Bangga Pungutan Pajak Naik? Rakyat Makin Sengsara!

Bangga Pungutan Pajak Naik? Rakyat Makin Sengsara!

Muslimah News, FOKUS – Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bangga atas kinerja jajarannya di Direktorat Jendral Perpajakan (Ditjen Pajak) sebab penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Ia pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ditjen Pajak lantaran dianggap telah berhasil menjadi tulang punggung negara. Hal tersebut ia sampaikan di peringatan Hari Pajak Nasional pada 14 Juli 2024. 

Berdasarkan data dari Kemenkeu, penerimaan pajak mengalami tren yang naik. Pada 1983 penerimaan pajak di Indonesia Rp13 triliun, sedangkan pada era reformasi menjadi Rp400 triliun. Setelah reformasi, penerimaan pajak naik hingga hampir lima kali lipat. Bahkan, pada 2024 penerimaan pajak ditargetkan Rp1.988,9 triliun.

Sri pun mengatakan, untuk membangun negara yang sejahtera dan adil diperlukan dukungan pajak yang baik. Pajak yang optimal, menurutnya, merupakan modal terciptanya kesejahteraan. Inilah yang menjadikan Ditjen Pajak melakukan berbagai cara untuk menarik pajak dari rakyat. Mulai dari menaikan nominal pajaknya hingga perluasan jenis barang yang dikenakan pajak. 

Pajak dari Rakyat Kecil

Peningkatan penerimaan pajak yang dibanggakan ini sejatinya menunjukan peningkatan pungutan atas rakyat. Sudahlah penghasilan tidak menentu, rakyat masih harus dibebani pungutan pajak yang makin hari nominalnya makin besar, dan jenisnya makin banyak. Di antara contoh pajak yang baru-baru ini mengalami kenaikan signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

Namun demikian, pemerintah tetap saja bersikukuh dengan narasinya bahwa pungutan pajak adalah demi kemajuan bangsa. Kalimat “Orang Bijak Taat Pajak” menjadi slogan yang terus dipersuasikan agar terbentuk di benak rakyat bahwa orang yang baik adalah orang yang peduli akan nasib bangsa dan wujud kontribusi nyatanya dengan membayar pajak.

Sebaliknya, pada saat yang sama, mayoritas rakyat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya kian melambung. Asal tahu saja, kian tingginya harga kebutuhan pokok pun tidak bisa dilepaskan dari pajak. Dalam hal ini, sebagai contohnya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang menjual produk atau jasa. Pelaku usaha/perusahaan membebankan PPN kepada konsumen dengan menaikan harga jual barangnya.

Sedangkan di sisi lain, rakyat merasa tidak mendapatkan timbal balik apa pun dari pembayaran pajak. Faktanya, sebagian besar infrastruktur dibangun di perkotaan dan pusat-pusat ekonomi. Sebaliknya di daerah terpencil, jembatan reyot yang membahayakan nyawa tidak diperhatikan. Ketakmerataan pembangunan benar-benar terjadi secara kasat mata.

Tidak hanya itu, rakyat pun lebih sering disuguhi gambaran gaya hidup mewah para pejabat. Sementara itu, terus bermunculannya pejabat pajak yang tersandung korupsi seolah menjadi hal biasa. Belum lagi saat pemerintah menetapkan tax amnesty (pengampunan pajak) kepada orang-orang kaya dengan alasan optimalisasi pungutan pajak. Sungguh kondisi ini semakin mengikis rasa keadilan karena rakyat yang serba kekurangan malah terus “dipalak”.

Pajak dalam Demokrasi

Beban berat rakyat dalam memenuhi pungutan pajak merupakan konsekuensi atas diterapkannya sistem demokrasi kapitalisme. Sistem pemerintahan ini menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam pendapatan negara. Dengan begitu, berjalannya roda pemerintahan pada akhirnya membutuhkan pemasukan yang sangat besar dari pajak.

Mirisnya, sudahlah rakyat dibebani pajak, belanja negara nyatanya tidak mengenal skala prioritas. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan di pusat ekonomi, sedangkan di pelosok desa masih banyak yang belum terjangkau oleh pembangunan serupa. Begitu pula gaji dan fasilitas mewah para pejabat terus saja dinaikkan anggarannya di tengah banyaknya guru honorer yang tidak mendapatkan gaji layak.

Inilah potret buram pemerintahan demokrasi kapitalisme. Besarnya pungutan pajak atas rakyat merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Pemerintah yang seharusnya mengurusi umat dan memberikan fasilitas hidup yang layak, nyatanya malah sebaliknya.

