukan lagi bahwa keterikatan pada hukum-hukum syarak akan sanggup mewujudkan otoritas hukum syarak dan mampu menentukan standar perbuatan dalam kehidupan. Terwujudnya otoritas hukum syarak akan menjamin stabilitas masyarakat, serta menjamin ketenteraman hidup, hak-hak, dan kepentingan manusia (anggota masyarakat).

Negara-negara maju penganut paham materialisme, seperti Eropa dan Amerika, senantiasa berjuang demi tegaknya otoritas hukum perundang-undangan dan menjadikannya sebagai tujuan paling puncak. Untuk merealisasikan hal itu, mereka memberikan pengorbanan yang paling maksimal.

Otoritas hukum perundang-undangan mampu menjadikan seseorang tidak akan melanggar undang-undang dari segi materi perundang-undangan itu sendiri. Sebabnya, individu tersebut akan tunduk terhadap undang-undang dan tingkah lakunya dipatok sesuai dengan undang-undang. Interaksi antarindividu juga menjadi begitu mudah yang diraih dengan sedikit jerih payah dan pengorbanan.

Otoritas hukum perundang-undangan akan menjadikan negara sebagai “pemelihara” kepentingan rakyat, bukan sebagai penguasa otoriter atas mereka. Sebabnya, otoritas hukum bukan di tangan penguasa, melainkan hanya di tangan undang-undang. Bukan hukum penguasa yang mengatur manusia, melainkan hukum undang-undang. Bahkan, kekuasaan penguasa itu sendiri tunduk di bawah otoritas undang-undang (hukum).

Inilah yang terjadi di Barat. Di dalam diri mereka hanya ada kekuatan moral yang mereka akui kehormatannya. Dengan demikian, mereka bangga dan hormat terhadap otoritas hukum tersebut.

Adapun otoritas hukum syarak bagi kaum muslim telah memiliki kekuatan moral, bahkan lebih dari itu telah melampaui kekuatan tersebut. Mereka telah memiliki kekuatan ruh (yang dibangun dengan adanya kesadaran terhadap hubungan manusia dengan Allah). Itulah hukum syarak sebagai hukum Allah yang disampaikan melalui wahyu.

Lebih dari perasaan mulia mereka lantaran memiliki Islam serta rasa kebanggaan mereka atas dunia dengan memeluk Islam, kaum muslim memiliki rasa takut terhadap siksa jahanam kalau menyimpang dari Islam. Oleh karenanya, mereka senantiasa berharap mendapatkan surga dan kenikmatannya. Ini dilakukan dengan cara mengikuti dan terikat dengan ajaran Islam. Bahkan di antara mereka berharap lebih dari sekadar itu, yaitu memperoleh rida Allah Taala.

Oleh karena itu, otoritas hukum syarak akan menjadikan seorang muslim terikat dengan undang-undang dengan dorongan akidahnya. Ia akan mengambil sikap sebagai pengawal keterikatan terhadap hukum tersebut dengan dorongan akidahnya.

Seorang muslim akan mendisiplinkan perbuatannya dengan keterikatan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai pengawas bagi orang lain agar mematok tingkah laku mereka sesuai dengan undang-undang tersebut.

Firman Allah Swt., “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS Ali Imran: 110).

Maknanya, ia menjadi pengawal keterikatan kepada hukum syarak. Begitu pula, otoritas hukum syarak tidak akan menjadikan interaksi antarindividu sedemikian gampang. Bahkan dijamin akan mengikis pertentangan dalam beragam interaksi di antara manusia. Selanjutnya dengan mudah dapat dijamin tidak akan jatuh dalam pertentangan selama otoritas hukum syarak masih terpatri pada diri (individu-individu) tersebut.

Di samping semua itu, kekuasaan pemerintah sebagai pemelihara urusannya, bukan sebagai kekuatan diktator yang mencengkeram mereka. Ini karena sandaran utama bagi manusia bukanlah penguasa, melainkan semata-mata hukum syarak. Hukum syaraklah yang menjadi sandaran rakyat sekaligus penguasa. Sementara itu, penguasa hanyalah sebagai pemelihara yang mengurusi urusan-urusan rakyatnya dengan hukum syarak. Oleh karena itulah, syarak menyebutnya dengan ra’iyan (pemelihara), “Al imamu ra’in (Imam adalah pemelihara/pemimpin).”

Al-Qur’an sebenarnya telah mengukuhkan otoritas hukum syarak tersebut dengan meniadakan keimanan orang-orang yang tidak mengambil hukum syarak. Mereka tidak menjadikan otoritas hukum syarak sebagai kekuatan yang berlaku dalam interaksi di antara individu.

Firman Allah Swt., “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An Nisa’: 65).

