Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Mengutip laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M. meminta segenap komponen pemangku kebijakan untuk mewaspadai puncak musim hujan pada awal 2024, sebagaimana prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
BMKG menyebutkan ada tujuh daerah yang masuk skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi pada 13—20 Februari 2024. Tujuh daerah tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta. Selainnya, yakni Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat.
Suharyanto menegaskan prediksi tersebut harus diatensi secara serius, sejalan dengan kejadian bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor yang telah terjadi di beberapa wilayah pada Januari 2024, salah satunya di Jawa Barat, yakni bencana tanah longsor di Subang dan banjir di Dayeuhkolot.
Daerah Terparah
Mengutip Kompas (13-2-2024), daerah yang hingga saat ini terkategori terparah mengalami bencana hidrometeorologi basah berupa banjir adalah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Daerah tersebut sudah tergenang banjir selama hampir satu minggu (per Selasa, 13-2-2024).
BNPB pun menyebutkan, setidaknya 21.000 warga mengungsi akibat banjir di Demak tersebut. Mereka tersebar di 59 titik pengungsian. Angka ini (21.000 pengungsi) tercatat sebagai salah satu kejadian bencana dengan jumlah pengungsi terbanyak di awal 2024.
Dari tinjauan lapangan diketahui bahwa banjir yang diakibatkan tanggul jebol ini, merendam jalan raya Pantura Demak-Kudus setinggi hingga tiga meter. Banjir juga menggenangi lahan pertanian hingga seluas 2.965 hektare dengan perkiraan kerugian minimal mencapai Rp25 miliar.
Puluhan sopir truk ekspedisi yang melewati jalur strategis Pantura Jateng itu pun pasrah karena truk beserta muatannya terendam banjir. Mereka belum bisa keluar dari lokasi banjir karena genangan masih cukup tinggi dan arus airnya juga cukup kuat.
Penurunan Muka Tanah Tercepat di Dunia
Faktor curah hujan sebagai bagian dari perubahan musim memang tidak bisa kita hindari. Namun, faktor penurunan permukaan tanah di kawasan Pantura Jateng ini juga tidak bisa kita abaikan. Terkait hal ini, Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, kawasan Pantura Timur Jateng ini memiliki karakteristik penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan dan pengaruh karakteristik tanah lunak di kawasan pesisir.
Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas bahkan pernah mengungkapkan (2022), laju atau kecepatan penurunan tanah di Semarang, Pekalongan, dan Demak saat ini ada yang mencapai 10—20 cm/tahun. Ini adalah laju tercepat yang tercatat di dunia.
Plt. Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Ediar Usman menyampaikan bahwa wilayah Pantura Jateng, seperti Pekalongan, Semarang, dan Demak, tersusun dari tanah sedimentasi yang belum terkonsolidasi dengan baik sehingga sangat memungkinkan terjadi pemadatan atau penurunan muka. Penurunan muka tanah lebih cepat terjadi di kawasan permukiman, terlebih yang padat penduduk. Adanya beban bangunan di atasnya, menyebabkan terjadinya pemadatan tanah yang lebih cepat.
Menurut Ediar, guna meminimalkan kejadian serupa, perlu adanya perhatian khusus pada praktik-praktik pembangunan di wilayah-wilayah yang tanahnya belum terpadatkan, seperti wilayah bekas rawa-rawa. Juga perlu adanya penataan lingkungan, seperti pembangunan drainase agar bisa mengimbangi air laut pasang dan musim hujan yang meningkatkan potensi genangan.
Kerusakan Ekosistem
Parahnya banjir di Pantura Timur Jateng tidak terlepas dari terjadinya abrasi di daerah pesisir tersebut. Hal ini adalah akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem mangrove, dan penurunan permukaan tanah. Selain itu, wilayah pesisir Pantura Timur Jateng juga paling banyak menanggung dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi manusia di hulu hingga hilir.
Dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di hilir, seperti kawasan pesisir pantai ini merasakan dampak negatif paling besar dari aktivitas pembangunan besar-besaran di kawasan hulu. Hal ini memang tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal di hulu. Sayangnya, tidak banyak yang sadar akan ancaman serius yang dihadapi masyarakat pesisir akibat aktivitas perekonomian di hulu.
Asal tahu saja, keberadaan ekosistem pantai sangat penting. Tidak saja mencegah interusi air laut, mengikat sedimen dan biofilter alami untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan tsunami, tetapi juga mampu menyerap emisi karbon. Ini sejatinya bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam di kawasan Pantura Timur Jateng.
Magnet Investor
Sayangnya, visi strategis bagi lingkungan dan ekosistem ini absen dari kacamata kapitalis. Gencarnya pembangunan sejumlah kawasan industri baru justru terjadi dengan dalih memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
Kawasan jalur Pantura Jateng pun disebut masih menjadi magnet bagi investor karena faktor kesiapan infrastruktur, terutama jalur transportasi dan logistik. Kawasan industri yang terintegrasi di Pantura Jateng akan menarik investor menanamkan modal. Di wilayah itu telah tersedia jaringan jalan tol dan akses menuju pelabuhan.
Untuk itu, kawasan Pantura yang membentang dari Brebes hingga Semarang, serta kawasan Jateng bagian tengah yang terakses oleh jalan tol, yakni Solo dan sekitarnya, memiliki kapasitas untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berupa kawasan industri.
Namun sebaliknya, wilayah Pantura Jateng bagian timur, yakni Demak, Kudus, Pati, hingga Rembang, sejatinya lumbung padi di Jateng. Kendati keberadaannya diharapkan tidak bertentangan dengan rencana pengembangan kawasan industri, tetapi ada baiknya tetap dipertahankan sebagai area pertanian, mengingat pentingnya kebutuhan sumber air yang juga kelangsungannya perlu dijaga.
D(L)uka Rakyat Makin Menganga
Oleh sebab itu, terjawab sudah latar belakang penyebab banjir Pantura Jateng yang tidak kunjung teratasi selama puluhan tahun, bahkan kondisinya makin parah. Sungguh, kepentingan kapitalis telah mendominasi kebijakan alih fungsi kawasan tanpa memperhatikan faktor ekologis.
Mirisnya, kepentingan kapitalis itu begitu brutal dan jorjoran. Dengan dukungan jalan tol Trans-Jawa, kawasan Pantura Timur Jateng pun seolah halal untuk begitu saja disulap menjadi kawasan industri. Terlebih, biaya produksi di kawasan industri Pantura Jabar seperti Bekasi dan Karawang juga mulai meningkat. Hal ini seiring dengan makin sempitnya lahan yang juga bisa dieksploitasi di sana. Tidak heran, biaya hidup yang lebih rendah di Jateng, turut dianggap bisa menurunkan biaya produksi untuk dunia industri.
Namun dampaknya, sungguh tidak sepadan dengan d(l)uka masyarakat di kawasan Pantura Jateng yang tetap ada, bahkan kian menganga. Dari tahun ke tahun, aktivitas pembangunan dan industri toh nyatanya tidak sebanding dengan perbaikan nasib mereka. Satu hal yang pasti, kawasan tempat tinggal mereka justru makin tenggelam dari waktu ke waktu.
Menyeimbangkan Faktor Ekonomi dengan Faktor Ekologi
Islam tidak antipembangunan. Hanya saja, pembangunan menurut kacamata Islam jelas pembangunan yang berdampak positif bagi rakyat. Banyaknya pembangunan di dalam sejarah peradaban Islam telah terbukti tidak ugal-ugalan sebagaimana dalam kapitalisme.
Pembangunan dalam Islam justru tidak mempertandingkan faktor ekonomi dengan faktor ekologi. Hal ini karena ada visi ibadah di sana bahwa pembangunan harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah Taala. Untuk itu, jika suatu proyek pembangunan bertentangan dengan aturan Allah ataupun berdampak pada terzaliminya hamba Allah, maka pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan.
Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal tujuh lapis bumi.” (HR Muslim).
Kita juga patut memperhatikan firman Allah Taala dalam ayat, “Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.” (QS Ar-Ruum [30]: 48).
Juga dalam ayat, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum [30]: 41).
Sedemikian teliti Allah menggambarkan proses terjadinya hujan. Sedemikian seimbang pula semestinya fungsi ekologis hujan tersebut bagi suatu kawasan. Jika ada aspek keserakahan ekonomi yang melampaui fungsi ekologis tersebut, tentu ada ketimpangan ekologis berupa bencana alam. Musibah banjir pun niscaya, bahkan menjadi bencana tahunan yang sudah terjadi puluhan tahun sebagaimana di Pantura Jateng. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
