Korupsi Fantastis Tambang Timah, Lagi-Lagi Negara Kecolongan

Korupsi Fantastis Tambang Timah, Lagi-Lagi Negara Kecolongan

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI – Tindak pidana korupsi SDA dalam industri pertambangan dan perdagangan, belakangan ramai menjadi pembahasan. Kejagung sendiri telah mengusut perkara ini sejak beberapa bulan lalu. Kasus ini menjadi ramai saat crazy rich Pantai Indah Kapuk dan suami seorang pesohor Tanah Air terseret dalam kasus tersebut.

Ratusan saksi pun telah dimintai keterangan pada kasus di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015—2022 itu. Usut punya usut, kasus dugaan korupsi ini ternyata menimbulkan kerugian fantastis. Kejagung mencatat kerugian ekologis atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun. Sejumlah pihak menyebut kasus ini melampaui perkara korupsi lain, seperti PT Asabri dan Duta Palma.

Hitung-hitungan kerugian ekologis di atas merupakan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Perhitungan tersebut Ia lakukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (CNN Indonesia).

Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis, yakni kerugian ekologis (Rp183,7 triliun), ekonomi lingkungan (Rp74,4 triliun), dan biaya pemulihan lingkungan (Rp12,1 triliun). Nilai kerugian ini masih belum final. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas pertambangan yang PT Timah lakukan mencapai 170.363 hektare di kawasan galian hutan dan nonhutan, padahal total luasan lahan tambang yang memiliki IUP hanya sebesar 88.900 hektare.

Oleh karenanya, sebanyak 81.462 hektare merupakan tambang ilegal. Kerugian negara yang menyentuh angka angka Rp271 triliun hanyalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

Menakar Masalah

Dalam debat capres-cawapres beberapa waktu lalu, Mahfud MD sempat mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada 2.500 tambang ilegal dan deforestasi mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam 10 tahun terakhir. Tentu ini baru yang terungkap. Masih banyak tambang ilegal yang berjalan dengan aman sebagai hasil berkongkalikong dengan pejabat di lapangan.

Pengamat pertambangan Bangka Belitung Bambang Herdiansyah beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa keberadaan pihak yang bertindak sebagai kolektor timah dan permainan penerbitan dokumen dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan, ditengarai menjadi penyebab utama terjadinya korupsi SDA timah. Permainan yang para kolektor timah lakukan tersebut, kata Bambang, adalah membeli pasir timah dari aktivitas ilegal kemudian dijual kembali kepada perusahaan peleburan timah (smelter) yang berani membeli harga lebih tinggi.

Kondisi ini sesungguhnya memberikan gambaran lemahnya pengawasan negara dalam pengelolaan pertambangan Tanah Air. Kondisi ini lantas menjadi celah masuknya pemain gelap yang saling bekerja sama. Untuk memuluskan aksi, tentu sejumlah prasyarat dan administrasi birokrasi harus terealisasi agar ada legitimasi dalam melakukan penambangan.

Dalam kasus korupsi tambang timah ini, Kejagung mengungkap adanya peran dari masing-masing pihak untuk memuluskan rencana menjalankan usaha tambang yang menjadi rantai kritik.

Bagaimana bisa penambangan ilegal terjadi di wilayah pertambangan yang memiliki IUP? Bagaimana bisa BUMN yang jelas-jelas memiliki IUP ini justru mengakomodasi penambangan ilegal dengan menadah hasil penambangan ilegal melalui perusahaan-perusahaan boneka yang mereka bentuk?

Sangat nyata, kerja sama mereka dalam mengeruk SDA untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, lagi dan lagi negara kecolongan dan harus menanggung kerugian besar, padahal pengelolaan SDA di Indonesia merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal ini, negaralah memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDA.

Pasal 33 UUD di atas seolah menjadi terbalik kini. Abainya negara dalam mengelola SDA membuat pihak tertentu mengeksploitasi dan mengeruk SDA untuk kemakmuran hidup mereka sendiri. Lantas, bagaimana seharusnya tata kelola SDA agar tidak merugikan negara dan masyarakat?

Peran Negara dalam Paradigma Islam

Maksimalnya peran negara sesungguhnya akan menutup celah pengerukan SDA oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya negara berperan untuk mengelola secara mandiri berbagai SDA yang ada. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah mekanisme agar negara berperan dalam pengelolaan SDA sekaligus meminimalkan pihak lain untuk mengeruknya.

Dalam Islam, mekanisme itu antara lain pertama, negara wajib memilah pembagian sistem kepemilikan. Ditinjau dari sisi kebutuhan manusia pada sesuatu, SDA melimpah terkategori sebagai kepemilikan umum. Sifatnya yang membuat mayoritas masyarakat bergantung padanya membuat SDA tidak dapat dikuasai secara personal. Untuk itu, negaralah yang berwenang dalam pengelolaan dan pendistribusiannya di masyarakat.

Negara harus memastikan potensi kandungan pada suatu wilayah pertambangan itu besar ataukah kecil. Jika kandungannya besar, negaralah yang berhak dalam pengelolaannya. Adapun yang sifatnya sedikit/terbatas, yang demikian itu boleh rakyat kelola dengan senantiasa memastikan pengelolaannya sesuai syariat.

Sebagaimana dalam kisah Abyad bin Hammal, ia mendatangi Rasulullah dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyad bin Hamal ra. telah pergi, ada seorang lelaki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd).” Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah ﷺ mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal).” (HR Abu Dawud dan At-Timidzi)

Kedua, upaya pengelolaan yang negara lakukan bersifat profesional sehingga tidak ada kongkalikong antara aparat, pengelola pertambangan, maupun birokrat. Realitas inilah yang justru terjadi pada sistem hari ini. Tidak sedikit usaha pertambangan justru berada di bawah bekingan pejabat yang bekerja sama dengan konglomerat pertambangan.

Ketiga, ketegasan negara dalam menindak para koruptor pertambangan tanpa sistem tebang pilih. Jika merunut kasus berbagai penambangan ilegal, berbagai aktor yang terseret di dalamnya sesungguhnya bisa menjadi mata rantai bagi penguasa untuk menelisik semua pihak yang terlibat.

Khatimah

Rakyat membutuhkan ketegasan penguasa dalam menyelidiki dan menindak para pelaku yang terlibat, apalagi kasus korupsi tambang timah yang sedang menjadi buah bibir, jumlah kerugian ekologisnya tidak tanggung-tanggung.

Berbagai kalkulasi para ahli yang mengindikasikan kerugian negara harusnya menyadarkan penguasa bahwa pengelolaan SDA yang begitu besar ini membutuhkan paradigma yang khas. Bukan paradigma kapitalisme tentunya yang terbukti secara sengaja memberi celah hingga negara terus-menerus kecolongan dan mengalami kerugian.

Sebaliknya, penting untuk mempertimbangkan konsep-konsep Islam mengenai tata kelola SDA—khususnya pertambangan—dari aspek teknis hingga sistemisnya. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *