Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Bagaimana rasanya jika bantuan pangan dihentikan? Meskipun hanya sementara, dengan dalih menjaga stabilitas pemilu dan ingin menunjukkan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan, rasanya tidak wajar.
Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), menghentikan sementara bantuan beras dari 8—14 Februari 2024. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa meski bantuan ini berhenti beberapa saat, kegiatan lain untuk stabilitas pasokan pangan tetap berjalan. Ia juga menegaskan bahwa bantuan pangan 2024 ini tidak ada kepentingan politik karena memiliki logo Bapanas sendiri. (Antara News, 8-2-2024).
Kebijakan penghentian pengiriman bantuan ini memang tidak tampak ada politisasi dalam pembagiannya. Namun, rasa-rasanya tindakan pragmatis tersebut sudah terlambat sebab masyarakat sudah telanjur berpikir kalau ada pesan di balik bantuan sosial.
Hanya saja, beberapa pihak justru menyayangkan keputusan ini, salah satunya adalah Ketua Umum Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah. Ia sangat menyayangkan penghentian bantuan meski hanya beberapa hari. Pasalnya, bantuan ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dan tentu ini sangat merugikan masyarakat kalangan bawah. (Kontan, 7-2-2024).
Masyarakat Butuh Uluran Tangan
Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masih ada 25,90 juta penduduk yang berada dalam garis kemiskinan, ini pun dengan standar garis kemiskinan Rp550.458,-/kapita/bulan. Jika standar itu dinaikkan, jumlah penduduk miskin tentu akan bertambah.
Mirisnya, besarnya penerima bantuan tidak sebesar itu. Bantuan langsung tunai (BLT) hanya diberikan kepada 18,8 juta jiwa dan bantuan beras itu akan diberikan kepada 22 juta masyarakat. Sayangnya, tidak semua bisa menerimanya, hanya mereka yang bisa menunjukkan bukti sebagai penduduk (ber-KTP) dan tercatat yang bisa menerima.
Sedangkan siapa pun ia, ketika tinggal di negeri ini, merupakan tanggung jawab negara. Seharusnya, negara tidak pilih-pilih, semua diberikan bantuan yang sama karena mereka membutuhkan uluran tangan negara.
Lebih dari itu, alasan pemerintah menghentikan bantuan tangan hanya demi menunjukkan tidak adanya politisasi bansos itu juga sangat tidak masuk akal. Demi menjaga nama baik, pemerintah justru mengorbankan kebutuhan rakyat. Alhasil, tidak bisa disalahkan jika ada yang menganggap tindakan ini sangat merugikan rakyat.
Pangan sendiri merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaannya sangat diperlukan dan tidak bisa ditunda. Rakyat butuh makan setiap hari dan kebutuhan hidup terus bertambah. Apabila mereka tidak dapat bantuan, tentu tidak bisa makan beras pada waktu itu. Apalagi harga beras saat ini naik, mereka kesulitan membelinya. Akhirnya, untuk menghemat beras, mereka mengoplos beras dengan gaplek (makanan dari ketela).
Oleh karenanya, keputusan penghentian ini tidak masuk akal. Kasihan rakyat, mereka harus menahan diri untuk sekadar menikmati nasi. Sedangkan pada saat yang sama, orang-orang kaya dan para pejabat makan enak dengan lauk tercukupi.
Ketimpangan lain yang terjadi adalah perbedaan beras yang dikonsumsi masyarakat bawah dengan kalangan atas. Masyarakat bawah mendapatkan bansos beras biasa, sedangkan kaum elite bisa menikmati nasi dari beras berkualitas super. Meski sama-sama beras, kenikmatan dalam menyantapnya tentu tidak sama.
Kemiskinan yang Sistematis
Rakyat pada dasarnya adalah tanggung jawab negara, tidak peduli mereka miskin ataupun kaya. Negara wajib memastikan setiap dari mereka terpenuhi akan kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah masalah pangan.
Sayangnya, kewajiban ini tampaknya tidak dipahami secara jelas oleh para pemegang kekuasaan saat ini. Mereka akan memberikan bantuan “sesuai kemampuan” atau sebagai pemoles kesulitan hidup yang ada, padahal penyebab rakyat saat ini menjadi kelaparan bukan karena sekadar tidak punya uang, melainkan sudah terjadi kemiskinan sistematis.
Ini akibat pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang menjamin kebebasan kepemilikan. Orang-orang berduit mampu menguasai ekonomi negara, mengeruk pundi-pundi uang dari mana saja. Sedangkan masyarakat kelas bawah, justru mengalami kesulitan mencari kerja. Kalaupun ada, gajinya murah, hingga akhirnya mereka tidak punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Jadi, pemberian bansos semata tanpa menyelesaikan akar masalah utama, jelas tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi rakyat. Selama sistem ekonomi yang dipakai adalah kapitalisme yang materialistis, rakyat akan tetap dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Islam Menjamin Kebutuhan
Islam memiliki konsep sempurna perihal mengurusi rakyat. Apabila Islam diterapkan dalam kehidupan, ia akan memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Terbukti selama 13 abad, sistem Islam (Khilafah) mampu mengayomi masyarakat dan bisa mengentaskan kesengsaraan.
Khalifah memahami bahwa rakyat merupakan tanggung jawabnya. Ia akan berusaha sebaik mungkin memenuhi semua kebutuhan mereka. Ia paham jika kepemimpinannya akan dihisab oleh Allah Taala. Oleh karenanya, dengan sistem pemerintahan Islam, khalifah akan menerapkan ekonomi Islam sehingga dapat menjamin tiap penduduk mendapatkan kerja.
Khalifah juga akan memaksimalkan pengelolaan SDA dan pemasukan lain untuk menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa kurang.
Bahkan, bagi pemimpin, mereka akan sungguh-sungguh mengurusi umat. Mereka tidak akan makan enak, kecuali seluruh rakyatnya sudah kenyang. Mereka akan memakan makanan yang sama sebagainya yang dimakan oleh rakyatnya. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab.
Sungguh, hanya Islam yang mampu menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat. Atas dasar panggilan iman, sudah sepantasnya kita kembali kepada aturan Islam. [MNews/Gz]
