Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah dengan bangga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia makin membaik. Hingga kuartal 1-2024, perekonomian tumbuh 5,11%. Bahkan, Presiden Jokowi mengatakan saat ini Indonesia masuk dalam tiga besar negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jokowi pun mengajak masyarakat untuk bersyukur sebab di tengah krisis dunia, perekonomian Indonesia cukup tangguh. (CNBC Indonesia, 2-6-2024).
Sejak tahun lalu, inflasi tercatat rendah pada level 2,57%. Angka kemiskinan pun turun ke level 9,36%, termasuk pengangguran turun ke level 5,32%. Gini ratio yang menggambarkan ketimpangan di sebuah negara juga turun di angka 0,388. Inilah sederet hitung-hitungan ekonomi yang menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia sedang naik ke atas.
Namun demikian, klaim bahwa ekonomi Indonesia membaik, dianggap tidak sesuai dengan realitasnya. Gelombang PHK malah kian deras pada tahun ini. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 10.800 pekerja tekstil di dalam negeri telah menjadi korban PHK dari Januari—Mei 2024.
Ribuan pekerja tekstil tersebut di-PHK akibat pabrik tempat mereka bekerja tutup karena tidak sanggup bertahan. Ekonomi Jabar, misalnya, paling terpukul sebab 42% perekonomian Jabar disumbang oleh industri Tekstil Produk Tekstil (TPT). Alhasil, jumlah pengangguran kian bertambah dan orang miskin dipastikan ikut bertambah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap adanya PHK di tengah perekonomian yang merangkak naik adalah sebuah kewajaran. Ini karena meski perekonomian terbilang baik, tetapi sebetulnya belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Alhasil, dibutuhkan investasi yang lebih besar lagi sebagaimana dilakukan negara-negara maju saat ini.
Investasi Menguntungkan?
Sayangnya, investasi yang tinggi tidak serta-merta menjadikan rakyat mudah mencari pekerjaan. Lihat saja saat Indonesia menerima banyak investasi, nyatanya PHK malah makin menjadi. Data Kementerian Investasi/BKPM mencatat investasi yang masuk kuartal 1-2024 mencapai Rp401,5 triliun atau meningkat 22,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Namun, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, ada 7.694 buruh yang di-PHK periode Januari—Februari 2024. Walaupun menurut BPS jumlah pengangguran di Indonesia berkurang, tetapi selain jumlahnya masih sangat besar (7,2 juta orang per Februari 2024), pertambahan pekerjaannya pun didominasi oleh perdagangan yang sebagian besarnya UMKM.
Artinya, korban PHK memang tidak semua menganggur. Banyak dari mereka yang banting setir berjualan dengan skala kecil (UMKM) demi menghidupi keluarganya. Lantas, jika memang pekerjaan banyak di UMKM, buat apa ada investasi skala besar yang membangun banyak pabrik-pabrik besar?
Belum lagi mudarat investasi lainnya, seperti penggusuran lahan warga. Atas nama proyek strategis nasional (PSN), banyak para petani yang kehilangan sawahnya, sedangkan kompensasi yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan kerugiannya. Pembangunan pabrik yang katanya dapat menyerap tenaga kerja, nyatanya di awal pembangunannya malah menghilangkan mata pencarian para petani.
Apalagi jika berbicara masalah ekologi. Sudah banyak pembangunan pabrik yang merusak lingkungan. Lihatlah Sungai Citarum yang hingga kini masih menjadi buangan limbah berbahaya pabrik-pabrik. Air penduduk sekitar banyak yang tercemar sehingga merugikan kualitas ruang hidup mereka. Misalnya di Desa Laksanamekar, Padarang, Jabar, para petani akhirnya gagal panen karena tanaman padi yang ditanam membusuk lalu mati akibat dialiri air bercampur limbah.
Artinya, jangankan menurunkan PHK, adanya investasi telah jelas merugikan masyarakat. Masyarakat malah kehilangan mata pencarian, ruang hidup yang bersih dan nyaman, juga sumber mata air yang jernih. Bahkan, atas nama investasi, perusahaan kerap mengkriminalisasi warga yang menolak lingkungannya dieksploitasi.
Paradoks Kapitalisme
Penerapan ekonomi kapitalisme menjadikan investasi sebagai “dewa penyelamat” ekonomi. Kapitalisme berfokus pada produksi sehingga akumulasi modal adalah yang utama. Makin tinggi modal, makin tinggi produksinya. Inilah yang akan mengantarkan pada profit yang melimpah karena dengan modal tinggi, perusahaan bisa menguasai usaha dari hulu ke hilir.
Saat perusahaan raksasa makin banyak, diharapkan bisa “menetes” ke bawah dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Fenomena ini dikenal dengan istilah trickle-down effect. Sistem kapitalisme mendogma para pengusung dan pelakunya agar terus membuat perusahaan raksasa dalam menciptakan kesejahteraan.
Namun kenyataannya, cita-cita tersebut tidak pernah terealisasi. Keuntungan yang diberikan perusahaan besar ke masyarakat jauh lebih kecil dari kerugiannya. Masyarakat harus kehilangan tanah, pekerjaan, hingga usaha kecilnya saat ada perusahaan besar bercokol di tempat tersebut.
Dogma lainnya adalah negara akan mendapatkan untung besar saat membangun korporasi besar bahkan multinasional, yaitu dari penerimaan pajak. Sayangnya, lagi-lagi keuntungan yang tidak seberapa itu bukan masuk kas negara, malah melainkan masuk ke tas pejabat. Buktinya, megakorupsi yang melibatkan petugas pajak hingga kini tidak kunjung selesai.
Sejalan dengan itu, negara kapitalis menyerahkan seluruh urusan rakyatnya pada swasta. Banyaknya perusahaan besar yang menyediakan sejumlah kebutuhan dan fasilitas hidup bagi rakyat, dianggap kemajuan ekonomi. Negara mendapatkan keuntungan dari pajak dan rakyat dianggap diuntungkan karena seluruh kebutuhan hidup jadi tersedia.
Sayangnya, tersebab yang menyediakan kebutuhan hidup adalah perusahaan, sudah dipastikan aksesnya tidak akan merata. Hanya yang memiliki uang yang mampu mendapatkannya. Kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, hanya orang kaya yang dapat mengaksesnya. Sedangkan sebagian besarnya tidak bisa mengaksesnya dengan layak. Lihatlah betapa angka stunting kian tinggi yang artinya akses makanan bergizi tidak mengalir kepada masyarakat miskin.
Begitu pun paradoks pembangunan rumah mewah dengan banyaknya keluarga yang tidak bisa memiliki rumah. Kenapa para pebisnis itu tidak membangun rumah-rumah sederhana yang murah saja agar mampu dijangkau masyarakat biasa? Jawabannya karena mereka adalah para pengusaha properti. Mereka sedang mencari untung, bukan sedang beramal jariah.
Ekonomi Islam
Oleh karenanya, investasi bukanlah solusi atas sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seberapa pun baiknya indikator ekonomi, selama masyarakat masih kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut masih menjadi persoalan besar. Terlebih, indikator-indikator makro ekonomi (inflasi, gini ratio, kemiskinan, pengangguran) adalah hitung-hitungan agregat, sangat tidak merepresentasikan kondisi umat yang sebenarnya.
Dalam Islam, indikasi baiknya ekonomi adalah ketika kualitas hidup seluruh masyarakat juga baik. Kepala keluarga memiliki pekerjaan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan layak. Seorang ibu fokus pada kewajiban utamanya, yaitu ummu wa rabbatul baiti. Begitu juga seorang anak, gizi dan pendidikannya terpenuhi.
Tidak akan ada kontradiksi antara hitung-hitungan ekonomi dan kondisi rakyat sebab pandangan pertama dan utama sebuah persoalan adalah pada manusianya itu sendiri. Dalam Islam, persoalan kemiskinan, kelaparan, atau tidak adanya lapangan pekerjaan, bukanlah persoalan ekonomi, melainkan persoalan manusia yang harus segera diselesaikan berdasarkan kemaslahatan manusia.
Khatimah
Walakhir, sangat wajar jika dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang dikejar hanyalah hitung-hitungan ekonomi, bukan kondisi riil masyarakat. Negara kapitalis seperti tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan umat. Sebaliknya, dalam Islam, negara hadir untuk mengurusi dan melindungi umat sehingga umat pun akan merasakan betapa para pemimpin adalah ibu bagi mereka. [MNews/Gz]
