Muslimah News, NASIONAL — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar acara deklarasi dan diskusi untuk mendukung Palestina pada 7 Mei 2024. Acara ini dihadiri ratusan civitas academica dan diselenggarakan serentak oleh 172 perguruan Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia. Dukungan yang diberikan meliputi donasi, pemikiran, dan semangat untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Palestina.
Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. menekankan pentingnya memahami berbagai perspektif dalam tragedi kemanusiaan di Palestina. Dukungan finansial dan kemanusiaan yang diberikan oleh UMM menunjukkan komitmen mereka dalam membantu Palestina.
Diskusi menghadirkan Haryo Prasodjo selaku pakar pemikiran politik Islam dan Pradana Boy ZTF, Ph.D. selaku duta perdamaian nasional.
Haryo Prasodjo menekankan pentingnya melihat konflik Palestina-Yahudi dari berbagai perspektif. “Ada banyak tantangan untuk penyelesaiannya. Tantangan utama adalah dominasi negara-negara pro Yahudi dalam sistem PBB, yang seringkali memegang hak veto,” ujarnya.
Untuk mencapai keberhasilan, salah satu rekomendasi Haryo adalah perlunya dukungan solid dan konkret dari negara-negara muslim.
Pendudukan Yahudi
Menanggapi hal di atas, akademisi Umi Sa’adah, S.Kom, M.Kom. mengingatkan bahwa untuk mencari solusi konflik Zion*s Yahudi-Palestina harus meninjau ulang sejarah awal mula pendudukan Yahudi atas Palestina.
“Konflik Zion*s Yahudi-Palestina sebenarnya berakar dari pendudukan Yahudi atas wilayah Palestina. Gagasan ini dimulai pada 1897 oleh Theodor Herzl yang ingin mendirikan negara Yahudi untuk mengakhiri penindasan terhadap bangsa Yahudi,” ujarnya kepada MNews, Selasa (21-5-2024).
Umi melanjutkan, Yahudi mengeklaim wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat sebagai Tanah Terjanji.
“Upaya mendapatkan Palestina dari Khilafah Usmani ditolak oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II, sehingga Zion*s berkesimpulan bahwa cita-cita mereka hanya bisa terwujud jika Khilafah Usmani dihancurkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ucapnya, setelah runtuhnya Khilafah pada 1924, terjadi eksodus besar-besaran komunitas Yahudi ke Palestina. “Pada 1948, dengan dukungan Inggris dan PBB, negara Zion*s Yahudi dideklarasikan. Selama Zion*s Yahudi menduduki wilayah Palestina, konflik ini akan terus berlanjut,” jelasnya.
Dalam analisisnya, inti masalah konflik ini terletak pada perebutan wilayah dan hak atas tanah. “Zion*s Yahudi, dengan dukungan internasional terus memperluas wilayahnya melalui pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina dan tindakan militer yang sering kali merugikan penduduk sipil. Sementara itu, rakyat Palestina berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka atas tanah yang diduduki dan hak untuk kembali ke rumah mereka yang hilang akibat pendirian oleh Zion*s Yahudi,” bebernya.
Amerika Serikat, jelasnya, memiliki peran signifikan dalam mendukung Zion*s Yahudi, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomatik. Dukungan ini, menurutnya, terlihat dalam bantuan militer yang besar dan veto di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang mengkritik Zion*s Yahudi.
“Tawaran yang kerap kali diberikan untuk menyelesaikan konflik ini adalah solusi dua negara yang mengusulkan pendirian negara Palestina di samping Zion*s Yahudi. Solusi ini tidak bisa diterima karena melegitimasi pendudukan Yahudi atas tanah Palestina tanpa memberikan solusi nyata bagi pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali,” kritiknya.
Umi menilai, para pemimpin dunia Islam juga gagal dalam memberikan solusi yang efektif. “Alih-alih mengirimkan tentara atau senjata untuk mengusir Zion*s Yahudi, mereka hanya bisa berkoar-koar di mimbar-mimbar atau media masa menyampaikan kecaman tanpa makna,” ungkapnya..
Menurutnya, banyak negara muslim yang terikat dengan kepentingan politik dan ekonomi sehingga menghalangi untuk mengambil tindakan tegas terhadap Zion*s.
“Selain itu, perpecahan di antara negara-negara muslim sering kali melemahkan posisi mereka dalam mendukung Palestina,” sesalnya.
Khilafah
Ia berpendapat, solusi hakiki untuk konflik ini adalah melalui jihad dan penegakan kembali Khilafah. “Khilafah, atau pemerintahan Islam global, akan menyatukan seluruh umat Islam. Sejarah membuktikan, ketika Khilafah masih ada, wilayah Palestina terlindungi,” bebernya.
Namun ketika Khilafah tidak ada, jelasnya, penjajahan di sana terus berlangsung. “Jihad adalah bahasa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sudah banyak perundingan damai dilakukan, tetapi hasilnya nol besar. Mereka tetap saja merangsek masuk ke wilayah Palestina karena mereka tidak ingin berdamai sampai cita-cita Negara Yahudi Raya terwujud,” ulasnya.
Oleh karena itu, ucapnya, satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah dengan jihad. “Ketika Khilafah tegak, jihad bisa dilakukan dengan lebih baik. Dengan potensi tentara dan perlengkapan militer yang dimiliki oleh umat Islam sedunia yang berhasil disatukan oleh Khilafah, tidak sulit menyelesaikan persoalan Palestina dengan tuntas,” yakinnya.
Ia menerangkan, Khilafah sejatinya dibutuhkan oleh umat Islam sedunia yang tengah hidup dalam kesempitan akibat penerapan sistem sekular serta adanya penjajahan gaya baru oleh negara-negara besar.
“Khilafah adalah junnah (perisai-red.) yang dari masa ke masa telah membuktikan kehadirannya sebagai benteng penjaga umat Islam,” tutupnya, seraya membacakan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ‘Sesungguhnya al-imam (Khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.’,” tutupnya. [MNews/IA]
