Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Arab Saudi makin jauh melangkah menuju liberalisasi. Terbaru, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdul Aziz al-Wasil ditunjuk untuk memimpin badan dunia, Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women atau CSW).
Terpilihnya Arab Saudi ini memicu reaksi keras dari kelompok pegiat HAM yang telah mencatat rekam jejak negara tersebut terkait hak-hak perempuan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), saat ini Arab Saudi berada di peringkat 131 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender. Tentu ini adalah peringkat yang terkategori rendah.
Direktur Human Rights Watch (HRW) Louis Charbonneau mengatakan, “Terpilihnya Arab Saudi sebagai Ketua CSW PBB menunjukkan pengabaian yang luar biasa atas hak-hak perempuan di mana-mana. Sebuah negara yang memenjarakan perempuan hanya karena mereka mengadvokasi hak-hak mereka, tidak pantas menjadi wajah dari forum tertinggi PBB untuk hak perempuan dan kesetaraan gender.” (Kompas, 23-4-2024).
Louis Charbonneau menuntut Arab Saudi agar menunjukkan bahwa kehormatan ini tidak sepenuhnya tidak layak dan segera membebaskan semua pembela hak perempuan yang ditahan, mengakhiri perwalian laki-laki, dan memastikan hak penuh perempuan atas kesetaraan dengan para laki-laki.
Selain HRW, Amnesty Internasional juga mengutuk pemilihan Saudi dan menegaskan bahwa CSW memiliki mandat yang cukup jelas untuk mempromosikan hak perempuan dan kesetaraan gender, dan penegakannya merupakan hal penting bagi ketua komisi. Ini merupakan tekanan bagi Arab Saudi.
Lembaga ini juga mengkritik UU Status Pribadi yang disahkan pada 2022 di Riyadh yang oleh Arab Saudi diklaim sebagai langkah menuju kesetaraan. UU tersebut dinilai telah mengukuhkan diskriminasi berbasis gender terhadap setiap aspek kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, serta gagal melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.
Makin Sekuler
Berbagai tudingan Barat ini dialamatkan pada Arab Saudi, padahal negara ini telah banyak melakukan perubahan ke arah kesetaraan gender. Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) telah melakukan reformasi terkait hal ini. Misalnya, sejak 2018, perempuan diberi hak untuk mengemudi. Penggunaan hijab di tempat umum juga tidak lagi diwajibkan. Namun, hal itu dinilai belum cukup.
Kelompok HAM menilai perempuan di Arab Saudi masih mengalami banyak pembatasan diskriminatif. Misalnya, keharusan perempuan Saudi untuk mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk menikah.
Amnesty Internasional juga menuding perempuan aktivis HAM di Arab Saudi telah mendapat penganiayaan, dilarang untuk bepergian, dan kebebasan berbicaranya dibatasi. Perempuan Saudi yang membahas tentang hak-hak perempuan di media sosial pun akan dipenjara lebih lama. Selain itu, UU 2022 menetapkan bahwa seorang suami berhak untuk tidak menafkahi istrinya yang menolak melakukan aktivitas seksual, maupun tinggal atau bepergian bersama.
Demikianlah cara Barat mendikte negara-negara muslim untuk mengikuti jejak mereka selangkah demi selangkah. Sekularisasi dan liberalisasi yang Arab Saudi lakukan tidak akan pernah cukup bagi Barat, melainkan harus terus ditingkatkan hingga menjadikan Arab Saudi sebagaimana Barat dalam hal kebebasan dan meninggalkan agama.
Bisa diprediksi, dengan terpilihnya Arab Saudi sebagai ketua Komisi Status Perempuan, ide kesetaraan gender akan makin masif diserukan di negara tersebut. Para perempuan akan makin dijauhkan dan dilepaskan dari aturan Islam.
Hal ini persis sabda Rasulullah saw., “Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka.” Kami (sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR Muslim)
Terseretnya kaum muslim ke dalam perilaku liberal dan sekuler ala Barat merupakan ironi. Peradaban Barat tengah meluncur menuju jurang kehancurannya. Akibat penerapan ide kesetaraan gender, Barat mengalami krisis populasi dan kehancuran institusi keluarga. Perempuan Barat enggan menikah maupun memiliki anak sehingga penduduk mereka didominasi orang tua. Hal ini justru menjadi peluang masuknya imigran muslim untuk mengisi berbagai posisi dalam pekerjaan.
Hancurnya institusi keluarga di Barat juga menghasilkan krisis sosial tersendiri. Keluarga tidak lagi menjadi tempat mendidik generasi penerus karena dominasi tren perceraian, childfree, waithood, bahkan tidak menikah.
Kerusakan-kerusakan ini diekspor ke negeri-negeri muslim, termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Akibatnya, kita juga menghadapi krisis generasi yang sama. Kita rasakan saat ini generasi muda muslim terjerat arus liberalisme dan sekularisme. Kerusakan ini akan terus terjadi dan makin parah jika tidak segera kembali pada aturan Islam.
Islam Adalah Solusi
Para aktivis gender memandang syariat Islam sebagai pengekang kebebasan perempuan. Mereka menuding permasalahan perempuan saat ini adalah akibat oleh Islam, padahal sejatinya sekularisme kapitalisme adalah biang masalah di dunia hari ini, termasuk masalah yang dihadapi perempuan.
Perempuan saat ini tidak sejahtera karena dominasi para kapitalis terhadap sumber daya alam yang dilegalkan dalam sistem kapitalisme. Perempuan tidak mendapatkan hak-haknya karena negara dalam kapitalisme tidak berposisi sebagai raa’in (pengurus rakyat). Negara dalam kapitalisme berperan sebagai regulator semata, bahkan kerap menjadi makelar bagi para kapitalis untuk bisa menguasai sektor publik demi keuntungan mereka.
Oleh karenanya, solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan ini adalah penerapan syariat Islam yang akan mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus rakyatnya, termasuk mengurusi kaum perempuan. Islam juga akan mengembalikan sumber daya alam kepada rakyat sebagai kepemilikan umum sehingga kesejahteraan akan mewujud nyata secara merata, termasuk bagi perempuan.
Aturan Islam adalah aturan yang memuliakan perempuan. Perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia, yaitu sebagai ibu dan pengurus rumah sehingga di tangannya terjadi proses pencetakan generasi masa depan. Islam melindungi perempuan dengan adanya wali yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mendidik dan melindunginya sehingga perempuan tidak dipaksa untuk bekerja.
Islam mengizinkan perempuan mengamalkan ilmunya agar bermanfaat bagi masyarakat dengan melakoni berbagai profesi yang mulia seperti guru, dokter, perawat, bidan, ilmuwan, ulama, pengusaha, dll. semata sebagai amal saleh, bukan karena tuntutan ekonomi. Islam mewajibkan perempuan menutup aurat bukan untuk mengekangnya, tetapi untuk menjaga kehormatannya.
Aturan Islam ini kini banyak dipelajari oleh perempuan Barat dan mereka memahami kebaikannya sehingga mereka tergerak memeluk Islam, berhijab, dan menjalankan syariat Islam dalam keseharian mereka. Pada saat Islam dipelajari oleh perempuan Barat, sungguh aneh jika kita yang muslimah justru dihasut untuk membenci Islam dan meninggalkannya dengan dalih kesetaraan gender yang sebenarnya ilusi semata.
Justru kita hari ini harus giat mendakwahkan Islam sebagai solusi permasalahan kehidupan sehingga umat makin paham dengan syariat dan Khilafah sehingga sistem Islam kembali tegak di muka bumi dan menyejahterakan serta memuliakan perempuan. Inilah yang sungguh kita inginkan. Bukan kesertaan negeri muslim dalam pengarusan ide gender yang didiktekan Barat. Ini bukanlah jalan Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
