Muslimah News, NASIONAL — Merespons tindakan DPR yang melakukan rapat pembahasan revisi UU Pilkada beberapa waktu lalu, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mengungkapkan, ada dua gejala yang terjadi saat ini.
Pertama, gejala electoral authoritarian, yakni kebijakan yang diambil oleh penguasa, baik itu eksekutif maupun legislatif untuk mengubah regulasi atau peraturan yang kemudian memudahkan penguasa itu atau kelompoknya bisa berkontestasi dengan mudah.
“Kalau ada regulasi yang menyusahkan atau membuat penguasa itu tidak bisa bergerak, maka [regulasi] itu diubah,” jelasnya dalam acara Fokus: “Begal Konstitusi Era Jokowi” di kanal UIY Official, Ahad (25-8-2024).
Begitu pula, lanjutnya, ketika ada pihak lawan membahayakan calon yang mereka usung, tentu cara mainnya diubah juga.
Kedua, ia menerangkan, autocratic legalism, yaitu praktik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk mengubah regulasi atau aturan untuk kepentingan mereka.
“Jadi sebetulnya ada irisan, baik dari electoral authoritarian maupun autocratic legalism yang sama-sama mengubah regulasi untuk kepentingannya. Bedanya kalau yang elektoral itu tentu berkaitan dengan sistem pemilu, sedangkan autocratic legalism berkaitan dengan seluruh kebijakan,” ujarnya.
Ia menilai, inilah gejala yang terjadi pada masa rezim Jokowi dan LBH Pelita Umat membaca adanya gejala autocratic legalism sejak 2017.
“LBH Pelita Umat pernah menerbitkan buku berjudul Diktator Konstitusional. Di dalamnya disampaikan bahwa ketika ada aturan main, ada regulasi, ada undang-undang yang kemudian menghalangi kepentingan penguasa, sedangkan penguasa itu ingin melakukan tindakan yang sebetulnya dilarang oleh undang-undang atau merupakan pelanggaran hukum, jadi supaya tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak ilegal, maka aturan mainnya diubah sehingga dianggap sebagai sebuah tindakan legal. Di dalam buku itu sudah kita tulis bahwa tampaknya ke depan—sejak 2017—gejala ini akan makin bertambah,” paparnya.
Puncak Kekesalan
Berkaitan dengan aksi kawal putusan MK oleh masyarakat, baik mahasiswa maupun masyarakat sipil lainnya yang merespons tindakan DPR, Chandra melihatnya sebagai puncak kekesalan.
“Masyarakat sebetulnya sudah melihat gejala autocratic legalism atau diktator konstitusional ini. Namun, tampaknya masih menolerir, tapi sekarang tampaknya tidak bisa ditolerir oleh masyarakat karena penguasa terlalu vulgar menampakkan kepentingan mereka,” ulasnya.
Bayangkan, ucapnya, putusan MK Nomor 70 yang menyebabkan Kaesang tidak bisa masuk pencalonan, dalam waktu 7 jam, DPR membahas RUU Pilkada dan diketok, kemudian langsung masuk rapat paripurna.
“Ini kan luar biasa nih, baru kali ini dalam sejarah Indonesia bisa secepat itu, meskipun akhirnya DPR mendukung putusan MK,” ujarnya.
Ia menyatakan, tindakan DPR tersebut sebetulnya memang menunjukkan seperti itulah wajah demokrasi. “Demokrasi itu cacat. Salah satu celah yang terjadi pada demokrasi adalah koalisi. Koalisi yang saat ini terjadi adalah koalisi yang besar, gemuk, dan kuat. Akibatnya trias politika tidak berjalan, serta menjadi paradoks dan kontradiktif karena legislatifnya berada di bawah kewenangan DPR. Kalau anggotanya terlalu keras terhadap penguasa, sementara partainya berkoalisi tentu bisa dapat peringatan,” cetusnya.
Hanya saja, ia memandang, masih belum banyak yang sadar bahwa demokrasi ini cacat. “Saya tidak bisa menyalahkan masyarakat yang belum sadar cacat celanya demokrasi karena mungkin belum sampai informasi ini ke mereka. Namun, bagi yang sudah paham, mesti melakukan edukasi dengan serius, kemudian diubah regulasinya secara mengakar,” tandasnya. [MNews/RA]
