Polemik Lepas Kerudung, Efek Domino Sekularisme

Polemik Lepas Kerudung, Efek Domino Sekularisme

Muslimah News, FOKUS — Habis viral, terbitlah permintaan maaf. Kebiasaan ini sepertinya sudah mendarah daging di lingkungan pejabat negara. Contohnya BPIP, lembaga ini kembali memicu kegaduhan setelah 18 siswi anggota paskibraka tampil tanpa kerudung saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (13-8-2024). Setelah menuai hujatan dan kritik publik, BPIP pun meminta maaf dan membebaskan kembali 18 siswi tersebut memakai kerudung saat upacara kemerdekaan.

Sebelumnya, BPIP mengeklaim tidak memaksa anggota paskibraka putri melepas kerudungnya. Menurut kepala BPIP Yudian Wahyudi, mereka tidak dipaksa melepas kerudung karena sudah menandatangani surat persetujuan mematuhi aturan yang berlaku.

Kekisruhan polemik kerudung itu bermula dari keputusan BPIP No. 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana menghilangkan poin “Ciput warna hitam (untuk putri berhijab)“ yang dicantumkan dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan BPIP No. 3/2022. Imbasnya, masyarakat meminta kepada pemerintah untuk mencopot kepala BPIP dari jabatannya karena kontroversi yang ia buat beberapa kali.

Efek Domino Sekularisme

Munculnya kebijakan lepas kerudung demi keseragaman tidak terlepas dari pemikiran sekuler kepala BPIP. Wujud nyata dari sekularisme adalah mengesampingkan peran agama (baca: Islam) dalam mengatur kehidupan manusia. Meski akhirnya aturan tersebut direvisi, hal ini tidak menghilangkan jejak sekularisme di negeri ini. Apa indikasinya?

Pertama, kerudung muslimah bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai budaya Arab yang tidak mencerminkan kearifan lokal. Beberapa waktu yang lalu, polemik larangan berkerudung bagi siswi muslimah sempat mengemuka. Peristiwa itu terjadi di sekolah dengan penduduk mayoritas nonmuslim. Penggunaan kerudung menjadi seragam wajib di sekolah negeri juga pernah menghebohkan publik. Meski pihak sekolah menjelaskan aturan wajib berkerudung bagi siswi muslimah dalam rangka menjalankan kewajiban dan membentuk akhlak mulia, tetap saja ada pihak yang mempermasalahkannya lantaran hal itu disebut pemaksaan.

Berdasarkan prinsip sekularisme, kerudung adalah hak asasi individu yang tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam penggunaannya. Alhasil, masyarakat yang berpikir dengan cara pandang sekuler akan mempermasalahkan kewajiban berhijab yang Allah tetapkan dalam Al-Qur’an. Orang-orang yang berpikiran sekuler seperti kepala BPIP akan selalu ada selama negeri ini mengadopsi sekularisme sebagai falsafah dalam menjalankan kehidupan.

Kedua, demi tugas negara dan a. Demikianlah, pengakuan salah satu dari siswi paskibraka. Ia mengaku menerima aturan tersebut demi memenuhi tuntutan tugas negara. Senada dengan pengakuan salah satu orang tua siswi yang ikut melepas kerudung, ia mengaku syok melihat putrinya tidak mengenakan kerudung saat pengukuhan. Meski berat, ia mengaku legowo dengan keputusan tersebut karena mau tidak mau itu adalah konsekuensi dalam mengemban tugas negara.

Dari penuturan siswi dan orang tua tersebut, betapa sekularisme telah hinggap lama dalam pemikiran umat Islam. Pemikiran sekuler ini mendorong seseorang rela melepas kewajibannya kepada Allah dengan dalih melaksakan kewajiban kepada negara, padahal setiap muslim diperintahkan berislam kafah. Allah Taala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al-Baqarah [2]: 208).

Nabi ﷺ juga bersabda, “Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan–Nya, tidaklah umat ini mendengar tentang kedatanganku sebagai Nabi dan Rasul, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya (Al-Qur‘an) kecuali dia termasuk ahli neraka.” (HR Muslim)

Artinya, setiap muslim harus memahami bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Sayang, ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Taala terhalang oleh sistem kehidupan sekuler yang berlaku hari ini. Mau taat secara total, dibilang fanatisme agama atau mabuk agama. Mau taat dalam kondisi apa pun dikatakan terlalu kaku dalam beragama. Bahkan, sangat sedikit generasi muda yang mau menjalankan ketaatannya di tengah gempuran pola dan gaya hidup sekuler-liberal.

Inilah efek domino penerapan sistem sekuler di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Dampak lainnya yang bisa kita lihat dan rasakan dari hasil pendidikan dan kehidupan sekuler ialah identitas keislaman generasi muda makin terkikis habis. Perilaku maksiat dianggap biasa, perilaku taat menjadi fenomena langka dan luar biasa.

