Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Chairman CT Corp., Chairul Tanjung, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini, menurutnya, terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat yang mengalami perlambatan, khususnya untuk masyarakat kelas menengah.
Ia pun berharap agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah. Pasalnya, masyarakat untuk kategori level ini sangat tidak diuntungkan karena tidak berhak mendapatkan bansos, padahal harga berbagai kebutuhan hidup terus meningkat. Namun sebaliknya, kelas menengah juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kalangan kelas atas. (CNBC Indonesia, 3-3-2024).
Perlambatan Konsumsi
Sebagaimana kita ketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan 2022 yang mencapai 5,31%. Faktor penyebabnya diduga karena konsumsi masyarakat yang melambat. Hal ini terlihat dari data konsumsi rumah tangga yang hanya mampu tumbuh 4,82% pada 2023, dari 2022 yang mencapai 4,94%.
Selama ini, kalangan ekonomi kelas menengah dikenal dengan kelas nanggung, tetapi posisi mereka juga dianggap puncak derita. Mereka turut terimbas pelemahan daya beli di kuartal III 2023. Gaji mereka digerogoti inflasi, tetapi sayangnya mereka bukan kelompok yang dianggap layak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Di samping itu, kelas menengah adalah kelompok yang paling terdampak inflasi di sektor transportasi dan angkutan (inflasi energi). Ini akibat kenaikan harga minyak yang berimbas pada meningkatnya pengeluaran untuk BBM kendaraan.
Perlambatan pengeluaran kelas menengah juga terlihat dari adanya peningkatan simpanan berjangka, yang mengasumsikan bahwa kelas menengah Indonesia mulai menggeser belanja ke investasi.
Kalangan Rentan
Mencermati hal ini, tampak bahwa turunnya daya beli kelas menengah adalah akibat dari turunnya aktivitas konsumsi. Juga benar bahwa daya beli kelas menengah tergerus inflasi, meski tidak separah warga miskin. Bahkan, ada sebagian warga kelas menengah yang terjebak fenomena “makan tabungan”.
Tidak hanya itu, warga kelas menengah ini juga rentan terhadap perubahan harga. Buktinya, penurunan daya beli kalangan mereka cukup membuat pusat perbelanjaan sepi belakangan ini. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk membeli secara online karena harganya lebih murah.
Fenomena perilaku kelas menengah ini sejatinya wajar karena mereka memang kalangan yang semata mengandalkan biaya hidup dari harta pribadi. Mereka tidak seperti kelompok warga miskin yang termasuk kategori penerima bansos dan tetap memiliki sumber perolehan bantuan harta.
Kegagalan Kapitalisme
Semua ini menunjukkan kegagalan kapitalisme dalam menjaga daya beli dan tingkat ekonomi warga. Sebabnya, aktivitas konsumsi warga, bahkan kalau bisa yang sampai tingkat konsumtif, adalah andalan bagi sistem kapitalisme untuk terus panen profit. Namun, ketika berhadapan dengan warga kelas menengah, orientasi profit itu ternyata tidak sepenuhnya bisa berlaku secara berbanding lurus.
Pada titik tertentu, memang adakalanya warga butuh berhemat. Perilaku konsumtif (pemborosan) warga pada saat-saat tertentu juga harus direm. Mereka mungkin memang masih punya uang dan sumber pendapatan. Namun mereka sendiri telah nyata tidak mendapatkan jatah bansos pemerintah.
Untuk itu, mereka jadi harus lebih memperhatikan skala prioritas terhadap aktivitas belanjanya. Tidak pelak, fenomena penghematan pengeluaran oleh warga kelas menengah ini jelas berdampak langsung pada melesetnya target nominal laba para kapitalis.
Sayangnya, kapitalisme sendiri toh begitu minimalis menjamin jalur yang benar dalam rangka sebab perolehan harta. Kapitalisme justru getol memperbudak manusia sebagai bagian dari sumber daya ekonomi. Tidak jarang, kapitalisme merestui aktivitas perolehan harta secara haram, semata atas nama kemanfaatan dan cuan.
Aktivitas Belanja dalam Islam
Perilaku konsumsi warga adalah sesuatu yang akan sangat terkendali menurut kacamata syariat Islam agar mereka jangan sampai terperosok dalam kategori konsumtif. Pemborosan sejatinya aktivitas yang sangat dicela oleh Islam. Namun sebaliknya, kapitalisme justru sangat mendorong aktivitas konsumtif, bahkan pemborosan, karena hal itu adalah sumber profit bagi para kapitalis.
Allah Taala berfirman, “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS Al-Isra [17]: 26–27).
Juga dalam ayat, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS Al-Furqan [25]: 67).
Meski begitu, aktivitas belanja dalam Islam tidak melulu berwujud pemborosan. Membelanjakan harta di jalan Allah justru menjadi perniagaan yang paling menguntungkan di dunia dan akhirat.
Allah Taala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.” (QS Ash-Shaff [61]: 10–11).
Perlindungan Ekonomi Warga
Sungguh, penerapan sistem Islam kafah di bawah naungan Khilafah adalah solusi mendasar bagi perlindungan ekonomi warga. Di satu sisi, warga Khilafah tidak akan dikotak-kotakkan berdasarkan kelas ekonominya, alih-alih mengharuskan warganya berstatus penerima subsidi dan nonsubsidi. Sudah menjadi tanggung jawab Khilafah untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan warganya secara individu per individu, tanpa membedakan kaya atau miskinnya.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai (junnah) yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (Muttafaqun ’alaih).
Khilafah juga menjamin berlangsungnya berbagai aktivitas transaksi ekonomi warga, asalkan dengan cara-cara yang dibenarkan syarak. Pada saat yang sama, Khilafah wajib menutup berbagai celah transaksi ekonomi yang syarak haramkan.
Khilafah tidak akan sibuk dengan angka tipu-tipu pertumbuhan ekonomi sebagaimana kapitalisme. Jaminan perlindungan ekonomi warga Khilafah justru menegaskan adanya kesejahteraan yang riil tanpa reputasi palsu berupa pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Khilafah akan menjamin realisasi jalur-jalur sebab kepemilikan harta individu, seperti aktivitas bekerja, harta warisan, kebutuhan kepada harta sekadar untuk mempertahankan hidup, pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya, serta harta yang diperoleh seorang individu tanpa ada kompensasi apa pun, seperti hibah, hadiah, dan sedekah.
Khilafah juga menghimpun berbagai jenis harta di baitulmal untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga sesuai peruntukannya. Misalnya harta zakat, peruntukannya hanya boleh untuk delapan golongan yang telah Al-Qur’an sebutkan, tidak boleh untuk anggaran belanja selainnya, seperti pembiayaan fatah (penaklukan), kendaraan pejabat, maupun pembangunan infrastruktur. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
