Muslimah News, NASIONAL — Ribuan mubaligah, bu Nyai, pengasuh pesantren, ketua majelis taklim, dan ustazah yang tergabung dalam Forum Mubalighah Aswaja menyelenggarakan Liqo’ Muharam Mubalighah (LMM) 1446 H. Acara ini digelar sepanjang Muharam hingga pertengahan Safar di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Lombok, Aceh, Medan, Palembang, Padang, dan Bandar Lampung.
Kepada MNews, Senin (26-8-2024), panitia pelaksana menyampaikan bahwa diharapkan acara bertema “Perubahan Hakiki: Tinggalkan Demokrasi, Ittiba’ pada Nabi ﷺ” ini menyuntikkan semangat baru bagi para mubaligah aswaja untuk terdepan dalam mewujudkan perubahan hakiki, meninggalkan demokrasi, dan ittiba’ pada Nabi Muhammad ﷺ.
Panitia menuturkan, acara ini dilatarbelakangi peristiwa besar ketika Amirulmukminin Umar bin Khaththab menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ﷺ ke Madinah untuk membangun Daulah Islam—yang menjadi cikal bakal tegaknya sistem pemerintahan Khilafah Islamiah—sebagai tonggak penanggalan Islam. Dari berbagai kitab sirah nabawiyah, dijumpai metode yang ditapaki Nabi Muhammad ﷺ hingga terjadi perubahan luar biasa, yakni perubahan hakiki dari masyarakat kafir Makkah menuju masyarakat Islam Madinah dengan tegaknya Daulah Islam tersebut.
“Daulah Islam ini di kemudian hari, setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat, menjadi sistem pemerintahan Khilafah Islamiah yang melahirkan peradaban Islam yang agung dan berhasil memimpin dunia hingga 13 abad lamanya dengan wilayah kekuasaan meliputi 2/3 belahan dunia. Khilafah Islamiah telah memuliakan dan menyejahterakan semua umat manusia dan melahirkan peradaban agung yang peninggalannya masih bisa disaksikan hingga hari ini,” ungkap mereka.
Oleh karena itu, mereka menekankan, sudah selayaknya metode perubahan hakiki yang telah dijalani Nabi Muhammad ﷺ menjadi role model bagi umat Islam saat ini yang menghendaki terjadinya perubahan hakiki, dan ini harus diperjuangkan seluruh lapisan kaum muslim, khususnya para mubaligah.
“Perubahan hakiki adalah dari sistem kehidupan sekuler yang memisahkan agama dalam pengaturan kehidupan dunia menuju sistem Islam,” jelas mereka.
Selain itu, mereka menjelaskan bawah sekularisme menjadi pangkal lahirnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan negeri ini yang bertentangan dengan syariat Islam. “Yang halal diharamkan, seperti larangan pernikahan dini. Yang haram pun dihalalkan, seperti penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang akan mendorong terjadinya seks bebas,” cetus mereka.
Pemaparan para Mubaligah
Dalam LMM tersebut juga dipaparkan pandangan para mubaligah di berbagai kota penyelenggara terkait demokrasi dan perubahan hakiki.
Ustazah Saudiah Ummu Alam di Makassar mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang merusak. “Disebut kufur karena menjadikan manusia sebagai pembuat aturan/hukum. Padahal, Allah Swt. telah menegaskan bahwa yang berhak membuat aturan/hukum hanyalah Allah Swt.,” ujarnya mengutip Surah Al-An’am ayat 57, “… Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”
Ning Wardah, nyai muda dari Jember, menambahkan bahwa demokrasi adalah bentuk kemusyrikan terbesar abad ini karena menyamakan suara rakyat dengan suara Tuhan.
Mubaligah Jawa Timur Ustazah Nikmah menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang lahir dari sekularisme. “Ideologi ini berasal dari Barat dan tidak ada hubungannya dengan Indonesia ataupun kaum muslim. Oleh sebab itu, tidak layak kaum muslim mengadopsinya,” urainya.
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi bukan berasal dari Islam, melainkan lahir sebagai jalan tengah antara cendekiawan dan gerejawan Yunani. “Agama dipisahkan dalam pengaturan kehidupan dunia. Gerejawan hanya mengurusi agama, sedangkan pengaturan kehidupan dunia diserahkan kepada raja. Konsep ini jelas bertentangan dengan Islam sebagai agama yang mengurusi akhirat sekaligus mengurusi kehidupan dunia,” jabarnya.
Senada, Ustazah Linda Wulandari asal Medan, Sumatra Utara, mengutarakan, demokrasi tidak pernah datang dan diajarkan dalam Islam. Sebaliknya, demokrasi sudah tertolak sejak asasnya karena membenarkan eksistensi Ilah-Ilah selain Allah Taala.
Ustazah Ummu Aiman, mubaligah Bandung, mengimbau agar umat Islam tidak tertipu dengan istilah “demokrasi islami” yang dikampanyekan agar seolah-olah demokrasi sesuai dengan Islam atau berasal dari Islam.
Ustazah Syafrida di Palembang menjelaskan sebab haramnya demokrasi adalah karena menetapkan kedaulatan di tangan manusia. “Demokrasi dibuat hanya untuk menghalangi tegaknya Islam, tegaknya Khilafah,” ujarnya.
Sementara itu, Ustazah Kholishoh Dzikri, mubaligah Jawa Timur, mengingatkan bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan dengan jalan demokrasi karena demokrasi justru menjadi sumber masalah yang harus diganti. “Bagaimana mungkin akan terwujud perubahan hakiki ketika sumber masalah kerusakan masih dipertahankan? Yang terjadi justru akan mengukuhkan sekularisme, kapitalisme, dan liberalisme. Artinya, derita umat akan terus berlangsung sehingga kaum muslim mestinya meninggalkan demokrasi,” ucapnya tegas.
Perubahan Hakiki
Ketua Forum Mubalighah Aswaja Ustazah Hj. Iffah Ainur Rochmah menyatakan, perubahan hakiki dengan tegaknya Islam kafah dalam institusi Khilafah hanya akan terwujud ketika umat ittiba’ pada dakwah perubahan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ. Ia menjelaskan, metode perubahan yang telah dilalui Rasulullah Muhammad ﷺ harus terimplementasikan dalam dakwah mubaligah aswaja saat ini.
Forum Mubalighah Aswaja pun sepakat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem kufur sehingga haram mengambil dan menerapkannya, haram pula mengajarkan, mengampanyekan, apalagi turut memperjuangkan tegaknya sehingga demokrasi wajib ditinggalkan.
Forum itu juga menyuarakan pentingnya perubahan hakiki dari sistem sekuler demokrasi menjadi sistem Islam dengan Khilafah Islamiah sebagai bentuk sistem pemerintahannya.
Disampaikan, “Khilafah Islamiah adalah sistem pemerintahan baku yang disyariatkan Allah Swt. dalam berbagai nas syar’i. Ayat 30 Surah Al-Baqarah menjadi landasan pokok wajibnya Khilafah sebagaimana disampaikan Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Juga banyak hadis yang menjelaskan wajibnya khilafah dan kepastian Khilafah akan tegak kembali,” sembari mengutip hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Al-Bazzar, “Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti minhaj kenabian.”
Dijelaskan pula bahwa Khilafah Islamiah merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar negara, serta syariat Islam sebagai aturan resmi yang diterapkan untuk mengatur semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu, diharapkan para mubaligah mampu memiliki mindset bahwa dakwah yang dilakukan harus mengikuti jejak dakwah Nabi Muhammad ﷺ.
“Mubaligah tidak cukup mendakwahkan akhlak dan ibadah semata, tetapi harus mendakwahkan Islam kafah. Mubaligah memiliki tanggung jawab untuk memahamkan umat tentang kewajiban menegakkan Khilafah dan pentingnya umat Islam hidup dalam naungan Khilafah. Tidak hanya itu, mubaligah juga harus membuka mata umat akan bahaya demokrasi, bahkan bahayanya bisa mengantarkan pada kekufuran,” demikian kutipan penyampaian forum tersebut.
Menyatukan Gerak
Pada ujung sesi, acara LMM tersebut dipungkasi dengan konsolidasi seluruh peserta untuk menyatukan gerak langkah dan komitmen bersama dalam mewujudkan arus baru mubaligah aswaja. Beberapa poin yang dinyatakan adalah sebagai berikut.
Pertama, menolak tegas sistem demokrasi sebagai sumber kerusakan di negeri ini. Kedua, berkomitmen tidak terlibat dalam sistem demokrasi. Ketiga, bersuara lantang mendakwahkan Islam kafah dan Khilafah. Keempat, berkomitmen untuk ittiba’ pada Nabi Muhammad ﷺ dalam mewujudkan perubahan hakiki. [MNews/RA]
