Muslimah News, NASIONAL— Mencermati maraknya judi online dan sulitnya kebijakan saat ini untuk mengatasi hal tersebut, pengamat politik Fatma Sunardi menyatakan, Islam punya solusinya. Hal ini dipaparkannya dalam Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Darurat Judi Online, Butuh Solusi Sistemis”, Jumat (12-7-2024).
Ia menerangkan, dalam konsep sistem pemerintahan Islam, Khilafah, negara bertanggung jawab mendidik rakyatnya.
“Dalam ruang digital, salah satu yang perlu dilakukan adalah literasi. Semua orang yang masuk ke ranah digital itu sangat paham apa-apa yang membahayakan dan cara Islam mengaturnya,” ungkapnya.
Agar bisa menjangkau ke seluruh rakyat, sambungnya, maka akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian pertumbuhan peradaban karena internet ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. “Untuk itu harus dibekali dengan benar ketika masuk ke ranah ini,” jelasnya.
Apabila literasi digital ini dikembangkan oleh individu atau komunitas, ujarnya, tetap kurikulumnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Khilafah.
Sebaliknya di negara sekuler saat ini, ucapnya, literasi digital tidak ditanggung oleh negara. “Ini karena negara terikat dengan konsep good governance, yaitu suatu konsep pemerintahan dalam sistem demokrasi yang mengharuskan negara bukan satu-satunya pelayan masyarakat. Negara hanya menjadi pelaku “kecil” dalam mengawasi dan melayani rakyatnya, serta harus berpartner dengan swasta atau pihak-pihak lain,” paparnya.
Oleh karenanya, ia melanjutkan, Kemenkominfo saat melakukan pemberantasan judi online bentuknya adalah “gerakan” terkait literasi digital. “Padahal gerakan ini dana dan waktunya terbatas, serta tidak bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Yang sadar dan butuh akan ikut, sedangkan yang tidak sadar, tidak ikut,” kritiknya.
Bahkan, dalam aturan dan penegakan hukum di negara sekuler, UU IT tidak bisa mengikuti dinamika sehingga terjadilah revisi dan pasti mengorbankan pengguna ruang digital karena mereka tidak tahu caranya agar selamat. “Akhirnya salah dan menjadi korban. Inilah karakter UU yang dibuat manusia,” cetusnya.
Sebaliknya dalam Khilafah, tuturnya, aturan yang ada merupakan penerapan dari syariat Islam yang mengikat seluruh warga negara, termasuk pegawai negara dan penguasanya.
“Penegakan aturannya juga bagian dari penerapan syariat Islam dan ini tidak main-main, ada pengawasan. Siapa pun yang melanggar syariat, harus ditegakkan aturannya,” tukasnya.
Kedaulatan Digital
Hanya saja, Fatma menekankan, semua itu hanya bisa dilakukan kalau negara tersebut memiliki kedaulatan digital, yaitu berkuasa penuh terhadap peredaran konten dan informasi di ruang digital. “Negara punya kendali penuh. Kalau saat ini, ketika memblokir judi online, servernya tidak bisa diblokir,” ucapnya menyesalkan.
Ini karena, tambahnya, kontrak server itu dengan Google dan pemerintah tidak bisa memerintahkan Google untuk menghapusnya.
“Artinya, dalam kondisi ini pemerintah tidak menguasai ruang digital atau tidak berdaulat karena sama-sama pengguna atau user. Kalau ada apa-apa, tidak bisa mencegah paltform digital yang “besar” tadi, semacam Facebook, Instagram, dan sebagainya ketika ada penyebaran konten atau iklan judi online,” bebernya.
Untuk mewujudkan kedaulatan digital tersebut, kata Fatma, butuh visi negara. “Saat memahami bahwa ruang digital ini bisa dimasuki musuh kapan pun dan akan menggempur negara, maka ruang ini wajib dijaga,” tegasnya.
Namun, ulasnya, kedaulatan digital hanya bisa terjaga apabila negara membangun back bone atau tulang punggung internetnya sendiri seperti yang telah dilakukan Cina dan AS.
“Negara harus mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, dan pusat datanya sendiri sehingga semua infrastruktur digitalnya–mulai dari properti digital hingga aksesnya–berada di bawah kendalinya. Itu semua membutuhkan riset dan industri yang luar biasa,” paparnya.
Oleh karenanya, ia menyatakan, Khilafah sebagai negara pertama (bukan pengekor-red.) akan membangun sistem politik dan sistem ekonomi. “Kebijakan yang diambil sangat mendukung dan pendanaan baitulmalnya kuat sehingga untuk membangun back bone menjadi sangat mudah,” ujarnya.
Jadi, ia menegaskan, untuk memberantas judi online, tidak bisa terlepas dari kedaulatan digital. “Khilafah pun menawarkan kedaulatan digital untuk kebaikan penggunanya sehingga sudah saatnya Khilafah menjadi visi perubahan,” tandasnya. [MNews/RA]

Sedari awal sistem sekuler hari ini memang tidak ada arti. Hanya Islam solusi hakiki