[Kabar] Pemerhati: Arahan pada Raker Kesehatan Nasional Tidak Ada yang Baru

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Raker Kesnas) di International Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, pada 24—25 April 2024 dengan tema “Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas”.

Pada rakernas ini dinyatakan ada hal yang berbeda. Pertama, untuk pertama kalinya pemerintah akan menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai haluan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di daerah.

RIBK seperti yang diamanatkan dalam UU Kesehatan mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan dari program follow money menjadi money follow program. Anggaran kesehatan tidak dipatok 5% atau 10%, melainkan sesuai dengan kebutuhan prioritas program.

Kedua, UU Kesehatan menitikberatkan strategi kesehatan pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit melalui program promotif dan preventif. Ini dilakukan dengan pemenuhan 100% alat kesehatan puskesmas, pustu, dan posyandu yang dilakukan secara bertahap selama 2024—2028 serta pembangunan 48 puskesmas baru di 48 kecamatan.

Ketiga, upaya untuk mempercepat pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh daerah akan diintensifkan sehingga akses yang baik tidak hanya berpusat di Pulau Jawa tapi di beberapa pulau besar lainnya.

Tidak Baru

Mencermati hal ini, pemerhati kebijakan publik Dr. Rini Syafri menegaskan bahwa tiga arahan tersebut tidak ada yang baru. “Tiga arahan Menkes tersebut sebenarnya tidak ada yang baru, yakni, masih dalam bingkai politik kesehatan kapitalisme yang paling bertanggung jawab atas wajah suram kesehatan masyarakat Indonesia,” tuturnya kepada MNews, Kamis (2-5-2024).

Lebih dari itu, tambahnya, ketiga arahan tersebut hanyalah untuk agenda percepatan capaian aspek yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi menjadi inti politik kesehatan kapitalisme, yaitu upaya kuratif yang diselimuti indutrialisasi atau bisnis kesehatan dan upaya preventif yang direduksi ke tataran klinis.  

Ia mengulas percepatan target industrialisasi kesehatan yang ditegaskan pada arahan pertama tentang keharusan penggunaan konsep money follow program, yakni konsep performance base budgeting atau anggaran berbasis kinerja.

“Dalam hal ini, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mendatangkan keuntungan. Konsekuensinya, ketika bisnis dijadikan spirit, maka relasi negara dan rakyat di bidang kesehatan dipandang sebagai persoalan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, ungkapnya, percepatan target industrialisasi kesehatan juga terkesan kuat pada arahan ketiga. “Industrialisasi kesehatan dijadikan spirit dalam percepatan pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya melalui program pengampuan yang standar mutu pelayanannya didasarkan pada standar kapitalisme,” cetusnya.

Sementara itu, ujarnya, arahan kedua agar strategi kesehatan menitikberatkan pada upaya preventif, sejatinya adalah preventif palsu.

“Pasalnya, upaya preventif direduksi ke tataran klinis. Di saat bersamaan, berbagai faktor pemicu kerusakan kesehatan dibiarkan menyelimuti kehidupan masyarakat. Inilah konsekuensi keberadaan determinan sosial kesehatan kapitalisme—yakni sistem kehidupan sekulerisme—yang bersifat perusak kesehatan dan aspek fundamental perjalanan penyakit yang diderita masyarakat hari ini,” urainya. 

Ia mencontohkan skrining penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya. “Ini tidak akan berfaedah sebagai pencegah yang sesungguhnya selama faktor pemicunya menyelimuti kehidupan mereka. Faktor tersebut berupa buruknya pemenuhan kebutuhan hidup mereka, tidak saja kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan nonfisik,” jelasnya.

Terlebih, bebernya, dari waktu ke waktu dapat disaksikan kondisinya makin buruk seiring tekanan sosial ekonomi yang semakin berat.

“Artinya, ke depan ketika rencana kerja ini direalisasikan, maka yang terjadi adalah masyarakat yang makin penyakitan di tengah harga pelayanan kesehatan yang makin melangit, di samping diskriminasi sebagai atmosfer yang begitu kuat melingkupi. Perluasaan akses layanan hakikatnya hanyalah perluasan jejaring bisnis dan industrialisasi kesehatan. Jelas ini kelalaian negara yang harus segera diakhiri,” tegasnya.

Butuh Islam

Untuk itu, Rini menilai, sesungguhnya negeri ini butuh kehadiran politik kesehatan Islam.

“Sebabnya, hanya politik kesehatan Islam yang menjadikan upaya kuratif steril dari aspek industrialisasi kesehatan, yakni ketika kesehatan dipandang sebagai kebutuhan pokok publik yang dijamin negara secara langsung pemenuhannya, termasuk fungsi junnah atau pelindung dan raa’in atau pengurusan sebagai spirit relasi antara negara dan masyarakat,” tuturnya.

Fasilitas kesehatan, jelasnya, dikelola sepenuhnya di atas prinsip sosial, tetapi berkualitas dan steril dari unsur diskriminasi.

“Hal ini menjadi aspek penilaian penting dalam akreditasi fasilitas kesehatan, di samping aspek konsep sentralisasi kekuasaan dan desentralisasi aspek administrasi yang mengacu pada kesederhanaan aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh person yang capable. Hasilnya, pelayanan kesehatan gratis berkualitas benar-benar tersedia hingga ke pelosok, selain begitu mudah diakses bagi siapa saja yang membutuhkan,” paparnya.

Di saat bersamaan, ungkapnya, keberadaan masyarakat Islam akan melenyapkan berbagai pemicu kerusakan kesehatan masyarakat dan berganti suasana baru. “Ini karena terpenuhinya kebutuhan dasar insan, baik fisik maupun nonfisik, sebagai kunci rahasia terawatnya kesehatan setiap individu masyarakat sepanjang hayat,” imbuhnya.

Hal tersebut, ujarnya, terjadi melalui keberadaan determinan sosial kesehatan Islam. “Bentuknya berupa sistem kehidupan Islam yang bersifat penyejahtera ketika aktivitas kehidupan manusia terikat pada hukum syarak dengan dorongan meraih rida Allah Swt. sebagai puncak kebahagiaan yang diupayakan dengan penuh kesungguhan oleh tiap muslim,” urainya.

Di saat bersamaan, jelasnya, negara bersungguh-sungguh mewujudkan berbagai agenda politik di atas lanskap kehidupan Islam.

“Dengan demikian, setiap individu masyarakat terjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, karena ia hadir bagi puncak perwujudan tujuan-tujuan keberadaan masyarakat Islam,” tutupnya. [MNews/Ruh]