Bahkan itu pun belum cukup. Di samping menghukumi dengan syarak, juga disyaratkan tidak ada sedikit pun rasa berat dalam dirinya serta secara mutlak menerimanya.

Ini adalah gambaran yang paling jelas untuk mendorong terealisasikannya otoritas hukum syarak. Di samping itu, Al-Qur’an memerintahkan agar otoritas hukum syarak diberlakukan dalam berbagai interaksi antara penguasa dengan rakyatnya.

Firman Allah Swt., “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An Nisa’: 59).

Apabila rakyat dan penguasa bersengketa dalam persoalan tertentu, maka Al-Qur’an memerintahkan agar mereka mengembalikannya kepada hukum syarak dan itu menjadi tanda keimanan.

Allah menyatakan, “Farudduhu ilallah war Rasuli (Maka kembalikanlah persoalan ituu kepada Allah dan Rasul).” Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan-Nya, “Dzalika khairu wa ahsanu ta’wila (Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya).” Ini membuktikan adanya penekanan (stressing) serta keharusan untuk mengembalikan persoalan tersebut kepada hukum syarak.

Ini merupakan dorongan yang amat jelas demi terealisasinya otoritas hukum syarak. Dengan ini semua, akan tampak betapa pentingnya terealisasikannya otoritas hukum syarak dalam pandangan Islam.

Adapun penetapan standar aktivitas (miqyasul amal) dalam kehidupan seseorang ditentukan oleh gambaran hidupnya. Dengan gambaran hidup yang dilukiskan, manusia akan melaksanakan suatu perbuatan sesuai gambarannya. Ini karena gambaran inilah yang akan menetapkan pandangan hidupnya. Dengan demikian, ia akan memandang kehidupan dengan satu pandangan yang khas sesuai dengan gambarannya tentang kehidupan.

Dalam pandangan seorang muslim, kehidupan bukanlah kemanfaatan. Kalau ia memandangnya sebagai kemanfaatan, konsekuensinya ia akan membatasi pandangan hidupnya dengan kemanfaatan. Tentu juga bukan kemaslahatan. Kalau ia memandangnya sebagai kemaslahatan, ia akan membatasi pandangan hidupnya dengan kemaslahatan tersebut. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sarana untuk ke akhirat. Manusia hanya akan mengarungi kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah Taala.

Allah Swt. berfirman, “Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia ini dan tidaklah kehidupan dunia ini (dibanding dengan) kehidupan akhirat, melainkan hanyalah kesenangan (yang sedikit).” (QS Ar-Ra’d: 26).

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyat: 56).

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”(QS Al-Baqarah: 77).

“Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) akhirat hanyalah sedikit.” (QS At-Taubah: 38).

Oleh karenanya, gambaran kehidupan dunia ini adalah perhiasan (kenikmatan). Jika diukur dengan kehidupan akhirat, kenikmatan dunia hanyalah kecil. Dunia bukanlah tujuan. Kemanfaatan serta kemaslahatan juga bukan tujuan kehidupan, melainkan hanya perkara yang mesti ada dalam kehidupan. Tujuan seorang muslim semata-mata hanya akhirat. Kehidupan dunia hanyalah jalan menuju akhirat.

Allah Swt. berfirman, “Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui.” (QS Al-‘Ankabut: 64).

Artinya, akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Dari sini, maka perkara-perkara duniawi tidaklah tepat menjadi standar perbuatan serta pandangan hidup. Sesungguhnya, standar perbuatan hanyalah halal dan haram. Jika halal, kita akan melakukannya. Sebaliknya jika haram, kita akan meninggalkannya.

Firman Allah Swt., “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.” (QS At Taubah: 29).

Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya bertentangan dengan keimanan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak kriminal sehingga pelakunya pun layak diperangi. Ini membuktikan betapa pentingnya masalah halal dan haram tersebut.

Halal adalah apa yang dihalalkan Allah. Sedangkan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah.

Rasulullah saw. bersabda, “Apa saja yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya adalah halal. Dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram.”

Diriwayatkan dari Salman al Farisi, ia berkata, “Rasulullah ditanya tentang mentega, keju, dan fira‘ (kulit binatang yang berbulu). Beliau menjawab, ‘Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.'”

Demikian pula yang halal adalah apa saja yang dihalalkan Rasulullah saw. dalam Sunahnya. Sedangkan yang haram adalah apa yang diharamkan Rasulullah saw. dalam Sunahnya. [MNews/RR-YG]

Sumber: Hadits Shiyam

Share

One thought on “[Telaah Kitab] Keterikatan pada Hukum-Hukum Syarak, Merealisasikan Otoritas Hukum Syarak dan Menentukan Standar Perbuatan dalam Kehidupan (Bagian 1/3)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *