Muslimah News, NASIONAL — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sekitar 159 demonstran ditangkap pihak kepolisian saat aksi tolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, (22-8-2024).
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, sebanyak 102 di antaranya merupakan anak-anak. Anis menjelaskan, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan berulang terhadap massa aksi.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyuarakan hal yang sama, terlebih pada mereka yang masih di bawah umur seperti para pelajar.
FSGI mendesak agar pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak—yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas—dapat diperiksa penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya.
Pengamat politik Endiyah Puji Tristanti menyayangkan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani aksi tersebut.
“Sangat disayangkan, tindakan kekerasan dan penangkapan oleh aparat dalam menangani massa aksi penolakan revisi UU Pilkada. Di antara para pendemo adalah mahasiswa dan pelajar kita,” tuturnya kepada MNews, Rabu (28-8-2024).
Endiyah berargumen, pemerintah selama ini masif memberikan sosialisasi pemilu dan pilkada kepada para pelajar dan mahasiswa. “Meminta pemuda berperan aktif dalam politik, memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada, pemuda didorong untuk menggunakan hak pilih suara, menolak politik uang, serta ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” ulasnya.
Ia menyesalkan, giliran pemuda merespons situasi buruk politik di negeri mereka, pemerintah justru tidak menghendaki para pelajar turut aktif terlibat mengawal aksi penolakan pengesahan revisi UU Pilkada.
“Keikutsertaan pelajar dalam aksi tentu karena mereka menganggap melalui aksi mereka bisa mengungkapkan aspirasi mereka sebagai rakyat,” tandasnya.
Ia mempertanyakan, mengapa justru pelajar dihambat ikut aksi dengan alasan pelajar belum cukup umur, hanya ikut-ikutan, belum bisa memahami isu politik yang sedang terjadi? “Jika memang belum cakap secara politik, mengapa suara mereka diminta pada saat pemilu dan pilkada?” ucapnya heran.
Menurutnya, perlu dipertanyakan relevansi konsep dan praktik peran politik pemuda sebagai subjek perubahan yang selama ini diedukasi pemerintah kepada para pelajar.
“Atau sebenarnya memang wajah asli demokrasi hanya menjadikan rakyat termasuk pemuda sebagai ceruk suara, objek politik praktis semata?” tanyanya retoris.
Endiyah menekankan, makin ke sini makin terang benderang terbukanya hipokrisi demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi yang ada justru demokrasi memberikan “karpet merah” kepada oligarki dan politik dinasti yang antirakyat. “Ini fakta, lho!” tegasnya.
Perlu Dikritisi
Ia menilai, kekerasan oleh aparat yang dialami para pelajar peserta aksi kawal revisi UU Pilkada perlu dikritisi karena pemerintah selama ini masif menjalankan proyek deradekalisasi di kalangan pemuda dengan tujuan menjauhkan pemuda dari pola pikir radikal-ekstrimis, mewujudkan generasi cinta damai, dan anti kekerasan.
“Perlakuan aparat terhadap para pelajar jelas kontraproduktif. Bisa memicu munculnya kekerasan baru dari para pelajar. Mereka yang pernah mengalami kekerasan pada saat menyalurkan aspirasi politik kepada negara, bisa membenci negara dan pemerintah,” ulasnya.
Jumlah pelajar yang ditangkap, lanjutnya, tidak sedikit, diperlakukan dengan kekerasan secara massal. Menurutnya, ini bisa membangun dendam politik terhadap negara, muncul rasa kebersamaan senasib mendapatkan perlakuan tindak kekerasan.
“Berikutnya dapat memunculkan semangat perlawanan terhadap negara dan sistem. Gen Z berbeda dengan milenial. Gen Z punya karakter lebih kuat dalam memperjuangkan keinginan, meski di satu sisi mereka rapuh karena tidak punya ideologi,” imbuhnya.
Dalam analisisnya, apabila Gen Z tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang aktivitas politik yang sahih, tindakan pemerintah tersebut akan membahayakannya.
“Kelak di kemudian hari mereka akan tumbuh dengan persepsi kekerasan dan perlawanan terhadap negara dan rezim jika menjadi oposisi. Namun, ketika mereka berkuasa, mereka akan cenderung menindas. Sebabnya, mereka memperoleh kekerasan lebih dini sejak menjadi pelajar. Jiwa mereka terdidik dengan pengalaman panjang hidup dalam kekerasan,” prediksinya.
Endiyah meyakini, ini pasti akan menambah beban negara di masa depan, alih-alih negara bisa mengatasi seabrek problem generasi yang sudah mengantri solusi.
“Arogansi aparat terhadap pelajar telah melahirkan musuh baru pemerintah. Apalagi dalam kisruh politik hari ini, kelompok kiri mulai bermunculan mewarnai pemikiran revolusioner kaum muda memanfaatkan momentum politik,” paparnya.
Bukan Islam
Terkait peristiwa ini, Endiyah memberikan catatan penting bahwa bukan Islam yang melahirkan karakter kekerasan pada generasi muda, tetapi syahwat politik rezim yang menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaan. “Inilah yang memunculkan benih-benih perlawanan terhadap negara,” tukasnya.
Ia juga memaparkan realitas lain bahwa kehidupan liberal-kapitalistik juga mengajarkan kekerasan. “Di sekolah ada pengalaman kekerasan dari para senior, ada juga bulliying, game online yang mempromosikan kekerasan, film dan cinema, circle pertemanan semacam geng motor, dan lain lain,” bebernya.
Adapun Islam, sambungnya, justru sebaliknya. “Islam memberikan arah berpolitik yang benar dan rahmatan lil ‘alamin terhadap generasi muda,” tegasnya.
Dalam hal ini, ia menjelaskan, kritik terhadap sistem dan kekuasaan harus mengikuti tuntunan Rasulullah saw.. “Karakter perjuangan politik yang dicontohkan Rasulullah kepada para sahabat bersifat pemikiran dan tanpa kekerasan. Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana para pemuda meniti jalan perubahan,” terangnya.
Pada masa awal Islam datang, lanjutnya, generasi muda membutuhkan keteladanan dalam memainkan peran politiknya. “Rasulullah saw. hadir memberikan keteladanan, disaksikan oleh para sahabat, bersama para sahabat menjalankan peran politik,” tuturnya.
Oleh karenanya, ia melanjutkan, sepeninggal Rasulullah saw., para khalifah pengganti Rasulullah mengikuti jejak politik yang telah dicontohkan.
“Lahirlah para penguasa muslim yang sangat menyayangi rakyatnya, menjadi pelindung orang-orang yang lemah, dan menerapkan Islam dalam menjalankan roda kekuasaan,” jelasnya.
Jadi, ucapnya, benarlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya yang diriwayatkan Imam Muslim.
“Ya Allah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku ini, kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia,” tutupnya. [MNews/IA]
