Oleh: Ustazah Siti Muslikhati, S.I.P., M.Si.
Muslimah News, FOKUS — Bagi bangsa Indonesia, 2024 adalah tahun politik. Indonesia baru saja menyelesaikan hajatan pesta demokrasi berupa Pemilu 2024 untuk memilih anggota legislatif dan presiden-wakil presiden pada 14 Februari 2024 lalu. Selanjutnya, rakyat akan dilibatkan lagi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tahapan dan jadwalnya sudah dimulai sejak 26 Januari 2024. Pemungutan suara serentak Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Panggung politik daerah sudah mulai ramai dan panas menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27—29 Agustus 2024.
Sekali lagi, harapan dan keinginan umat Islam untuk mendapatkan kepala daerah yang islami, bersih, dan tidak terlibat kasus hukum, berupaya dicanangkan lewat jalur demokrasi. Meskipun umat merasakan adanya kecurangan yang terencana, sistemis, dan masif dalam setiap pemilu, tetap saja sebagian besar umat Islam masih menjadikan jalan demokrasi sebagai tumpuan harapannya.
Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bisa memberi peluang untuk terpilihnya kepala daerah yang siap untuk mengatur provinsi dan kabupaten/kotanya dengan Islam, sekaligus menciptakan kehidupan bersama yang berkah dan diridai oleh Allah Taala?
Oleh sebab itu, kita perlu melakukan evaluasi kritis terhadap mekanisme yang ditawarkan oleh sistem politik demokrasi. Setidaknya, ada beberapa penyebab sistem politik demokrasi gagal dalam menjamin terlayaninya urusan rakyat dengan adil dan manusiawi.
—
Pertama, dari sisi efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sesungguhnya, sistem politik demokrasi merupakan model sistem politik yang membutuhkan dana yang sangat besar dalam setiap tahapan panjang proses politiknya. Dalam tahapan pemilihan pemimpin politik, ada banyak sekali tingkatan pemilihan, mulai dari skala nasional (presiden-wakil presiden dan anggota legislatif), hingga skala daerah (gubernur, bupati/wali kota, kepala desa, dan kepala dusun). Dalam setiap tahapan ini, pasti ada alokasi anggaran dari negara.
Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, negara telah mengalokasikan dana mencapai Rp71,8 triliun, sedangkan anggaran Pilkada 2024 diperkirakan lebih dari Rp41 triliun. Dana itu belum termasuk dana yang harus dikeluarkan oleh calon atau pasangan calon pemimpin politik. Sementara itu, dalam tahapan proses pengambilan kebijakan oleh para pemimpin yang terpilih juga menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.
Dengan alokasi dana yang cukup besar ini, apakah akan terlahir undang-undang yang melayani rakyat secara keseluruhan? Nyatanya, proses politik itu berjalan dari, oleh, dan untuk kelompok yang memiliki modal besar. Ini karena fondasi demokrasi adalah sekularisme yang tidak mengakui kekuatan Allah sebagai pembuat hukum, meletakkan kedaulatan di tangan manusia, serta terjebak dalam orientasi materi (ekonomi) semata.
—
Kedua, dari sisi stabilitas politik dan soliditas pemerintahan.
Sesungguhnya, wajah asli demokrasi adalah mengusung kebebasan individu (liberalisme). Pola hubungan yang dibangun dalam semangat liberalisme ini adalah suuzan (saling berprasangka buruk antar-aktor politik). Berdasarkan prinsip kebebasan individu inilah, maka harus ada partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin politik dalam setiap level. Masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih kepala negara, anggota legislatif, dan kepala daerah hingga terwujud kepemimpinan kolektif. Asumsinya, kepemimpinan kolektif akan lebih baik dan lebih efektif dalam melayani rakyatnya.
Realitasnya, justru kebebasan individu inilah yang cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil dan tidak solid. Kohabitasi dalam pemerintahan (sistem pemerintahan terpecah) terjadi karena pemimpin politik yang terpilih (yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, anggota legislatif, dan kepala daerah) berasal dari partai yang ideologinya berbeda-beda. Apalagi kalau terjadi koalisi beberapa partai politik yang sebenarnya berasal dari ideologi yang berbeda. Juga nyatanya yang menyatukan mereka bukanlah ideologi, melainkan kepentingan-kepentingan jangka pendeknya. Alhasil, peluang untuk pemerintahan terpecah-pecah (tidak solid) menjadi sangat besar.
Model kepemimpinan kolektif yang semata-mata didasarkan kepada kepentingan jangka pendek (hanya merebut kursi kekuasaan) tentu akan cenderung melupakan rakyat saat berkuasa. Rakyat hanya dilibatkan dalam proses pemilihan, itu pun hasilnya sering dimanipulasi dan diwarnai kecurangan. Saat sudah berkuasa, mereka sibuk membagi-bagi kekuasaan itu pada kelompok kecilnya. Rakyat sulit mendapatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan akibat banyaknya deal-deal politik yang terjadi dalam proses politik tersebut.
—
Sistem Politik Islam
Sementara itu, sistem politik Islam mampu menciptakan kehidupan bersama yang adil dan manusiawi, sekaligus mengatasi kegagalan sistem demokrasi melalui beberapa cara.
Pertama, efisiensi proses pemilihan pemimpin politik.
Dalam politik Islam, rakyat dilibatkan dalam proses memilih dan mengangkat penguasa (pihak yang mempunyai otoritas untuk mengatur urusan-urusan rakyat). Tersebab kedaulatan ada di tangan Allah Swt., maka penguasa adalah wakil rakyat dalam menerapkan/menjalankan hukum Allah di tengah kehidupan masyarakat.
Kepemimpinan politik (pemerintahan) dalam Islam adalah tunggal, tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Khalifah adalah kepala negara sekaligus secara riil menjadi kepala pemerintahan. Rakyat hanya sekali dilibatkan dalam proses memilih dan mengangkat kepala negara (yang gelarnya adalah khalifah, imam, atau amirulmukminin) sepanjang kepala negara terpilih tetap menjalankan Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah.
Selanjutnya, hanya khalifah yang berwenang mengangkat orang-orang yang dianggap mampu membantunya (berkapasitas dan berintegritas) dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti muawin (wakil kepala negara), wali (setingkat gubernur) dan amil (setingkat bupati), serta orang-orang lain yang akan duduk dalam struktur negara. Mekanisme ini sangat efisien dalam pembiayaan (anggaran) maupun soliditas penguasa sehingga penguasa bisa fokus pada alokasi anggaran untuk melayani rakyat.
Kedua, efisien dalam proses pengambilan hukum.
Tersebab kepemimpinan politik sifatnya tunggal, maka hanya khalifahlah pihak yang berwenang untuk mengadopsi (legalisasi dan formalisasi) syariat Islam menjadi hukum yang mengikat seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Mekanisme menggali hukum dari nas-nas syarak (Al-Qur’an dan Sunah) juga berjalan secara individual, dalam arti bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi sebagai mujtahid, tidak membutuhkan kerja kolektif. Penetapan hukum secara kolektif justru akan cenderung mewujudkan kompromi dalam penetapan hukum yang hal ini akan melanggengkan berjalannya mekanisme demokrasi.
Jaminan bagi transparansi (akuntabilitas) dalam penetapan hukum, ada pada mekanisme ini, berupa adanya argumentasi syar’i dalam setiap produk hukum yang argumentasi tersebut bisa dipelajari dan dipahami oleh setiap muslim/rakyat. Mekanisme ini sekaligus efisien secara pembiayaan karena cukup mengambil pendapat dari seseorang yang sudah bersungguh-sungguh menggali hukum dari Al-Qur’an dan Sunah, hukum yang diadopsi sudah sah secara syar’i. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
