[Kabar] Harga Sayuran Anjlok, Pengamat: Pemerintah Tidak Menyiapkan Langkah Jitu

[Kabar] Harga Sayuran Anjlok, Pengamat: Pemerintah Tidak Menyiapkan Langkah Jitu

Muslimah News, NASIONAL — Beredar video momen seorang pria membuang hasil panen sayuran ke drainase. Pria yang diduga petani itu memilih membuang sayuran dari mobil pick up-nya ke arah saluran drainase. Aksinya itu dilakukan lantaran harga sayur sangat murah di pasaran.

‘’Saat ini, banyak petani mengeluh karena harga panen sayuran turun drastis,’’ kata Suhartini, petani asal Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur.

Harga tomat, misalnya, turun dari Rp20.000 menjadi Rp2.000 per kilogram. Brokoli yang sebelumnya seharga Rp15.000 per kilogram kini menjadi Rp9.000. Cabai keriting juga turun dari Rp35.000—Rp38.000 per kilogram menjadi Rp22.000.

Meskipun hasil panen bagus, stok sayuran yang melimpah akibat panen raya dan penurunan konsumsi masyarakat menyebabkan harga sayuran anjlok.

Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menyesalkan, anjloknya harga sayuran ini tidak diikuti oleh langkah jitu dari pemerintah untuk membantu para petani.

“Sungguh miris, anjloknya harga sayuran kembali terjadi. Alih-alih menikmati keuntungan, petani sayuran harus menanggung kerugian yang besar, bahkan modal pun tidak kembali. Sayangnya, menghadapi kondisi ini pemerintah tidak menyiapkan langkah yang jitu,” ujarnya kepada MNews, Kamis (8-8-2024).

Menurutnya, sejauh ini pemerintah dan pemerintah daerah baru melakukan upaya teknis seperti menghimbau ASN untuk membeli sayuran petani, padahal langkah ini jelas tidak cukup.

“Seharusnya pemerintah hadir mengambil kebijakan untuk memitigasi atau mengatasi persoalan sehingga tidak menyebabkan kerugian besar pada petani,” harapnya.

Dalam penilaiannya, ketiadaan upaya mitigasi dan solusi tuntas makin menunjukkan kelalaian pemerintah dalam mengurusi rakyat. Apalagi kejadian ini, ucapnya, hampir terjadi berulang setiap tahunnya yang sangat memungkinkan dilakukan langkah antisipasi.

“Jika ada keseriusan dan pe-riayah-an yang benar oleh pemerintah, tentunya dilakukan sejumlah intervensi, seperti mengatur sistem tanam, menyediakan saprotan murah bagi petani, akses modal, menyediakan tempat penyimpanan seperti cool storage yang memadai, menyediakan infrastruktur pendukung, dan sebagainya,” urainya.

Begitu pula pada rantai distribusi, ia melanjutkan, pemerintah harusnya hadir menjaga agar tidak terjadi distorsi dan gap harga yang sangat tinggi antara petani dengan konsumen, supaya terbentuk harga yang wajar dan saling menguntungkan.

“Namun, realitasnya tidaklah demikian. Para petani harus berupaya sendiri memperjuangkan kesejahteraannya tanpa kehadiran fungsi pemerintah,” sesalnya.

Bahkan, sambungnya, kondisi petani makin tertekan dengan biaya hidup lainnya yang makin berat. Begitu pula, bebernya, keadaan ekonomi para konsumen, yakni mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang makin sulit sehingga daya beli terus merosot.

“Akibatnya, sekalipun harga barang-barang telah murah tetap tidak bisa membeli karena tidak adanya uang,” ungkapnya.

Penerapan Kapitalisme

Emilda menilai, keseluruhan kondisi ini adalah buah yang dirasakan akibat penerapan sistem kapitalisme.

“Sistem politik kapitalisme melahirkan pemerintah yang tidak kompeten mengurusi rakyat. Pemerintah hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator. Sementara itu, pengelolaan pertanian dan pangan diserahkan kepada swasta/korporasi yang menjadikan bisnis sebagai prinsip pengelolaannya. Tidak ada pengelolaan yang bervisi riayah/pelayanan yang tulus kepada rakyat, termasuk petani,” kritiknya.

Bahkan, ia menerangkan, implementasi otonomi daerah sebagai konsep turunan dari sistem politik demokrasi kapitalisme menambah buruk masalah karena menyulitkan distribusi pangan antar daerah.

“Over supply di suatu daerah tidak bisa dengan mudah didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan karena terhambat birokrasi otonomi daerah,” imbuhnya.

Sedangkan menurunnya daya beli masyarakat, menurutnya, adalah buah dari buruknya penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat parah.

“Mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan yang makin buruk sehingga daya beli menurun. Sementara segelintir pihak, yaitu kapitalis, mereka menikmati peningkatan kekayaan yang besar dari penguasaan terhadap berbagai aset ekonomi,” kritiknya.

Sistem Islam

Emilda meyakini, kehadiran sistem Islam, yakni Khilafah, sangat penting karena akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan tegaknya syariah Islam secara kafah.

“Khilafah akan melaksanakan sistem politik Islam yang meniscayakan pemerintah hadir untuk melayani dan mengurusi setiap rakyatnya karena Rasulullah saw. bersabda, ’Imam adalah ibarat penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).’,” ucapnya mengutip hadis riwayat Muslim.

Wujud tanggung jawab ini, urainya, tampak pada kebijakan yang diterapkan mulai dari produksi hingga konsumsi.

“Pada aspek produksi, Khilafah menjamin produksi pertanian berjalan maksimal, petani mudah mendapatkan saprotan dengan harga terjangkau, infrastruktur pendukung pertanian akan disediakan sesuai yang dibutuhkan petani,” jelasnya.

Pada sisi distribusi, lanjutnya, Khilafah menjaga rantai distribusi terjadi secara transparan, harga pangan terbentuk alami dan wajar, sistem logistik pendukung distribusi juga disediakan secara memadai.

“Hal ini dilakukan karena Khilafah bertanggung jawab mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Semua regulasi yang dikeluarkan bertujuan untuk pencapaian kedua hal ini. Kemaslahatan publik akan menjadi orientasi pe-riayah-an negara, bukan kemaslahatan swasta/korporasi,” bebernya.

Begitu pula, ucapnya, tujuan penerapan sistem ekonomi Islam adalah mendistribusikan harta kekayaan kepada semua individu rakyat.

“Sistem Islam sangat memperhatikan mekanisme distribusi supaya tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Mekanisme ini akan menggerakkan roda ekonomi sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, dan dampaknya merata. Pada akhirnya, pelaksanaan sistem ekonomi Islam secara otomatis akan berdampak pada peningkatan daya beli,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *