Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) masih terus berlangsung. Dana yang digelontorkan pemerintah untuk pemindahan IKN ke bumi Borneo itu cukup fantastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pihaknya sudah memberikan Rp2,3 triliun untuk bangun IKN per akhir Februari 2024 dari anggaran Rp39,3 triliun tahun ini, atau 5,8% dari penganggaran. (CNN Indonesia, 26-3-2024).
Realisasi anggaran mencakup dana untuk kluster infrastruktur, seperti pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, tower rusun ASN, dan rumah tapak menteri. Selain itu, dana untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian banjir berupa penataan dan penyempurnaan bendungan. Total alokasi anggaran untuk IKN 2022—2024 menyentuh Rp71, 8 triliun.
Publik pasti sulit membayangkan puluhan triliun yang digelontorkan, entah dari mana sumber pendapatannya. Namun, kebijakan pemindahan IKN telah final diputuskan meski terlihat seolah dipaksakan. Berapa pun dana yang harus dikeluarkan, IKN tetap harus pindah ke Kalimantan Timur. Apalagi otorita IKN (OIKN) secara resmi telah mengumumkan konsep pembangunan yang akan diterapkan ialah Kota Hutan yang Berkelanjutan atau Forest City.
Demi menciptakan konsep smart forest city ini, butuh anggaran besar serta SDM yang unggul. Namun, bisakah semua itu terwujud? Sebagian pengamat kebijakan publik dan peneliti lingkungan justru meragukannya, bahkan salah satu peneliti lingkungan menyindir dengan menyebut IKN bukan smart forest city, melainkan “kota dalam kebun kayu”.
Kota dalam Kebun Kayu?
Peneliti lingkungan, Supintir Yohar, menyoroti slogan pembangunan IKN sebagai smart forest city atau secara sederhana berarti kota dengan tutupan hutan yang luas. Direktur Kehutanan Auriga Nusantara (NGO lingkungan) memprediksi jika konsep smart forest city dilakukan dan tidak menebang hutang eksisting, setidaknya IKN dapat menambah 100.000 hektare tutupan hutan Indonesia. (Tempo, 26-3-2024).
Alokasi 177.000 hektare untuk kawasan lindung yang akan bertutupan hutan permanen hanya 42.000 hektare berupa hutan sekunder dan hutan bakau, sedangkan yang lain menjadi terbuka, hutan tanaman juga dipanen berkala. Artinya, kurang dari 20% yang akan bertutupan hutan permanen di IKN nantinya. Sementara itu, KLHK memberikan izin kepada perusahaan pemilik hutan tanaman di IKN memanfaatkan asetnya hingga 2027, justru makin menjauhkan harapan IKN dapat menambah tutupan hutan.
Kalau demikian, menurutnya, IKN lebih cocok disebut “kota dalam kebun kayu”, bukan smart forest city. Sangat disayangkan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, padahal sudah menggelontorkan dana besar. Jika demikian, siapa yang bisa nyaman dan betah untuk tinggal di sana?
Pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan bangsa akan lebih baik dan sejahtera setelah pemindahan ibu kota? Telah menjadi rahasia umum bahwa model pemerintahan sekuler kapitalisme tetap saja menjadikan negeri jauh dari sejahtera. Penggunaan konsep good governance—khususnya kemitraan pemerintah dan badan usaha untuk membangun IKN berkonsep smart forest city—hanya menjadi beban bagi Indonesia.
Beban bagi RI
Potret buram peradaban sekularisme kapitalistik sangat mudah diindra pada di setiap sudut wilayah dan berbagai aspek kehidupan di negeri. Banjir di berbagai wilayah kota besar masih belum juga bisa tertangani. Kemiskinan makin mendalam dan meluas di tengah peningkatan pendapatan daerah.
Otonomi daerah memfasilitasi pemberian hak konsesi pada korporasi tambang yang berujung kesengsaraan bagi masyarakat. Bayang-bayang deforestasi terus menghantui serta aktivitas penambangan merusak fungsi lahan pertanian sebagai mata pencarian masyarakat. Kini, proyek IKN juga menambah beban bagi masyarakat dan negeri.
Akibat adanya obral murah tanah dan lahan milik masyarakat untuk IKN, konflik agraria bisa terjadi kapan saja yang berujung kekerasan fisik. Disinyalir, pemindahan IKN pada aspek geopolitik dan geostrategis Kaltim adalah karena pulau terbesar di dunia itu memiliki potensi SDA berlimpah. Artinya, kepentingan aseng dan asing sangat kentara atas pemindahan IKN.
Publik harus mengetahui, ketika Kaltim dijadikan wilayah IKN, Kaltara telah dirancang untuk pusat industri terbesar di negeri ini. Wilayah tersebut kaya dengan ketersediaan sumber daya energi yang dibutuhkan korporasi besar menggerakkan mesin-mesin industri mereka. Proyek ini tidak ubahnya memberikan keuntungan bagi para kapitalis, tetapi membebani rakyat dan negeri sendiri. Lantas, mengapa masih diteruskan?
Ibu Kota Negara dalam Islam
Pembangunan kota seharusnya dibangun untuk meningkatkan ketakwaan para pemangku kepentingan dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh merusak alam, manusia, dan menzalimi generasi. Kala Umar bin Khaththab ra. sebagai khalifah, ia membangun sejumlah kota baru seperti Kufah, Bashrah, dan Fusthath mengikuti konsep Nabi (saw.).
Sementara itu, Khalifah Abu Ja’far al-Manshur membangun ibu kota di Baghdad dengan mengumpulkan para insinyur, arsitek, dan orang-orang yang memiliki pemikiran (ahl ar-ra’yi). Tata ruangnya melingkar, di tengahnya berdiri masjid yang megah, berdekatan dengan istana khalifah, dan dikelilingi permukiman penduduk. Saat itu, Baghdad merupakan ibu kota dan tata ruang terbaik pada pertengahan abad ke-2 hijriah.
Bukti sejarah telah mengonfirmasikan bahwa Ibu Kota Negara Khilafah serta kota-kota besar pada era peradaban Islam sungguh luar biasa. Kesejahteraan melingkupi setiap sudut kota dan seluruh penjuru negeri. Nilai-nilai kehidupan yang terwujud di tengah masyarakat, semuanya bersumber dari Islam.
Kemajuan teknologi dan infrastruktur menjadi sorotan dunia. Kondisi tersebut merupakan cerminan kecemerlangan Islam sebagai ideologi sahih yang memancarkan berbagai paradigma. Membangun ibu kota yang bebas dari intervensi dan kepentingan asing juga menyejahterakan rakyat, hanya bisa terwujud jika menerapkan aturan Islam.
Khatimah
Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak saat ini bukanlah pemindahan IKN melainkan kesejahteraan. Ini mustahil terwujud dalam sistem sekuler kapitalistik, melainkan dengan tegaknya Islam.
Penting bagi pemangku kebijakan untuk memahami firman Allah Taala, “Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.” (QS Al-Qashash: 59). [MNews/Gz]
