[Kabar] Belum Setahun Diresmikan, Tol Bocimi Sudah Amblas, Pemerhati: Miris!

Muslimah News, NASIONAL — Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Tol Bocimi) mengalami longsor di titik KM 64 A dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu malam (3-4-2024) pukul 20.00 WIB. Dikabarkan satu mobil terperosok masuk jurang. Menurut laporan kepolisian, dua penumpang mobil terluka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Miris

Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai amblasnya Tol Bocimi sebagai hal yang membuat miris.

“Miris! Ketika arus mudik Lebaran 2024 dimulai, insiden ini mengejutkan banyak orang. Apalagi Tol Bocimi belum genap setahun diresmikan Presiden Jokowi (diresmikan bulan Agustus 2023, ed.), sudah amblas,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (10-4-2024).

Ia menambahkan, tol yang direncanakan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Sukabumi itu kini justru jadi masalah. Insiden amblasnya jalan tol pun bukan pertama kali terjadi.

“Beberapa tahun lalu Cipularang juga mengalami hal yang sama. Kondisi yang pernah terjadi ini sepertinya tidak dijadikan pelajaran oleh pemerintah, alhasil insiden semacam ini terulang kembali,” sesalnya.

Lebih miris lagi, ia melanjutkan, pihak Grup Waskita yang menggarap Tol Bocimi menyebut insiden ini akibat gerusan air hujan.

“Jelas hal ini terlalu menggampangkan masalah. Sedangkan jika telah diketahui ada potensi seperti itu, seharusnya perusahaan pelat merah ini sudah mengantisipasinya dalam rencana pembangunan jalan. Kalau memang lokasi itu tidak layak atau berisiko tinggi untuk dibangun jalan tol, tentu bisa dipindah lokasinya. Ini pun jelas kegagalan pemerintah memitigasi terjadinya longsor,” ulasnya.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah tidak memperhatikan pandangan sains yang dikemukakan oleh para pakar. Diketahui, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengungkapkan lokasi longsor yang terjadi di Tol Bocimi KM 64 masuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah.

Koordinator Indonesia Toll Road Watch Deddy Herlambang menilai amblasnya jalan tol Bocimi karena kegagalan konstruksi. Pakar telah mengungkapkan apabila jalan tol dibangun di tepi sungai, kontraktor perlu membangun talut agar ketika hujan turun lebat ruas jalan tol tidak amblas.

Abai

Dalam penilaian Iin, di sini tampak bahwa negara abai terhadap keselamatan publik pengguna jalan.

“Negara tidak memperhatikan pendapat para pakar untuk mencegah terjadinya insiden serupa yang dapat mencederai para pengguna jalan,” sedihnya.

Oleh karenanya, ia tidak heran jika insiden semacam ini terjadi berulang dalam sistem kehidupan sekuler kapitalisme. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dalam kapitalisme ditujukan hanya untuk bisnis, bukan pelayanan kepada rakyat.

“Akhirnya, konstruksi bangunan jalan yang tidak memadai tidak menjadi perhatian utama, padahal Tol Bocimi termasuk proyek strategi nasional yang diperkirakan memakan biaya besar hingga Rp7,7 triliun. Biaya yang demikian besar seharusnya bisa mengantisipasi terjadinya insiden longsor yang menyebabkan dharar (bahaya),” bebernya.

Dalam pandangannya, itu semua terjadi akibat penerapan tata kelola transportasi yang diserahkan kepada operator/swasta.

“Operator diserahi tanggung jawab mengelola jalan umum, termasuk pembangunannya untuk tujuan mencari keuntungan. Keselamatan publik bukan jadi hal utama yang dikedepankan. Sedangkan konstruksi jalan yang tidak menjamin keselamatan publik bukan menjadi tanggung jawab operator karena operator hanyalah mencari keuntungan dari jalan yang dibuat,” ulasnya.

Adapun pemerintah, terangnya, berlepas tangan dengan pembangunan jalan umum yang berbayar ini.

“Pemerintah hanya mengatur regulasi yang bisa membuat operator mendapatkan keuntungan. Soal keselamatan, pemerintah pun tidak peduli,” tambahnya.

Insiden ini ia sebut seyogianya menjadi tamparan keras kepada pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan publik di perjalanan.

“Namun karena negara ini menerapkan konsep good governance, hilanglah tanggung jawab tersebut dari pemerintah. Inilah abainya negara yang sudah kronis sehingga tidak heran jika insiden semacam ini bisa terjadi berulang,” jelasnya.

Jaminan Sistem Islam

Ia kemudian menegaskan bahwa kondisi semacam itu tidak akan terjadi di dalam sistem kehidupan Islam yang menjamin keselamatan transportasi bagi publik.

Ia menjelaskan, khalifah sebagai pemimpin pemerintahan Islam merupakan pihak yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya dan tidak akan diserahkan kepada operator.

“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya,” ujarnya mengutip sabda Rasulullah riwayat Bukhari.

Khalifah, sambungnya, juga tidak akan membiarkan rakyatnya mengalami kecelakaan di perjalanan sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan ad-Daraquthni).

Oleh karena itu, lanjutnya, negara akan membangun infrastruktur jalan dengan konstruksi terbaik serta memperhatikan pendapat para pakar dalam hal sains.

“Alhasil, bisa mencegah terjadinya dharar sebagai realisasi visi riayah (melayani) yang ada pada sistem pemerintahan Islam,” tekannya.

Ia menerangkan hal ini sebagaimana masa Umar bin Khaththab ketika menjabat sebagai khalifah, ia pernah berkata, “Demi Allah, jika ada seekor keledai jatuh terperosok dari negeri Irak, aku khawatir keledai itu akan menuntut hisab aku pada Hari Kiamat.”

Walakhir, ia meyakinkan bahwa hanya dengan visi riayah, negara dapat merealisasikan jaminan keselamatan dalam perjalanan kepada publik. “Realisasi ini hanya bisa terwujud dalam sistem kehidupan Islam, sistem Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]