Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Puteri, mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, resah dengan kekisruhan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Statusnya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tiba-tiba berubah menjadi “tidak layak” dan “tidak terdaftar”. Artinya, mahasiswa yang tidak lagi terdaftar dalam KJMU tidak mendapatkan bantuan untuk pembiayaan kuliah.
Tangis Puteri pun pecah karena dibayangi ketakutan putus kuliah. Sejak awal, uang kuliah tunggal (UKT) Puteri sudah sebesar Rp4 juta, sedangkan ayahnya hanya pengendara ojol yang tidak memungkinkan bisa membayar UKT. (CNN Indonesia, 8-3-2024).
Namun akhirnya, Puteri bisa bernapas lega karena status DTKS telah berubah seperti sedia kala, yakni layak dan terdaftar sebagai penerima KJMU. Hampir saja ia pupus melanjutkan kuliah. Ternyata, kejadian yang menimpa Puteri juga dialami mahasiswa lainnya.
Langkah Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta menentukan penerimaan berdasarkan pemeringkatan desil kemiskinan. Pada 2023, anggaran KJMU mencapai Rp323,892 miliar dengan 34.195 penerima. Banyaknya pendaftar baru ini membuat Pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa langkah.
Pertama, para penerima KJMU eksisting tetap dilanjutkan sampai lulus kuliah. Kedua, terus melakukan pemadanan data, verifikasi, dan validasi ke lapangan bersama dinsos, dukcapil, disdik melalui sekolah-sekolah pada level kecamatan dan kelurahan. Ketiga, melalui disdik menggunakan data Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) menetapkan kategori miskin yang berhak mendapatkan KJMU.
Bukankah sudah semestinya negara memberikan jaminan pendidikan gratis hingga pendidikan tinggi? Apalagi pemerintah berkomitmen mewujudkan Generasi Emas 2045. Jangan sampai yang terwujud malah generasi cemas sebab mereka senantiasa khawatir jika bantuan—seperti KJMU—bisa diputus kapan saja oleh pemerintah.
Generasi Cemas
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai beasiswa pendidikan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial (bansos). Pemprov DKI Jakarta harus memberikan beasiswa pendidikan hingga mahasiswa tuntas menyelesaikan kuliahnya. Kalau dipotong-potong, ujungnya akan putus kuliah, sedangkan orang yang putus kuliah bisa berdampak negatif pada kehidupan sosial. (CNN Indonesia, 13-3-2024).
Dalam memberikan KJMU ini, Pemprov DKI Jakarta berpedoman pada Permendagri 13/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
Jika mengikuti aturan di atas, berarti pemberian bantuan sosial selektif dan bersifat sementara atau tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Aturan ini sebenarnya riskan pada penerima KJMU karena Mahasiswa akan terus waswas dan merasa cemas jika tiba-tiba KJMU diputus.
Wacana penurunan anggaran untuk program KJMU juga masih terus menjadi sorotan, baik dari anggota dewan sampai pengamat pendidikan. Apalagi penurunan anggaran tersebut terjadi seiring anggaran baju dinas dan atribut DPRD yang justru mengalami peningkatan mencapai Rp3,08 miliar, sebelumnya hanya berkisar Rp1,74 miliar. Jika ini benar terjadi, sungguh kebijakan salah prioritas.
Paradigma Kapitalistik
Biaya pendidikan tinggi dalam sistem kapitalisme tidak digratiskan karena yang diterapkan adalah kebijakan pro kepentingan industri. Paradigma kapitalistik memandang pendidikan sebagai produk pasar yang bisa ditransaksikan. Negara tidak mau rugi sehingga rakyat harus membayar sejumlah harga ketika mengakses pendidikan.
Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) yang memasukkan sektor pendidikan sebagai sektor jasa untuk diperdagangkan. Kebijakan tersebut disponsori oleh WTO. Dampaknya ialah liberalisasi pendidikan menjadi legal. Masyarakat pun kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Jika demikian, wajar saja program KJMU bisa dihentikan kapan pun dan anggarannya diturunkan. Ini karena tata kelola pendidikan tinggi di negeri ini memenuhi tuntutan globalisasi. Artinya, pemerintah tidak sepenuhnya menjamin pendidikan, melainkan dikembalikan kepada masyarakat jika mau memenuhinya.
Sejatinya, masyarakat butuh jaminan pendidikan dan tata kelola yang baik dalam pelayanan pendidikan tinggi. Namun, sistem apa yang mampu untuk merealisasikan semua itu? Jawabannya ialah sistem Islam. Sistem Islam memiliki tata kelola pendidikan tinggi terbaik dan memudahkan masyarakat mengaksesnya.
Pendidikan Tinggi dalam Islam
Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua orang. Sistem Islam bahkan menggratiskan pendidikan bagi semua warga negaranya tanpa melihat status ekonominya. Ada beberapa hal yang ditempuh oleh negara dalam mengelola pendidikan tinggi.
Pertama, memberikan pelayanan pendidikan yang steril dari unsur komersial. Hal ini merupakan tanggung jawab negara dan kebutuhan pokok publik yang pemenuhannya harus dijamin.
Kedua, berwenang penuh dalam peran pelayanan pendidikan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi saw, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).
Ketiga, menganggarkan biaya pendidikan dan bersifat mutlak. Jika hal ini tidak dilakukan akan mengakibatkan kemudaratan yang dilarang dalam Islam. Sabda Nabi saw, “Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada diri sendiri, dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Keempat, mewujudkan tujuan pendidikan. (1) Fokus memperdalam kepribadian Islam dan menghasilkan ulama/intelektual Islam dengan spesialisasi di semua cabang kebudayaan Islam. (2) Menghasilkan gugus tugas yang mampu melayani kepentingan vital masyarakat. (3) Mempersiapkan gugus tugas yang diperlukan untuk mengurusi urusan umat, seperti menghasilkan dokter, guru, perawat, dan sebagainya dengan jumlah yang memadai untuk kebutuhan masyarakat serta negara.
Kelima, negara tidak boleh mengikat sebuah perjanjian yang mengharuskan negara terikat dengan program-program bertentangan dengan syariat, termasuk dalam kebijakan pendidikan.
Hanya dalam sistem Islam kafah (Khilafah) masyarakat akan memperoleh pendidikan formal secara gratis dan berkualitas. Jika mengharapkan pendidikan terjamin dalam sistem saat ini, tampaknya mustahil terjadi. Berupaya memperjuangkan tegaknya sistem Islam merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai kesulitan hidup yang menimpa umat. [MNews/Gz]