Pajak dalam Islam

Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara. Pajak atau dharibah adalah pajak yang dipungut hanya kepada warga kaya laki-laki saja. Warga yang tidak memiliki kelebihan harta, yang dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja pas-pasan, tidak akan ditarik pajak.

Selain itu, pungutan pajak bersifat temporer dan hanya diberlakukan jika baitulmal (kas negara) kosong. Artinya, jika sudah kas baitulmal sudah terpenuhi, maka pungutan akan dihentikan. Penggunaan dana dari dharibah, misalnya untuk jihad, gaji tentara, maupun industri militer, yang itu semua sangat urgen dipenuhi.

Contoh lainya adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan atau jalan. Jika infrastruktur tersebut urgen untuk dibangun, sedangkan baitulmal kosong, maka negara akan memberlakukan pajak. Namun, jika pembangunan itu tidak urgen, misal sudah ada jembatan atau jalan alternatif, maka negara tidak akan memaksakan pembangunan tersebut. Dengan begitu, alokasi anggaran baitulmal benar-benar tepat sasaran dan menurut skala prioritas.

Sumber Utama Baitulmal

Dharibah atau pajak bagi negara Islam (Khilafah) bukanlah sumber pemasukan utama, bahkan negara akan sangat jarang menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan baitulmal. Penerimaan baitulmal yang begitu besar dan banyak berasal dari sumber selain pajak, dan jika dioptimalkan jumlahnya akan sangat melimpah.

Adapun sumber pemasukan Khilafah, pertama dari anfal, ganimah, fai dan khumus. Anfal dan ganimah adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir melalui perang di medan pertempuran. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata artileri, barang dagangan, bahan pangan dan lainnya.

Harta fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari orang kafir tanpa pengerahan pasukan dan tanpa kesulitan, atau tanpa melalui peperangan. Khumus adalah seperlima yang diambil dari ganimah. Seluruh harta ini dapat diperoleh jika terjadi peperangan dengan negara kafir harbi.

Kedua, kharaj, yaitu hak atas tanah bagi kaum muslim yang diperoleh dari orang kafir baik lewat peperangan, maupun perjanjian damai. Status tanah kharaj ini tetap berlaku walaupun pemiliknya menjadi muslim.

Ketiga, jizyah yaitu hak kaum muslim yang diberikan Allah Swt dari orang-orang kafir sebagai tanda ketundukan mereka kepada Islam. Jizyah berhenti dipungut saat orang kafir tersebut masuk Islam.

Keempat, harta milik umum, yaitu harta yang ditetapkan kepemilikannya oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya bagi kaum muslimin dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslimin. Individu boleh mengambil manfaatnya tetapi tidak boleh memilikinya secara individu. Hasil dari kepemilikan umum inilah yang menjadi andalan utama pemasukan baitulmal.

Harta milik umum ini meliputi minyak bumi, gas alam, tambang emas, uranium, timah, batu bara, bijih besi, hutan, laut, perairan, dan kekayaan alam hayati lainnya. Semua itu telah Allah Swt anugerahkan kepada negeri-negeri muslim.

Masih banyak sumber pemasukan lain bagi Khilafah, seperti usyr, harta milik negara, harta tidak sah dari para penguasa dan pegawai negara, harta hasil usaha yang terlarang dan denda, khumus dari barang temuan dan barang tambang, harta orang murtad, harta yang tidak ada ahli warisnya, serta zakat. Semua itu bisa ditetapkan sebagai pemasukan negara, jika negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan Islam.

Khatimah

Dengan demikian, peningkatan pemasukan pajak sejatinya memperlihatkan kepada kita akan kesengsaraan rakyat yang juga makin besar. Kesejahteraan rakyat tidak akan mungkin terwujud selama pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Untuk itu, berharap sejahtera dalam sistem demokrasi kapitalisme jelas bagai mimpi di siang bolong.

Sudah selayaknya kita kembali kepada sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Khilafah tidak akan menjadikan pajak sebagai tulang punggung negara, sebab sumber utama pemasukan negara begitu melimpah. Dengan penerapan syariat islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah, keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan benar-benar terwujud, Insyaallah. [MNews/KR-NA]

Share

2 thoughts on “Bangga Pungutan Pajak Naik? Rakyat Makin Sengsara!”

  1. MasyaAllah, luar biasa nya Syariat Islam/ Sistem Islam dalam mensejahterakan rakyatnya , tidak kah umat ini tau hingga ia butuh untuk hidup di bawah sistem yang mulia ini?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *