Dokter Asing Bisa Melayani Pasien BPJS, Langkah Pongah Liberalisasi Kesehatan

Dokter Asing Bisa Melayani Pasien BPJS, Langkah Pongah Liberalisasi Kesehatan

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dokter asing yang direkrut bekerja di Indonesia bisa melayani pasien BPJS Kesehatan dengan syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter dan Surat Izin Praktik (SIP) di Indonesia, sekaligus ketentuan lain yang diatur oleh Kemenkes.

Izin bekerja untuk dokter asing ini pun sudah diatur dalam UU Kesehatan. Ia bahkan mempersilakan bagi rumah sakit yang selama ini sudah bekerja sama dengan BPJS untuk dapat mengajukan proposal permohonan kebutuhan dokter asing di rumah-rumah sakit tersebut. (Kompas, 27-5-2024).

Mandat UU Kesehatan

Sejenak menengok ke belakang, pemerintah melalui UU Kesehatan yang disahkan 2023 lalu memang memungkinkan adanya perekrutan dokter asing berpraktik di Indonesia. Untuk kita ketahui, Pasal 248 Ayat (1) UU Kesehatan menyatakan, WNA yang bisa praktik di Indonesia hanyalah tenaga medis spesialis dan subspesialis, serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu yang telah mengikuti evaluasi kompetensi.

Evaluasi kompetensi dilakukan oleh menteri di bidang kesehatan dan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, serta konsil dan kolegium. Lebih lanjut, evaluasi kompetensi tersebut meliputi penilaian kelengkapan administratif dan kemampuan praktik. Sedangkan untuk penilaian kemampuan praktik, yakni berupa penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi.

Selanjutnya ada Pasal 251 yang mengatur bahwa mereka bisa praktik di Indonesia apabila terdapat permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan, untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan, serta untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali hanya untuk dua tahun berikutnya.

Adapun bagi WNA lulusan dalam negeri dapat melaksanakan praktik sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia dengan syarat memiliki STR dan SIP. Mereka hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.

Di samping itu, UU tersebut sangat berkelindan dengan fakta bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan dokter spesialis. Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan median Asia Tenggara yakni 0,20 per 1.000 penduduk. Sementara itu, rasio dokter umum adalah 0,62 dokter per 1.000 penduduk di Indonesia, lebih rendah dari standar WHO, yakni 1,0 per 1.000 penduduk. Tidak pelak, ini makin menjadi legitimasi untuk merekrut dokter asing.

Ironi Nakes

Di tengah target perekrutan dokter asing, dunia nakes sejatinya tengah ditimpa ironi. Pandemi yang telah merenggut banyak korban dari kalangan nakes hingga membuat Indonesia sebagai negara dengan angka kematian nakes tertinggi di Asia saat itu, nyatanya tidak lantas membuat nasib nakes membaik. Karut-marut seputar nakes masih saja bagai hantu gentayangan.

Hal ini di antaranya terbukti dari hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di 28 RS vertikal pendidikan bagi 12.121 PPDS per Maret 2024. Survei tersebut dilakukan oleh Kemenkes dengan hasil yang menunjukkan banyak calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental, yakni sebanyak 22,4% mahasiswa PPDS terdeteksi mengalami gejala depresi. Dari total 22,4% tersebut, PPDS yang mengalami gejala depresi tengah menjalani program spesialis (Sp1) dan subspesialis (Sp2).

Jika diperinci, ada 2.716 PPDS yang mengalami gejala depresi, 1.977 di antaranya mengalami depresi ringan, 486 depresi sedang, 178 orang mengeluh depresi sedang-berat, dan 75 orang mengalami depresi berat. Terhitung dalam dua pekan terakhir, terdapat 3,3% PPDS yang merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun, 322 orang (2,7 %) merasakan hal tersebut selama beberapa hari, 52 orang (0,4%) merasakan lebih dari separuh waktu, dan 25 orang (0,2%) merasakannya hampir setiap hari.

Peristiwa yang tidak kalah miris adalah tingginya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran yang dalam hal ini kita masih belum bicara biaya pendidikan dokter spesialis. Secara umum di PTN di Indonesia, kedokteran adalah jurusan papan atas, yang tentu saja memiliki UKT termahal, bahkan uang pangkal yang tidak kalah fantastis. Namun mengingat persaingan mereka ke depannya dengan keberadaan dokter asing, ini seolah mengabaikan begitu saja seluruh ironi dan karut marut nasib nakes maupun pendidikan para calon dokter dan dokter spesialis tadi. Astagfirullah.

Langkah Pongah Liberalisasi Kesehatan

Kita tidak bisa menyangkal bahwa sektor kesehatan dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah lahan untuk meraih profit. Hal ini bahkan sudah diaruskan secara internasional sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, semua anggota WTO juga merupakan anggota GATS (General Agreement on Trade in Services).

GATS sendiri adalah salah satu perjanjian di antara negara-negara anggota WTO yang mulai berlaku pada Januari 1995 yang bertujuan untuk memperluas tingkatan liberalisasi pada sektor jasa. Terdapat 12 sektor jasa yang diatur dalam GATS, yaitu sektor bisnis, keuangan, konstruksi, kesehatan, pendidikan, transportasi, distribusi, lingkungan, pariwisata, olahraga dan budaya, jasa lainnya, dan jasa komunikasi.

Atas dasar ini, tidak heran keberadaan dokter asing sejatinya perpanjangan tangan dari berkibarnya liberalisasi kesehatan. Dengan liberalisasi tersebut, penyaluran dan lalu lintas tenaga kerja dokter asing menjadi terbuka lebar, padahal di baliknya ada nasib serombongan dokter lokal yang ditumbalkan.

Parahnya lagi, berhubung sektor kesehatan telah dipandang menurut paradigma bisnis, dokter dan nakes lainnya justru tidak ubahnya instrumen bagi industrialisasi sektor kesehatan. Kondisi ini jelas makin menghancurkan posisi tawar sekaligus muruah nakes, tidak terkecuali dokter lokal.

Pada saat yang sama, SDM anak bangsa yang berprofesi dokter juga dilanda berbagai tekanan dan beban, baik itu dari sisi biaya dan kurikulum pendidikan, maupun aspek psikologis dan beragam tantangan setelah lulus menempuh pendidikan. Terlebih ketika harus menerima tugas penempatan di daerah terpencil sebagai konsekuensi jika tidak mampu menempuh pendidikan spesialis akibat kendala biaya. Hal ini tentunya memiliki tantangan tersendiri, seperti faktor sosial kemasyarakatan dan juga keamanan di daerah pelosok setempat, padahal pemerintah juga belum tentu menjaminnya.

Lebih dari itu, mereka bahkan seperti dikooptasi bahwa untuk menjadi dokter yang sukses secara ekonomi. Tidak menjadi dokter spesialis, maka harus menjadi birokrat/pejabat struktural di kementerian terkait. Untuk itu, jika kembali dikaitkan dengan payung kebijakan perekrutan dokter asing, semua ini tidak ubahnya langkah pongah keberlangsungan liberalisasi di dunia kesehatan.

Pengelolaan Kesehatan dalam Sistem Islam (Khilafah)

Kita harus menyadari bahwa wujud asasi kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok publik yang mekanisme pengelolaannya sebagaimana fasilitas umum. Secara syar’i, fasilitas umum adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika kesehatan di tengah masyarakat tidak terpenuhi, jelas berpotensi menimbulkan keguncangan. Kondisi inilah yang tengah terjadi sekalipun sudah dipoles berbagai cara, termasuk melalui keberadaan BPJS.

Dengan begitu, penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan jelas tanggung jawab negara. Hal ini justru akan sangat berat jika dibebankan kepada rakyat. Oleh sebab itu, kita tidak semestinya membiarkan pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab tersebut. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Tidak heran, pengelolaan kesehatan versi kapitalisme jelas berbeda nyata dengan Khilafah. Sistem kesehatan Islam dengan politik kesehatannya adalah bagian integral dari sistem kehidupan Islam. Dalam Khilafah, pengelolaan kesehatan tidak boleh ada paradigma bisnis. Kesehatan bukan semata perkara kemanusiaan, melainkan sektor publik sehingga haram untuk dikapitalisasi maupun diliberalisasi. Konsep yang demikian ini menjadikan sistem kesehatan dalam Khilafah tidak akan tercemar oleh aspek bisnis dan industrialisasi.

Pada titik ini pula, Khilafah berperan penting untuk menyediakan nakes, baik itu dari sisi keberadaan dokter dan perawat, juga sistem pendidikan ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan yang kondusif dan memadai. Kebutuhan masyarakat terhadap jumlah dan kualitas nakes dan jaminan kesejahteraannya akan mengaktualisasikan terjaganya idealisme dan dedikasi mereka bagi terwujudnya tanggung jawab negara yang hadir dengan visi dan misinya yang mulia.

Sudah menjadi rahasia umum, masa keemasan Khilafah mampu menghasilkan para dokter hebat yang ilmunya masih bisa kita nikmati manfaatnya hingga kini. Menurut kutipan dari buku History of the Arabs oleh Philip K. Hitti dan jurnal “Origin and Development of Unani Medicine: An Analytical Study” oleh Arshad Islam, begitu banyak ilmuwan Islam yang membawa kemajuan dalam bidang kedokteran dunia. Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Az-Zahwari hanyalah sedikit di antaranya.

Khilafah juga telah membuktikan mampu menyediakan fasilitas kesehatan terbaik di dunia di masanya. Fasilitas kesehatan khususnya milik pemerintah akan dikelola di atas prinsip pelayanan penuh dengan anggaran bersifat mutlak berbasis baitulmal. Khalifah Al-Walid I dari Khilafah Bani Umayyah diketahui sebagai penguasa yang pertama kali mendirikan fasilitas layanan kesehatan di kalangan muslim, yang disebut dengan bimaristan.

Imam Ath-Thabari mencatat setidaknya ada dua peranan Khalifah Al-Walid I dalam pembangunan institusi kesehatan di kalangan muslim. Pertama, ia membuat lebih banyak sanatorium untuk penderita lepra; dan kedua, memulai pembangunan bimaristan di Damaskus. Bimaristan ini disebut sebagai cikal bakal sistem rumah sakit pada era modern. Selain merawat orang sakit, bimaristan juga menyediakan dokter, serta obat-obatan. Pada masa selanjutnya, kita mengenal nama-nama bimaristan, seperti Al-Bimaristan an-Nuri dan Al-Bimaristan al-Manshuri. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *