Muslimah News, NASIONAL— PP 28/2024 yang memuat layanan promotif dan preventif kesehatan yang dikeluarkan pemerintah menuai kontroversi. Pasal kontroversial itu adalah Pasal 103 ayat (4) huruf e yang berbunyi penyediaan alat kontrasepsi. Pemerintah melalui jubir Kemenkes Mohammad Syahril menjelaskan alat kontrasepsi tidak diberikan kepada semua remaja, melainkan untuk remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan.
Di sisi lain, banyak ahli kesehatan dan aktivis hak asasi manusia yang mendukung keberadaan Pasal 103 ayat (4) huruf e ini. Mereka berargumen bahwa remaja berhak mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk kesehatan reproduksi. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
Merespons hal tersebut, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menyampaikan pandangannya. “Pemerintah salah besar mengatasi persoalan remaja tentang KTD dengan mengeluarkan PP 28/2024, yaitu memberikan akses mudah untuk mendapatkan alat kontrasepsi,” ujarnya dalam diskusi “Pro Kontra PP Pemberian Alat Kontrasepsi untuk Remaja”, Ahad (11-8-2024) di YouTube UIY Official.
Menurutnya, pemerintah terlalu menganggap persoalan itu sedemikian simpelnya. “Satu fakta yang sangat memprihatinkan dan ini menyadarkan kita semua karena negeri kita sedang tidak baik-baik saja, terutama terkait hubungan laki-laki dan perempuan atau sesama jenis,” katanya.
Hal tersebut, jelasnya, perlu dipersoalkan secara mendasar. “Pemerintah hanya menyelesaikan akibat dari masalah, tetapi tidak menyelesaikan penyebab terjadinya masalah. Semestinya yang menjadi fokus dari pembahasan dan dicari solusinya [adalah] mengapa marak terjadi perzinaan di kalangan remaja, bukan hanya soal kehamilan yang tidak diinginkan,” urainya.
Pemerintah, menurutnya, adalah institusi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar dan hal itu bisa menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan. “Tanpa akses yang mudah dengan alat kontrasepsi saja sudah banyak perzinaan, apalagi jika nanti PP 28/2024 betul-betul diterapkan. Saya kira dampaknya akan lebih besar,” ucapnya lugas.
Beralibi
Selanjutnya, menurut ahli fikih Islam K.H. Muhammad Shiddiq al-Jawi, salah satu narasumber dalam diskusi, pemerintah berupaya meredam masyarakat dengan beralibi alat kontrasepsi hanya untuk remaja yang sudah menikah.
“Walaupun pemerintah beralibi alat kontrasepsi itu hanya untuk pasangan yang sudah menikah, tetapi jika dicermati, itu tidak ada pasal yang menjelaskan pemberian alat kontrasepsi kepada pasangan yang sudah menikah. Hal itu cuma untuk meredakan masyarakat saja,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah ceroboh dalam mengeluarkan PP 28/2024 terkait pemberian alat kontrasepsi. Ia menyampaikan, Pasal 103 ayat 4 memerinci soal pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksudkan itu meliputi deteksi dini penyakit atau skrining; pengobatan; rehabilitasi; konseling; dan penyediaan alat kontrasepsi.
“Yang poin e tentang penyediaan alat kontrasepsi, ini membuat heboh, katanya ini untuk yang sudah menikah, ternyata aturan itu enggak ada. Itu artinya hanya persepsi dari pihak-pihak yang memberi keterangan seperti juru bicara Kemenkes,” paparnya.
Harus Batal
Jadi, Kiai Shiddiq, sapaan akrabnya, menegaskan, PP 28/2024 harus dibatalkan. Ini senada dengan pernyataan dr. Dewi Inong Inara, Sp.K.K., FINDSDV, FAADV, narasumber kedua dalam diskusi tersebut,
“PP 28/2024 itu tidak ada manfaatnya dan harus dicabut. Kondom dijual di minimarket saja saya protes, apalagi diberikan ke pelajar ke anak-anak sekolah. Jika sekarang mereka berdalih untuk pelajar yang sudah menikah. Mana ada anak sekolah yang sudah menikah? Sekalipun ada itu sangat kecil. Jadi, memang PP ini harus dibatalkan,” tutur dr. Inong.
Menurut dr. Inong, banyak orang yang livernya rusak karena zina. “Yang hobi zina banyak terkena Penyakit Menular Seksual (PMS), tidak hanya HIV/AIDS, buta, stroke, lumpuh karena hubungan seks. Mereka merasa aman pakai kondom, padahal virus HIV/AIDS bia menembus kondom. Prosesnya berzina, homo, lesbi tampak sehat selama tiga bulan, tetapi setelah diare berkepanjangan, akhirnya terkena HIV/AIDS,” urainya.
Kalau sampai kondom dibagikan ke sekolah, menurut dr. Inong, hal itu akan merusak generasi. “Seharusnya pemerintah istigfar, kok bisa kondom dibagikan ke sekolah? Bisa-bisa hancur semua generasi kecanduan zina dan terkena PMS. HIV/AIDS banyak tersebar bukan karena narkoba, tetapi karena zina, apalagi zina sesama jenis,” urainya.
Mencegah Zina
Kiai Shiddiq Al-Jawi mengatakan, andai hukum Islam diterapkan, perzinaan dapat dicegah. “Islam tidak hanya melarang perzinaan tetapi juga melarang perbuatan yang mendekati zina. Oleh karena itu, andai hukum Islam diterapkan secara keseluruhan, maka zina dapat dicegah,” ujarnya.
Di dalam Islam, jelasnya, sudah ada mekanisme yang mencegah terjadinya perzinaan. “Pertama, menundukkan pandangan (ghadul bashar). Apalagi berinteraksi dengan lawan jenis ada anjuran untuk menjaga pandangan dan menundukkannya. Kedua, dalam Islam, dilarang berduaan seorang perempuan dan laki-laki yang belum menikah karena yang ketiganya setan,” jelasnya.
Ketiga, lanjutnya, di dalam Islam ada kewajiban untuk menutup auratnya. Ia mengatakan, seorang perempuan dianjurkan menutup auratnya dan seorang muslimah memang ada area khusus dan publik. Ketika di area khusus, katanya, perempuan dibolehkan membuka auratnya, tetapi di area publik harus menutup aurat dengan benar.
Kemudian, Ustaz Ismail Yusanto menambahkan, akibat dari kesalahan dari sistem hari ini adalah perzinaan tidak dianggap kejahatan. “Padahal di dalam Islam perzinaan adalah kejahatan dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat tegas,” pungkasnya. [MNews/IK]
