Muslimah News, KAFFAH — Dalam beberapa pekan terakhir ini, khususnya menjelang Pilkada, juga menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, panggung politik di Tanah Air makin gonjang-ganjing. Ada yang bernafsu untuk mempertahankan politik dinasti dengan segala cara, termasuk dengan merekayasa berbagai peraturan. Ada yang terus ingin menjegal pihak yang dianggap lawan. Ada yang begitu mudahnya berubah sikap politiknya. Ada yang berpindah-pindah koalisi. Mereka tidak peduli lagi dengan idealisme, apalagi ideologi. Bahkan mereka tidak peduli lagi halal-haram. Semua itu semata-mata demi meraih atau mempertahankan kekuasaan.
Intinya, banyak pihak—baik rezim yang berkuasa, parpol, para anggota DPR, dan semua aktor politik lokal maupun nasional—makin bersikap pragmatis. Bahkan pragmatisme yang mereka pertontonkan makin parah. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya (partainya). Mereka tidak peduli lagi terhadap kepentingan rakyat, padahal mereka semua dipilih oleh rakyat. Bagi mereka, yang penting bisa meraih kepentingannya, tidak peduli bagaimana pun caranya.
Pragmatisme dan Demokrasi
Pragmatisme dapat diartikan sebagai upaya meraih kepentingan tertentu dengan cara-cara yang paling efektif dan paling praktis daripada berpegang pada prinsip/idealisme atau ideologi tertentu. Dengan demikian, asas atau dasar dari pragmatisme adalah aspek kemanfaatan (kemaslahatan) semata. Tidak peduli apakah kemanfaatan yang dimaksud sesuai dengan prinsip/idealisme atau ideologi yang dianut ataukah tidak, juga apakah kemanfaatan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam ataukah tidak.
Dalam konteks demokrasi, pragmatisme sangatlah menonjol. Penguasa, pejabat, wakil rakyat, maupun parpol kerap menunjukkan sikap pragmatis. Dalam arti, mereka bertindak secara politik semata-mata demi meraih kepentingan tertentu. Celakanya, kepentingan yang dimaksud bukanlah kepentingan rakyat, tetapi lebih merupakan kepentingan pribadi, kelompok/partai, oligarki, bahkan pihak asing. Sesungguhnya di antara mereka, seperti presiden dan kepala daerah, juga para anggota DPR/DPRD, bahkan dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan demikian, secara keseluruhan pragmatisme berhubungan sangat erat dengan demokrasi. Demokrasi hari ini makin tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, banyak UU, peraturan, serta kebijakan penguasa dan wakil rakyat yang justru merugikan rakyat. Pihak yang diuntungkan malah oligarki yang berkongsi dengan penguasa dan para wakil rakyat, termasuk partai politik. Contohnya adalah lahirnya UU Migas, UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, dll. Demikian pula UU Pemilu/Pilkada yang didesain untuk melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat.
Standar Politik Itu Halal-Haram
Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, “Politik adalah pemeliharaan urusan umat (rakyat), baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan ketentuan syariat Islam.”
Dengan demikian, politik dalam Islam adalah aktivitas mengurus dan mengelola urusan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini mencakup cara Negara Islam (Khilafah) memimpin, mengatur, dan melindungi umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam negeri (seperti hukum, ekonomi, pendidikan) maupun luar negeri (hubungan diplomatik, jihad, dll.). Dengan kata lain, politik Islam bukan sekadar permainan kekuasaan, tetapi tanggung jawab syar’i untuk menerapkan dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam mengatur kehidupan umat.
Oleh karena itu, politik dalam Islam sesungguhnya terikat dengan halal dan haram. Dalam arti, standarnya adalah hukum-hukum Islam, bukan kemanfaatan (kemaslahatan). Ini karena sesuatu yang dipandang manfaat (maslahat) oleh manusia belum tentu sesuai dengan ketentuan syariat. Apalagi kemanfaatan (kemaslahatan) dalam pandangan manusia acapkali hanya didasarkan pada pertimbangan akal, bahkan hawa nafsu semata. Sebaliknya, semua perkara yang sesuai dengan ketentuan syariat pasti mewujudkan kemanfaatan (kemaslahatan).
Memang betul di kalangan para ulama fikih populer kaidah “Al-Mashâlih al-Mursalah”. Intinya, menurut kaidah ini, ada ragam kemanfaatan (kemaslahatan) yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh nas-nas syariat, tetapi bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan amal.
Namun demikian, kaidah “Al-Mashâlih al-Mursalah” ini banyak dikritik oleh sebagian ulama fikih. Di antaranya karena kaidah ini sering justru menjauhkan umat dari nas-nas Al-Qur’an dan Sunah (Lihat: An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah, 1/443-459). Bahkan kaidah ini, khususnya pada saat ini, sering dieksploitasi demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan syariat.
Dengan alasan kemanfaatan (kemaslahatan), misalnya, muncul fatwa tentang kebolehan memilih pemimpin kafir atau fasik, kebolehan wanita menjadi penguasa, kebolehan berkoalisi dengan partai-partai sekuler, tertolaknya Khilafah, dll. Sesungguhnya semua itu bertentangan dengan ketentuan syariat tentang keharaman memilih pemimpin kafir/fasik dan penguasa wanita, kewajiban menegakkan Khilafah, dll.
Wajib Terikat dengan Syariat
Kaum muslim pada dasarnya wajib untuk selalu terikat dengan Al-Qur’an dan Sunah dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam berpolitik. Banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam untuk selalu terikat dengan syariat Islam. Allah Swt., misalnya, berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 208).
Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjalankan Islam secara menyeluruh/mencakup semua aspek kehidupan dan tidak memisahkan sebagiannya, misalnya politik, dari syariat.
Allah Swt. juga berfirman, “Hendaklah kamu (Muhammad saw.) memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada dirimu.” (QS Al-Maidah [5]: 48).
Ayat ini memerintahkan agar umat Islam menjadikan wahyu Allah Swt. sebagai pedoman dalam memutuskan segala urusan dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan pribadi.
Selain itu, dalam sejumlah hadisnya, Baginda Nabi Muhammad saw. juga memerintahkan umat Islam untuk selalu terikat dengan syariat Islam. Beliau, antara lain, bersabda, “Berpegang teguhlah kalian pada Sunahku dan Sunah Khulafaurasyidin yang terbimbing. Gigitlah Sunah itu dengan gigi geraham kalian.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
Rasulullah saw. juga bersabda, “Aku telah mewariskan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yakni Kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunah Nabi-Nya.” (HR Malik dan Al-Hakim).
Selain itu, Ijmak Sahabat juga telah menunjukkan pentingnya ketaatan umat Islam pada syariat Islam. Salah satu bentuk ijmak ini tecermin dalam tindakan mereka setelah wafatnya Rasulullah. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah baru muncul, mereka selalu merujuk pada Al-Qur’an dan Sunah sebagai pedoman utama.
Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah, beliau pun menegaskan pentingnya berpegang pada syariat Islam. Beliau berkata, “Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak wajib menaati diriku.” (Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, 5/218).
Selain itu, para ulama salaf juga telah menyatakan kewajiban umat muslim untuk selalu terikat dengan syariat Islam. Imam Asy-Syafi’i rahimahulLâh, misalnya, menyatakan, “Siapa saja yang memandang baik sesuatu (tanpa dalil Al-Qur’an dan Sunah), berarti ia telah membuat syariat (baru) dalam agama ini (Qadhi ‘Iyadh, Tartîb al-Madârik wa Taqrîb al-Masâlik, 1/22).
Ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi’i menolak segala bentuk penetapan hukum hanya atas dasar prasangka baik semata-mata yang tidak didasarkan pada dalil-dalil syariat.
Ulama kontemporer, seperti Syekh Wahbah az-Zuhaili, juga menyatakan, “Tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan syariat Islam dalam keadaan apa pun.” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh, 1/25).
Khatimah
Alhasil, sudah saatnya umat Islam meninggalkan pragmatisme, juga sistem demokrasi yang terbukti hanya melahirkan banyak persoalan bagi umat ini. Apalagi inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, manusialah—melalui para wakil rakyat yang acapkali tidak mewakili rakyatnya—yang berwenang untuk membuat berbagai aturan/hukum yang sering didasarkan pada akal dan hawa nafsu semata. Padahal jelas, hak membuat hukum itu hanya ada pada Allah Taala. (QS Yusuf [10]: 40).
Sebaliknya, marilah kita semuanya bersegera untuk mengamalkan, menerapkan, dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan itulah bangsa dan negeri ini akan bisa meraih beragam keberkahan dari langit dan bumi.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []
—*—
Hikmah:
Allah Swt. berfirman, “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Oleh karena itu, Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut.” (QS Al-A’raf [7]: 96). [MNews/YG]
