Muslimah News, NASIONAL — Anggaran pendidikan yang dialokasikan Kemendikbudristek pada RAPBN 2025 mencapai Rp722 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2024 yang mencapai Rp665 triliun.
Menyoroti hal itu, pengamat pendidikan Hadiyatul Fitriyah, M.Si. mengatakan, meskipun anggaran dinaikkan tetap saja terjadi sengkarut masalah pendidikan, masih amburadul. Terlebih menurutnya, dana itu tidak seluruhnya akan disalurkan kepada Kemendikbudristek. “Yang lebih besar akan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) di luar kuasa Kemendikburistek. (Sedangkan) untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan hanya Rp83,19 triliun alias 11%,” tegasnya kepada MNews, Senin (26-8-2024)
Ia pun menjelaskan, dalam anggaran tersebut termasuk alokasi untuk Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun. Padahal menurutnya, program tersebut semestinya tidak menganggu alokasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Terbatas
Menurut Hadiyatul, penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% sebetulnya amat terbatas. “Pasalnya anggaran tersebut (juga) akan dibagi-bagi ke beberapa kementerian yang memiliki program terkait pendidikan, tidak hanya untuk Kemendikbudristek. Terlihat jelas dalam sistem kapitalisme saat ini pendidikan bukan menjadi hak dasar rakyat yang harus dipenuhi pemerintah,” paparnya.
Fakta yang ia temui, masih banyak rakyat yang masih belum bisa mengenyam pendidikan dasar atau wajib belajar, alih-alih ke perguruan tinggi. “Angka putus seolah masih tinggi, infrastruktur dan sarana pendidikan pun masih belum memadai, meski dari tahun 2019—2025 anggaran pendidikan terus dinaikkan,” tukasnya.
Ia pun mempertanyakan, “Jika prioritas atau porsi untuk kualitas layanan pendidikan hanya 11%, mampukah prioritas ini memberikan solusi untuk masalah pendidikan yang ada selama ini? (Apalagi) masih banyak persoalan terkait realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah. Salah satunya pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi perhatian KPK,” bebernya.
Akibat Kapitalisme
Fakta miris yang Hadiyatul paparkan, tidak terlepas dari dampak buruk sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan tata kelola pendidikan amburadul. “Pendidikan seakan barang mewah yang hanya bisa diakses ‘yang berduit’. Padahal dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya.
Ia menyatakan, negara (Islam) akan mengupayakan anggaran tercukupi, sarana yang memadai, sumber saya manusia yang amanah dan mumpuni serta sistem yang tertata rapi agar pendidikan bisa terselenggara dengan baik dan bisa diakses rakyat dengan gratis.
“Hal ini akan terwujud jika kita menjadikan Islam sebagai pengatur kehidupan kita, khususnya dalam penyelenggaran pendidikan, yang memang bersumber dari Sang Khaliq. Negara bertanggung jawab langsung untuk menyelenggarakan pendidikan, artinya negara hadir di tengah-tengah rakyat dan menjamin hak pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan tinggi,” pungkasnya.[MNews/IK]