Sekularisme lahir dari ideologi kapitalisme yang menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan. Agama hanya terbatas pada pengaturan ibadah ritual antara individu dengan penciptanya. Ideologi ini beririsan dengan prinsip demokrasi yang mengagungkan nilai kebebasan. Terdapat empat pilar kebebasan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan demokrasi, yaitu kebebasan beragama, mengemukakan pendapat, berkumpul, dan pers. Korelasi demokrasi dengan sekularisme tampak pada pilar kebebasan dan pemisahan agama. Keduanya sama-sama berupaya menjauhkan agama mengatur kehidupan.

Pemerintahan demokrasi dan sistem kehidupan sekuler inilah sejatinya yang menjadi racun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhasil, lahirlah produk UU dan regulasi yang bertentangan dengan pandangan Islam dan destruktif. Contohnya, kebijakan terbaru mengenai penyediaan alat kontrasepsi pada remaja dalam PP No. 28/2024 dan frasa “sexual consent” yang terkandung dalam Permendikbud No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang justru melindungi dan melegalisasi perzinaan.

Pandangan Islam

Dalam Islam, berislam kafah adalah perkara yang wajib dijalankan bagi siapa saja yang berstatus sebagai hamba Allah Taala. Kafah yang dimaksud ialah bukan hanya bermakna mengakui dan meyakini Allah Swt. sebagai pencipta manusia. Bukan pula sekadar menjalankan perintah-Nya dalam urusan salat, puasa, zakat, haji, dan membaca Al-Qur’an, sedangkan dalam urusan berpakaian, bergaul dengan lawan jenis, pendidikan, ekonomi, dan politik dikembalikan pada pilihan individu untuk menjalankannya sesuai Islam atau tidak. Tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam sebagaimana demokrasi.

Islam memandang setiap individu muslim wajib menjalankan seluruh kewajibannya kepada Allah tanpa tapi dan nanti, baik dalam kehidupan domestik (pribadi) maupun publik (bermasyarakat dan bernegara). Ada tiga alasan kuat mengapa kita harus taat sepenuhnya kepada Allah Swt.:

Pertama, manusia lemah dan terbatas. Karena sifat ini, manusia tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya. Apakah manusia mengetahui berapa rambut yang rontok setiap hari? Berapa banyak air yang sudah dikonsumsi selama hidup? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sulit yang manusia tidak mampu menjawabnya. Ini baru perkara sederhana yang dapat diindra dan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk terbatas.

Terbatas dan lemahnya manusia juga terdapat pada pemikirannya. Setiap manusia memiliki pemikiran berbeda sehingga harus memiliki standar baku dalam memandang sesuatu. Bagaimana mungkin standar baku ditetapkan jika setiap pemikiran serta keinginan masing-masing manusia berbeda satu sama lain? Ini artinya standar baku itu tidak bisa diserahkan kepada manusia yang memiliki pemikiran berbeda-beda. Dengan demikian, standar baku ini harus dikembalikan pada Zat Yang Maha Tahu segalanya tentang apa yang terbaik untuk makhluk-Nya, yakni baik dan buruk menurut pandangan Allah Taala.

Kedua, hisab Allah Swt. menanti di akhirat kelak. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, sebagaimana firman Allah Swt., “… Apa saja yang di bawa atau diperintahkan oleh Rasul (berupa hukum) kepadamu maka terimalah ia. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (TQS Al-Hasyr: 7).

Ketiga, Allah Maha Tahu segala hal yang terbaik untuk hamba-Nya. Jika Allah memerintahkan menutup aurat dengan pakaian yang sesuai syariat islam, itu pasti aturan terbaik untuk manusia. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka perbuat.” (TQS Yunus: 36). Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Maha Tahu akan seluruh perbuatan manusia yang dilakukan, baik tersembunyi atau terang-terangan. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak taat kepada Allah. Hanya saja, banyak manusia yang enggan menaati Allah dan lebih memilih mengatur kehidupannya dengan aturan manusia, padahal Rasulullah ﷺ menegaskan, “Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Lalu beliau melanjutkan, “Barang siapa menaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga.” (HR Bukhari).

Polemik berkerudung dan berpakaian syar’i tidak akan kita jumpai dalam penerapan sistem islam kafah. Negara berperan sebagai penjaga akidah dan pelaksana hukum syariat sehingga tidak menoleransi perilaku atau kebijakan apa pun yang bermuatan maksiat kepada Allah Taala. Dalam sistem pemerintahan negara Khilafah, standar perbuatan manusia harus didasarkan pada pandangan Al-Qur’an dan Sunah. Sistem pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan hankam diatur berdasarkan syariat islam. Penerapan sistem islam kafah akan menghasilkan individu bertakwa, masyarakat yang senantiasa beramar makruf nahi mungkar, serta pemimpin taat dan amanah. Wallahualam bissawab. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *