Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Jagat literasi tengah heboh akibat program pemerintah yang bertajuk Sastra Masuk Kurikulum. Pada 20 Mei 2024, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan program ini untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi murid yang menjadi salah satu tujuan utama dari gerakan Merdeka Belajar.
Kementerian mendorong guru untuk memanfaatkan karya-karya sastra yang sudah dikurasi sebagai bahan ajar berbagai mata pelajaran, tidak hanya Bahasa Indonesia. Namun, guru tetap perlu mendampingi proses pembacaan yang dilakukan murid sehingga dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra.
Kementerian juga telah membuat Panduan Rekomendasi Buku Sastra (Kemdikbud, 20-5-2024). Di dalam panduan tersebut ada 177 daftar judul buku karya sastra meliputi novel, cerita pendek, puisi, dan lainnya yang akan dipakai guru sebagai bahan ajar. Terdapat 43 judul buku untuk SD, 29 judul buku untuk SMP, dan 105 judul buku untuk SMA.
Memuat Konten Negatif
Begitu dirilis, program ini langsung mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak. Kritikan dan penolakan berbagai pihak ini beralasan. Pasalnya, daftar buku yang direkomendasikan tersebut dinilai bermasalah.
Ada buku-buku yang memuat kekerasan fisik, konten cabul, kekerasan seksual, pedofilia, dan L687. Misalnya novel berjudul Puya ke Puya karya Faisal Oddang yang menceritakan tentang tindakan kekerasan seksual, pedofilia, dan mempromosikan L867. (Gatra, 30-5-2024). Buku lain berjudul Semua Untuk Hindia karya Iksaka Banu juga memuat konten cabul (Detik, 30-5-2024). Buku Saman karya Ayu Utami juga dianggap tidak aman untuk anak SMA, tetapi masuk dalam daftar rekomendasi. Bahkan, buku lain yang mungkin dianggap “aman” faktanya menormalisasi aktivitas pacaran dan merokok.
Daftar buku yang direkomendasikan tersebut juga dituding tidak akurat memberikan gambaran tentang buku sehingga sarat disinformasi. Bahkan, muncul dugaan daftar tersebut dibuat dengan ChatGPT. (Tempo, 29-5-2024).
Program Sastra Masuk Kurikulum juga dituding akan menambah beban guru karena harus mempelajari daftar setebal 784 halaman yang sarat disinformasi demi memilihkan bacaan untuk para muridnya. Sebelum memberi penugasan, guru harus sudah membaca buku yang akan ditugaskan hingga tuntas.
Kurikulum di negeri ini pun kerap gonta-ganti tergantung kebijakan menteri. Dengan demikian, sastra yang sesuai dengan materi di dalam kurikulum juga akan berubah terus. Apakah guru tidak “terengah-engah” mengejar perubahan-perubahan yang akan terjadi?
Selain itu, bagaimana memastikan ketersediaan buku-buku tersebut di perpustakaan sekolah? Jika murid harus membeli, tentu memberatkan. Jika sekolah yang menyediakan, apakah anggarannya mencukupi? Sedangkan saat ini masih banyak sekolah yang sarana dan prasarana pendukung literasinya memprihatinkan. Jangankan untuk literasi, sekadar gedung sekolah yang layak saja belum merata di seluruh Indonesia.
Walhasil, target meningkatkan minat baca dan literasi murid jika dibandingkan dengan ikhtiar penguasa untuk melayani rakyatnya terasa jauh dari realisasi. Program yang dibuat oleh penguasa justru menjadi polemik. Buntutnya, Kemendikbudristek menarik daftar rekomendasi buku sastra untuk direvisi (Detik. 30-5-2024).
Sastra, Tidak Lepas dari Sistem yang Mewadahi
Program Sastra Masuk Kurikulum tidak lepas dari kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di Indonesia. Sayangnya, asas sekularisme telah menjadikan kurikulum ini jauh dari nilai-nilai agama yang sejatinya sangat penting bagi pengaturan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, target peningkatan minat baca dan literasi justru didominasi oleh muatan bacaan sekuler.
Demikianlah posisi sastra dalam kehidupan. Sastra merupakan ranting dari pohon sistem yang memiliki asas tertentu. Saat ini sistem yang diterapkan adalah kapitalisme yang berasaskan sekularisme. Adapun cabang-cabangnya adalah kebebasan (liberalisme) di berbagai bidang kehidupan. Sastra kemudian menjadi ranting dari cabang kebebasan berpendapat dan berpikir.
Pada akhirnya, keuntungan materi lebih mendominasi tujuan penulisan karya sastra, meski sebagian sastrawan masih konsisten mencerdaskan bangsa. Akibatnya, di dalam sistem sekuler tumbuh subur karya sastra yang menuruti selera pembaca, yaitu seputar pergaulan bebas, perselingkuhan, horor, dan sejenisnya. Jauh dari tujuan mencerdaskan bangsa. Selera pembaca ini terbentuk karena alam kehidupan kita yang memang didominasi sekularisme. Jadi supply maupun demand sastra sama-sama sekuler.
Kondisi ini menyulitkan kita untuk meraih tujuan pendidikan berupa mewujudkan generasi bertakwa dan berkarakter mulia. Di satu sisi kita ingin mewujudkan generasi yang memiliki wawasan luas karena gemar membaca, tetapi terbentur pada keberadaan buku bacaan yang didominasi pemikiran sekuler.
Memang ada buku-buku sastra islami di pasaran. Penulis sastra islami yang idealis juga masih ada. Namun, alam sekuler justru memberi ruang lebih luas bagi karya sekuler. Sedangkan karya islami hanya diberi ruang yang sangat sempit.
Butuh Naungan Sistem Islam
Semangat meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca harus dibangun dari tujuan yang benar. Demi apa? Jika semata meningkatkan skor PISA, muatannya bisa negatif, yaitu sekuler, liberal, syirik, porno, dan sebagainya. Oleh karenanya, penetapan tujuan ini sangat penting. Tujuan program literasi tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan secara umum.
Target meningkatkan minat baca dan literasi sangat cocok (kompatibel) dengan sistem pendidikan Islam karena tujuan pendidikan di dalam Islam adalah mencetak generasi berkepribadian Islam dan membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan.
Pendidikan berasaskan akidah Islam sehingga target dan materi pendidikan mengerucut pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut dan sesuai dengan tsaqafah Islam. Oleh karenanya, di dalam sistem pendidikan Islam tidak akan ada muatan-muatan negatif seperti kesyirikan, sekularisme, liberalisme, pornografi, L867, dan sebagainya.
Adapun upaya membangun generasi cerdas literasi di dalam sistem Islam (Khilafah) dilakukan secara komprehensif. Diawali dari azam menyambut perintah Al-Qur’an untuk membaca dan memikirkan. Selanjutnya perintah syariat untuk menjadi muslim yang memiliki ketinggian ilmu karena menentukan derajat kemuliaannya. Dua hal ini mendorong generasi muslim gemar membaca.
Sosok berilmu seperti ulama dan ilmuwan menjadi profil impian setiap murid, bukan selebritas dan influencer seperti hari ini. Negara memfasilitasi dengan menggratiskan pendidikan dan semua fasilitasnya, termasuk menyediakan perpustakaan yang koleksinya terlengkap sedunia. Murid boleh meminjam buku sebanyak apa pun asalkan masih dalam batas kemampuannya untuk membaca. Perpustakaan Baitul Hikmah menjadi salah satu contoh nyata atas hal ini.
Dalam Khilafah, perpustakaan tidak hanya berisi buku dan penjaga perpustakaan yang bersifat administratif. Namun, negara menyediakan para pakar keilmuan untuk berkantor di sana dan siap berdiskusi tentang isi buku dengan para pengunjung.
Secara finansial, negara menyiapkan dana yang besar untuk membangun perpustakaan yang menyediakan koleksi buku yang lengkap. Perpustakaan ini tersedia merata di berbagai wilayah Daulah Khilafah sehingga setiap warga negara bisa mengaksesnya.
Negara mengapresiasi para penulis untuk membuat karya yang bermanfaat bagi umat. Bagi mereka ada penghargaan finansial, misalnya hadiah berupa emas seberat bukunya, sehingga mereka makin semangat membuat karya yang mencerdaskan umat. Setiap warga bisa membaca karya yang bermanfaat tersebut karena negara yang mencetak dan mendistribusikannya ke berbagai penjuru negeri secara cuma-cuma.
Namun, jika ada buku yang merusak pemikiran umat, negara akan melarang peredarannya. Inilah strategi Khilafah untuk mewujudkan kecerdasan literasi pada generasi muslim dan sekaligus membentengi mereka dari muatan negatif dalam karya literasi. Wallahu alam bissawab. [MNews/Gz]
